Donald Trump Mendadak Akan Umumkan Keadaan Darurat Nasional, Kenapa?

Liputan6.com, Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengumumkan keadaan darurat nasional, untuk menggunakan anggaran militer dalam perluasan tembok perbatasan.

Seorang anggota senior kongres dari kubu Demokrat menuduh hal itu sebagai "penyalahgunaan kekuasaan."

Sebelumnya, Trump telah setuju untuk menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) keamanan perbatasan, dalam rangka mencegah penutupan pemerintahan yang kedua, dimana tenggat waktu diberikan hingga Jumat 15 Februari.

Meskipun demikian, Trump berencana untuk "menggunakan alternatif lain" yakni opsi dana militer demi menjamin pembangunan tembok, sebagaimana dikutip dari BBC pada Jumat (15/2/2019).

Pada Kamis 14 Februari, Sarah Sanders, juru bicara Gedung Putih, mengatakan bahwa Trump berkomitmen dengan pembangunan tembok perbatasan --yang merupakan janji kampanye.

"Presiden sekali lagi akan memenuhi janjinya untuk membangun tembok, melindungi perbatasan, dan mengamankan negara besar kita," kata Sanders.

Dalam kesempatan yang sama Sanders mengatakan bahwa opsi "mengambil tindakan eksekutif lain" sebagai alternatif termasuk keadaan darurat nasional dapat diambil atas nama krisis kemanusiaan di perbatasan dan keamanan nasional.

Sebetulnya, dalam RUU yang akan ditandatangani oleh kongres dan presiden, AS akan memberikan dana US$ 1,3 miliar (setara Rp 18.3 triliun) untuk pendanaan keamanan perbatasan, meskipun tidak untuk dinding yang disebut Trump.

Jumlah tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang diinginkan Trump yakni US$ 5,7 miliar, atau setara dengan Rp 80.6 triliun.

Simak pula video berikut:

Beberapa hari lalu, sebagian perunding di dalam Kongres Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan pokok untuk membiayai sebagian kegiatan pemerintah, demi menghindari penutupan kembali kedua kalinya.

Rincian kesepakatan telah diberikan oleh pihak-pihak yang berunding, termasuk keputusan terkait pembiayaan tembok perbatasan yang digagas Donald Trump. 

Pihak Demokrat bersedia memberikan sebagian pendanaan untuk keamanan perbatasan. Meski demikian, jumlahnya jauh di bawah proposal Trump, dilansir dari VOA Indonesia.

Gedung Putih dan anggota DPR memiliki tenggat hingga Jumat 15 Februari, untuk mencapai kesepakatan.

Jika lewat dari tempo, maka berpotensi adanya penutupan pemerintah atau shutdown untuk kedua kalinya setelah penutupan terlama selama 35 hari yang berakhir pada 25 Januari lalu.

Pada Jumat pekan ini, dana operasional pemerintahan untuk seperempat kegiatan administrasi akan habis.

Sementara itu, Presiden Trump dijadwalkan menghadiri rapat umum di Kota El Paso untuk mempromosikan janji kampanye terkait pembangunan tembok yang ditentang Partai Demokrat.

Pada Senin 11 Februari, Trump mengatakan bahwa Partai Demokrat merupakan pihak yang akan dipersalahkan jika pemerintah tutup lagi.

“Terserah pada Demokrat,” kata Trump seolah tidak berkompromi, ketika ditanya wartawan apakah pemerintah akan tutup untuk kedua kalinya musim dingin sekarang.