Berupaya Isolasi Pemerintah Venezuela, AS Jatuhkan Sanksi Berat

Liputan6.com, Washington DC - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan sanksi besar pada pemerintah Venezuela, membekukan asetnya di AS dan melarang transaksi dengannya.

Langkah itu diharapkan akan jauh lebih merusak bagi pemerintah sosialis Venezuela daripada sanksi sebelumnya, demikian seperti dikutip dari BBC, Rabu (7/8/2019).

Selain untuk lebih mengisolasi pemerintah Venezuela, sanksi itu juga berusaha untuk memutus Caracas dari dukungan yang telah diperolehnya dari sekutu-sekutunya yang paling kuat, China dan Rusia.

Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa "semua properti dan kepentingan di properti pemerintah Venezuela yang ada di Amerika Serikat ... diblokir dan tidak boleh ditransfer, dibayar, diekspor, ditarik, atau sebaliknya ditangani".

Perintah itu juga melarang transaksi dengan otoritas Venezuela yang asetnya diblokir, yang menyatakan bahwa "kontribusi atau penyediaan dana, barang, atau jasa apa pun oleh, untuk, atau untuk kepentingan setiap orang yang properti dan kepentingannya diblokir."

"Penerimaan kontribusi atau penyediaan dana, barang, atau layanan dari orang tersebut," juga dilarang.

Pemerintah AS telah mengatakan pengecualian akan mencakup penyediaan barang-barang kemanusiaan, makanan dan obat-obatan.

Sanksi itu adalah yang terbaru yang bertujuan meningkatkan tekanan pada Presiden Nicolás Maduro untuk mundur.

AS adalah salah satu dari lebih dari 50 negara yang tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela.

Mereka memberikan dukungan kepada pemimpin oposisi sekaligus ketua Majelis Nasional, Juan Guaido, yang menyatakan dirinya sebagai presiden interim pada Januari 2019.

Simak video pillihan berikut:

Sanksi baru AS benar-benar meningkatkan tekanan terhadap Presiden Maduro dengan tidak hanya menargetkan aset pemerintahnya di AS tetapi juga individu, perusahaan dan negara yang melakukan bisnis dengan pemerintahnya.

Ini berarti bahwa Venezuela akan menghadapi banyak sanksi dari AS sebagaimana yang dihadapi oleh Kuba, Iran, Korea Utara, dan Suriah.

Sanksi sekarang juga jauh lebih berat dari sanksi AS sebelumnya yang menargetkan para pemimpin Venezuela, termasuk Presiden Maduro sendiri, dan entitas yang dikelola negara tertentu seperti perusahaan minyak PDVSA, bank sentral Venezuela dan bank pembangunannya.

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan sanksi baru dapat dijatuhkan pada "siapa pun yang mendukung" pemerintahan Maduro.

Langkah-langkah baru itu, lanjutnya, akan memaksa negara dan perusahaan untuk memilih antara melakukan bisnis dengan AS atau dengan Venezuela.

Amerika akan menggunakan "setiap alat untuk mengakhiri kediktatoran Maduro di Venezuela", katanya.