Pemilu Kamboja 2018: Oposisi Dikebiri, Petahana Diprediksi Menang

Liputan6.com, Phnom Penh - Pemungutan suara tengah berlangsung dalam pemilihan umum Kamboja 2018 yang digelar pada hari ini, Minggu 29 Juli, di tengah kecaman dari berbagai pihak yang menyebut bahwa pelaksanaan pemilu itu adalah 'palsu'.

Berbulan-bulan sebelum pemilu berlangsung, Perdana Menteri Hun Sen telah melaksanakan berbagai tindakan --yang dianggap oleh kelompok hak asasi manusia serta negara Barat-- sebagai upaya untuk mengebiri oposisi dan memastikan agar dirinya tetap mempertahankan kekuasaan. Hun Sen pun telah membubarkan partai oposisi utama, Cambodia National Rescue Party (CNRP) pada November 2017.

Sampai saat ini, Hun Sen dan partai yang dipimpinnya, Cambodian People’s Party (CPP) telah berkuasa selama 33 tahun di Kamboja.

Kini, keduanya diperkirakan akan kembali menang pada pemilu 2018 dan langgeng merebut suara mayoritas untuk mendominasi total 123 kursi parlemen yang diperebutkan. Demikian seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (29/7/2018).

Termasuk CPP, 19 partai politik ikut bersaing dalam pemilu Kamboja 2018, tetapi, tidak ada satu pun di antara belasan partai itu yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Hun Sen.

Atas berbagai faktor itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia mengutuk pemilihan sebagai "palsu", setelah berbulan-bulan menerima intimidasi oleh Hun Sen dan partai CPP akibat kritik keras mereka terhadap pemerintah.

Sementara itu, dua hari sebelum pemilihan berlangsung, pihak berwenang menutup situs web dari beberapa media independen Kamboja. Pemerintah bersikeras bahwa pemungutan suara akan bebas dan adil.

"Pemilihan ini adalah tentang keinginan dan kekuasaan rakyat Kamboja," kata juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan dalam sebuah wawancara. "Orang-orang sangat bertekad untuk menjaga perdamaian dan stabilitas."

Simak video pilihan berikut:

Hubungan dengan Barat, khususnya Amerika Serikat, tegang jelang pemilu, mendorong Phnom Penh lebih dekat ke China, investor tunggal terbesar di Kamboja.

Pada hari Rabu 26 Juli, Kongres AS mengeluarkan Undang-Undang Demokrasi Kamboja, membuka jalan bagi sanksi untuk dikenakan terhadap lingkaran dalam Hun Sen.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pemerintah Kamboja untuk menjamin hak-hak demokratis.

"Sekjen menyerukan kepada pemerintah Kamboja untuk menegakkan standar hak asasi manusia internasional dan khususnya untuk menjamin aktor masyarakat sipil dan partai politik untuk melaksanakan hak demokratis mereka," kata Stephane Dujarric, juru bicara untuk Guterres.

Pemilu tahun ini adalah yang keenam di Kamboja sejak 1993 --ketika negara itu muncul dari berdekade perang saudara, yang ditandai dengan kematian, kehancuran, dan genosida di tangan rezim Pol Pot.