Korea Utara Ingin Seperti Singapura dan Swiss, Kenapa?

Liputan6.com, Pyongyang - Korea Utara sedang menjajaki rencana besar untuk menjadi pusat transportasi regional, terinspirasi sebagian oleh keberhasilan Singapura dan Swiss, dan akan terbuka untuk bergabung dengan lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), kata seorang ekonom pemerintah senior mengatakan kepada The Associated Press.

Penjajakan itu akan dilakukan di tengah sikap komunitas internasional yang tetap memberikan sikap 'bermusuhan' dengan terus memberlakukan sanksi ekonomi, meski Korea Utara --mengklaim-- telah meninggalkan program pengembangan senjata nuklirnya, kata Ri Ki-song, peneliti senior North's Academy of Social Sciences kepada AP, seperti dikutip dari the Times of India, Selasa (30/10/2018).

Ri Ki-song juga mengklaim, meski sanksi ekonomi tetap ada, namun, ekonomi Korea Utara telah mempertahankan pertumbuhan yang stabil dengan peningkatan PDB dari US$ 24.998 miliar pada tahun 2013 menjadi US$ 29.595 miliar pada tahun 2016 dan US$ 30.704 miliar di tahun 2017.

Tapi, beberapa orang di luar Korea Utara membantah para ahli statistik di negara itu. Perkiraan yang dirilis pada bulan Juli oleh bank sentral Korea Selatan, misalnya, menyebut bahwa PDB Korea Utara menurun 3,5 persen pada 2017, yang akan menjadi kontraksi terbesarnya sejak tahun-tahun kelaparan akhir 1990-an.

Kendati demikian, Ri Ki-song bersikukuh atas klaimnya. Berbicara dengan The Associated Press di Pyongyang pekan lalu, Ri Ki-song juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Korea Utara mencerminkan bagaimana sanksi telah menghasilkan beberapa bagian dari ekonomi menjadi lebih efisien dan mandiri --menyebabkan PDB negaranya meningkat.

"Kami juga telah mengembangkan sejenis pupuk yang dibuat menggunakan batu bara yang diproduksi di dalam negeri sebagai pengganti produk minyak impor, dan membuat perbaikan dalam metode produksi baja," kata si pengamat Korea Utara itu.

Dia tidak menyebutkan bunga pasar gaya kapitalis, yang masih secara resmi agak diragukan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi negara, tetapi banyak pengamat masih menggunakannya sebagai tolak ukur utama.

Simak video pilihan berikut:

Ri Ki-song menyatakan optimisme tentang iklim saat ini di Semenanjung Korea usai KTT pemimpin Kim Jong Un tahun ini dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump.

"Kami melihat banyak perubahan di atmosfer di sekitar negara kami," katanya.

"Iklim cukup memberikan aura untuk meningkatkan perekonomian. Korea Utara bisa meniru negara-negara seperti Swiss dan Singapura, yang memiliki sedikit sumber daya dan wilayah yang kecil tetapi telah menggunakan lokasi geografis mereka untuk mendulangkeuntungan besar."

"Kami terletak di pusat Asia Timur, sehingga Semenanjung Korea memiliki lokasi geografis yang sangat menguntungkan," katanya.

"Di masa depan kami akan mencoba untuk membuat kerjasama dengan negara tetangga kami untuk mengembangkan industri transportasi. Jika kami menggunakan kereta api kami dari Selatan sampai Siberia, banyak negara akan lebih memilih rel kami untuk terintegrasi dengan sistem transportasi laut."

Ide hub transportasi yang terintegrasi antar negara dan antar medium itu telah diwacanakan selama bertahun-tahun hingga dekade.

Korea Utara sudah memiliki hubungan kereta api dengan Rusia, China, dan Korea Selatan, dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah secara terbuka mendukung rencana untuk memulai kembali operasi kereta api lintas perbatasan secepat mungkin.

Meski begitu, upaya sebelumnya untuk mengatur hub transportasi telah runtuh karena gesekan politik, kekurangan dalam investasi, dan ketertarikan yang memudar.

Sebelum itu bisa membuat banyak kemajuan, Washington harus meredakan "tekanan maksimum" dengan mengurangi sanksi ekonomi terhadap Utara.

Bergabung dengan lembaga keuangan internasional akan membuka pintu bagi dana pembangunan yang sangat dibutuhkan dan keahlian ekonomi. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in baru-baru ini mengindikasikan bahwa Kim Jong-un telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan IMF atau Bank Dunia. Tetapi melakukan hal itu mungkin membutuhkan reformasi struktural dan tingkat transparansi yang mungkin tidak ingin disediakan oleh Amerika Serikat.