Vladimir Putin Janji Tak Akan Jadi Presiden Rusia Seumur Hidup

Liputan6.com, St Petersburg - Presiden Vladimir Putin tidak ingin terus menerus memegang kekuasaan. Ia pun berjanji akan lengser pada 2024 setelah 24 tahun berkuasa.

Ketika berbicara di kota kelahirannya di St. Petersburg hari Sabtu 18 Januari, Putin mengatakan ia paham akan keprihatinan rakyat yang tidak menginginkan Rusia kembali ke zaman Uni Soviet, di mana para pemimpin terus berkuasa sampai mati, tanpa adanya rencana pergantian pimpinan.

"Dalam pandangan saya, sangat mengkhawatirkan kalau kita kembali ke situasi pertengahan tahun 1980-an ketika kepala negara terus berkuasa sampai hari-hari terakhirnya, tanpa menciptakan kondisi di mana ada pengalihan kekuasaan," kata Vladimir Putin seperti dikutip VOA Indonesia, Senin (20/1/2020).

Putin yang berumur 67 tahun itu juga menepiskan tuduhan-tuduhan bahwa berbagai perubahan konstitusional yang diumumkannya hari Rabu lalu akan memungkinkannya mempertahankan kekuasaan.

Tapi banyak para pengecamnya tidak percaya akan janji-janji Putin itu. Menurut mereka, usul perubahan UUD yang diberlakukan sejak tahun 1993 di bawah pemerintahan Boris Yeltsin itu akan memastikan bahwa Putin akan terus memegang kendali kekuasaan bahkan setelah ia meninggalkan jabatan resminya sebagai Presiden.

Masa jabatan Putin berakhir tahun 2024, dan ia tidak berhak mencalonkan diri lagi sebagai Presiden.

Vladimir Putin menjadi presiden Rusia pada 2000-2008, kemudian ia menjadi perdana menteri dahulu selama empat tahun. Pada 2012, ia kembali menjadi presiden dan akan terus menjabat hingga 2024.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Perdana Menteri baru Rusia pada Kamis 16 Januari 2020 waktu setempat menjanjikan "perubahan nyata",  ketika ia disetujui oleh anggota parlemen setelah Kremlin mengumumkan rencana reformasi besar-besaran.

Putin menunjuk Mikhail Mishustin untuk peran itu sebagai bagian dari serangkaian pengumuman besar yang memicu spekulasi bahwa pemimpin lama Rusia dapat mempersiapkan masa depan politiknya sendir. Demikian seperti dimuat oleh AFP.

Majelis rendah Negara Duma memberikan suara untuk menyetujui Mishustin sebagai perdana menteri, kurang dari 24 jam setelah tatanan politik Rusia diguncang oleh pengumuman Putin tentang reformasi konstitusi dan pengunduran diri pemerintah. 

Tidak ada anggota parlemen yang memberikan suara menentang pencalonannya, meskipun anggota parlemen Komunis abstain.

Berbicara sebelum persetujuannya, Mishustin meminta parlemen untuk bekerja dengannya untuk segera memberlakukan program Putin.

"Orang-orang seharusnya sekarang merasakan perubahan nyata menjadi lebih baik," kata Mishustin.

Perdana menteri sebelumnya, Dmitry Medvedev mengundurkan diri bersama dengan kabinet menyusul pengumuman reformasi konstitusi.

Masa jabatan Putin sekarang sebagai presiden berakhir pada 2024 dan pengamat mengatakan pria berusia 67 tahun itu bisa meletakkan dasar untuk mengambil posisi baru atau tetap dalam peran kuat di belakang layar.

Mishustin mengatakan prioritasnya adalah untuk meningkatkan pendapatan nyata warga, tetapi juga mengatakan pemerintah harus "memulihkan kepercayaan" dengan komunitas bisnis dan mendorong inovasi, menggemakan pidato kenegaraan ketika Putin mengumumkan reformasi.

Dia meyakinkan anggota parlemen bahwa Rusia mampu membayar kenaikan gaji dan pembayaran sosial yang diumumkan oleh Putin, memperkirakan mereka akan menelan biaya sekitar empat triliun rubel ($ 65 miliar) selama empat tahun ke depan.

Dekret kedua mengangkat Medvedev sebagai wakil kepala Dewan Keamanan Rusia - sebuah badan penasihat yang dibuat untuknya.

Dalam pidato kenegaraannya, Putin mengatakan dia ingin lebih banyak wewenang dialihkan ke parlemen dari presiden.

Dia juga menyerukan agar kekuasaan Dewan Negara diperluas dan diabadikan dalam konstitusi. Hal itu menambah dugaan bahwa Putin dapat mengambil alih setelah 2024 untuk mempertahankan kekuasaan.