PBB: Lindungi Hak 4 Juta Warga India yang Terancam Kehilangan Kewarganegaraan

Liputan6.com, Assam - Badan-badan PBB mendesak pihak berwenang India agar memastikan empat juta lebih orang yang terancam kehilangan kewarganegaraan tetap memperoleh hak-hak dasar mereka serta akses layanan publik, sementara klaim kewarganegaraan mereka tengah ditinjau.

Badan pengungsi PBB mengatakan terlalu dini untuk mengetahui dampak dari keputusan India baru-baru ini untuk mencabut lebih dari empat juta orang dari kewarganegaraan mereka. Orang-orang yang terancam tanpa kewarganegaraan itu adalah warga atau keturunan mereka yang tiba di negara bagian Assam setelah Maret 1971, ketika Bangladesh merdeka.

Juru bicara UNHCR William Spindler mengatakan kepada VOA bahwa status kewarganegaraan orang-orang yang dikecualikan itu belum jelas.

"Banyak yang mungkin akhirnya dinyatakan sebagai warga negara India di akhir proses ini. Sementara yang lainnya bisa berisiko tanpa kewarganegaraan. Proses ini masih berlangsung dan kita menghimbau kepada pihak berwenang India agar memastikan sekalipun mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi warga negara, mereka tidak dideportasi," kata Spindler, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (3/8/2018).

Juru bicara Komisaris Tinggi HAM Ravina Shamdasani sepakat dengan UNHCR, terlalu dini untuk membahas status tanpa kewarganegaraan. Namun ia mengatakan sangat penting bagi pemerintah India untuk memastikan bahwa proses apa pun yang dijalankan harus dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif.

"Tidak boleh ada pencabutan hak. Mereka harus memastikan bahwa orang-orang punya akses pada layanan mendasar mereka; bahwa mereka mendapat informasi yang memadai mengenai kebijakan, situasi, dan kalau diperlukan, mereka punya jalan memperoleh penyelesaian hukum," ujar Shamdasani.

Badan-badan PBB mengatakan akan memantau dengan cermat. Mereka mendesak pihak berwenang India memberikan segala peluang dan bantuan yang diperlukan oleh jutaan orang yang dalam ketidakpastian ini untuk mengajukan klaim kewarganegaraan mereka.

Simak video pilihan berikut:

Sekitar empat juta orang di Negara Bagian Assam, India tak masuk dalam daftar sensus yang diterbitkan oleh otoritas setempat --membuat mereka yang tereksklusi dari draf tersebut, terancam kehilangan status kewarganegaraan. Demikian seperti dikutip dari BBC, Senin 30 Juli 2018.

Daftar itu bernama National Register of Citizens (NRC) yang dirilis Registrar General of India (RGI) di ibu kota Guwahati, Assam --negara bagian India yang berbatasan dengan Bangladesh dan Bhutan.

Seorang pejabat RGI mengatakan, dari 32,9 juta populasi Assam, hanya 28,9 juta orang yang masuk dalam daftar akhir NRC --menjadikan mereka sah berstatus sebagai penduduk negara bagian tersebut dan berkewarganegaraan India.

Sementara, 4 juta orang yang tak masuk dalam daftar NRC, dapat dikatakan terancam berstatus sebagai imigran gelap, menghadapi kemungkinan deportasi, atau parahnya, tak berkewarganegaraan. Demikian seperti dikutip dari Al Jazeera.

Sejak kebijakan NRC digagas pada beberapa waktu lalu, hingga akhirnya diterbitkan pada Juli 2018 ini, daftar tersebut telah menuai respons negatif. Beberapa pihak menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya India untuk memberangus imigran Bangladesh tak berdokumentasi yang melarikan diri ke India jelang, selama atau sesudah, Perang Kemerdekaan Bangladesh pada akhir Maret 1971 - 16 Deember 1971.

Kebijakan itu telah menyulut kepanikan dan rasa cemas warga Assam, yang berujung pada kekhawatiran akan adanya puluhan ribu fenomena deportasi dan orang tak berkewarganegaraan (stateless person) dari negara bagian itu.

"Tak ada rumah selain Assam," kata Hasitun Nissa (47) yang tumbuh di negara bagian itu sedari kecil, seperti dikutip dari BBC.

Di sisi lain, seorang pejabat India mengatakan bahwa "tidak ada satu orang pun (yang tak masuk dalam daftar NRC) yang akan dideportasi," dan menjelaskan bahwa orang tak masuk daftar tersebut bisa mengajukan banding.

Kendati demikian, banyak pihak mengkritik bahwa prosedur banding akan lama dan berlarut-larut --sementara pada periode yang sama, orang-orang tersebut akan hidup tanpa memiliki status kependudukan hingga tahapan banding selesai.

Sementara itu, keputusan India --yang pada akhirnya-- akan mendeportasi mereka yang tak masuk terdata dalam NRC kembali ke Bangladesh mungkin akan menuai penentangan dari Dhaka.

Kemungkinan terburuk adalah, India akan menciptakan krisis kemanusiaan terbaru dari orang-orang Bengali yang tanpa kewarganegaraan itu dan meningkatkan momok krisis seperti halnya orang Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.