Terkait Kekerasan Mematikan di Gaza, Luksemburg Panggil Dubes Israel

Liputan6.com, Luksemburg City - Kementerian Luar Negeri Luksemburg memanggil Duta Besar Israel pada hari Rabu waktu setempat terkait dengan kekerasan mematikan di perbatasan Gaza. Tindakan ini menambah panjang daftar negara-negara yang telah menegur utusan Israel sehubungan dengan peristiwa serupa.

Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, pemanggilan terhadap Simona Frankel, yang juga merupakan Duta Besar Israel untuk Belgia, terjadi sehari setelah ia dikenakan teguran serupa di Brussels. Demikian seperti dikutip dari The Times of Israel pada Kamis, (17/5/2018).

Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders memanggil Frankel setelah dubes Israel itu mengklaim bahwa seluruh warga Palestina yang tewas dalam bentrokan di Gaza pada Senin, 14 Mei 2018, adalah teroris.

Irlandia pada hari Selasa, 15 Mei 2018, juga memanggil Duta Besar Israel Ze’ev Boker untuk mengomunikasikan "keterkejutan dan kekecewaan" atas kematian puluhan warga Palestina selama konfrontasi di Gaza.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Keretakan diplomatik yang paling parah meletus antara Israel dan Turki. Kedua negara saling usir duta besar.

Pada Senin, 14 Mei, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyebut Israel sebagai negara teroris menyusul langkah pasukan Israel yang menembak mati warga Palestina, yang ambil bagian dalam demonstrasi di sepanjang perbatasan Gaza.

Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan pada Selasa bahwa 62 orang Palestina tewas dan lebih dari 2.700 orang terluka dalam bentrokan di sepanjang perbatasan pada hari Senin dan Selasa.

Demonstrasi yang diwarnai bentrokan itu merupakan buntut dari aksi protes rakyat Palestina sejak beberapa minggu terakhir, yang dikoordinasi oleh Hamas dalam tajuk "Great March of Return".

Dikutip dari BBC, aksi protes turut menyasar perayaan hari jadi Israel ke-70, yang oleh masyarakat Palestina disebut sebagai Nakba atau hari bencana.

Selain itu, aksi protes juga dialamatkan pada peresmian Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membela militernya, dan mengatakan, "Setiap negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan perbatasannya."