AS Akan Menunda Pengumuman Proposal Perdamaian Israel - Palestina?

Liputan6.com, Washington DC - Amerika Serikat (AS) dikabarkan akan menunda pengumuman proposal perdamaian Israel - Palestina versi Presiden Donald Trump.

Seperti dilansir Sputnik pada Senin (17/6/2019), Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt mengatakan bahwa proposal perdamaian Israel - Palestina versi AS yang populer dengan sebutan 'the Deal of the Century' itu akan ditunda hingga setidaknya November 2019.

Sebelumnya, AS diharapkan akan mengumumkan isi proposal itu pada akhir Juni atau tepat pertengahan tahun ini.

Dalam wawancara dengan the Jerusalem Post pada Minggu 16 Juni 2019, eks penasihat keuangan Trump itu menambahkan bahwa pengumuman proposal harus diundur hingga setidaknya pemilu Israel berakhir.

Israel baru-baru ini menetapkan perubahan tanggal pemilu, yang kini dijadwalkan berlangsung pada September 2019, lanjut the Jerusalem Post.

"Logikanya, jika kita ingin menunggu sampai pemerintah baru (Israel) terbentuk, kita benar-benar harus menunggu setidaknya hingga 6 November," kata Jason Greenblatt dalam wawancara the Jerusalem Post.

Pemerintahan Trump telah menunda penyajian rencana tersebut sampai setelah pemungutan suara di Israel pada 9 April 2019, yang gagal menghasilkan pemerintahan. Sebagai dampak, pemilihan baru dijadwalkan berlangsung pada 17 September 2019.

Sebuah pemerintahan baru akan mulai bertugas pada awal November 2019, menyusul pemilihan perdana menteri dan negosiasi untuk membentuk koalisi.

"Bukan rahasia lagi bahwa pemilu Israel telah menempatkan pemikiran baru di kepala kami," tambah Greenblatt, dalam video wawancara the New York Times yang dipublikasikan secara online.

"Seandainya pemilihan tidak dilakukan lagi, mungkin kami akan merilis (rincian proposal) pada musim panas," katanya.

Belum jelas apakah penundaan itu berpengaruh pada konferensi internasional di Manama, Bahrain pada 25 - 26 Juni 2019 --yang digadang-gadang sebagai platform untuk mengumumkan aspek ekonomi dari proposal 'the Deal' untuk konflik Israel - Palestina.

Pejabat tinggi dari para negara yang terlibat belum memberikan komentar resmi seputar kabar penundaan itu.

Pengembangan proposal itu diawasi langsung oleh menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, yang juga menjabat sebagai penasihat kepresidenan AS. Kushner dibantu oleh Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt; dan Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman.

Ketiganya dikabarkan telah merumuskan 'the Deal of the Century' sejak setidaknya akhir 2018. Namun, hingga detik ini, tidak rincian mengenai isi dari proposal tersebut.

Akan tetapi, beberapa gambaran tentang bagaimana proposal itu akan mengambil bentuk telah terdeskripsi secara terbatas melalui penjelasan sejumlah pejabat AS, termasuk Kushner.

Kushner pernah mengatakan bahwa proposal itu tidak akan bergantung pada "solusi dua negara" atau Two-State Solution, sebuah pendekatan yang disukai oleh administrasi AS sebelumnya dan didukung secara luas oleh komunitas internasional.

"Solusi dua negara" mengusulkan bahwa Israel dan Otoritas Palestina memiliki hak untuk merdeka. Palestina juga harus diakui sebagai negara berdaulat berdasarkan perbatasan yang ada sebelum perang Israel - Arab 1967.

Juga terungkap dalam beberapa laporan media bahwa aspek ekonomi dari rencana itu --yang akan dibahas dalam konferensi di Bahrain-- akan berfokus pada menarik investasi di wilayah Palestina.

Namun, Otoritas Palestina menolak keseluruhaan rencana perdamaian AS, yang mereka nilai bias mendukung Israel. Ramallah juga menegaskan tidak akan menghadiri Konferensi Bahrain.

Kritikus juga mendiskreditkan Konferensi Bahrain, dengan mengatakan bahwa sulit untuk mencapai kesepakatan ekonomi tanpa dibarengi konsolidasi politik dari para pihak yang terlibat konflik Israel - Palestina.

Otoritas Palestina telah mencari pengakuan diplomatik sebagai negara merdeka di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Israel tidak mengakui Otoritas Palestina sebagai entitas yang berdaulat dan terus membangun permukiman di wilayah-wilayah yang ia kuasai setelah perang 1967.

Dua faksi politik Palestina akan bersama-sama menggelar pertemuan puncak mereka sendiri untuk membahas masa depan Palestina, dalam pertemuan yang akan berlangsung pada waktu yang sama persis dengan Konferensi Bahrain di Manama usulan Amerika Serikat pada 25 - 26 Juni 2019 mendatang.

Konferensi Bahrain merupakan usulan dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang digadang-gadang akan menjadi panggung untuk mengungkap porsi aspek ekonomi dari proposal rencana perdamaian Israel - Palestina yang telah lama ditunggu-tunggu, atau yang populer dikenal sebagai "Deal of the Century" (Kesepakatan Abad Ini).

Sebagai bentuk penolakan atas konferensi itu, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) akan menggelar pertemuan puncak tandingan di Beirut, Lebanon.

Konferensi Bahrain dipandang sebagai pengkhianatan oleh Palestina dan simbol orang Arab yang mendukung rencana AS untuk masa depan Timur Tengah, kendatipun pemerintahan Trump sangat terkenal mendukung pendudukan ilegal Israel dan aneksasi Yerusalem Timur.

Baca selengkapnya...