Australia Serukan Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Liputan6.com, Canberra - Para menteri keselamatan wanita federal dan negara bagian di Australia melakukan pertemuan di Canberra pada hari Jumat untuk membahas perlunya reformasi besar dalam menangani krisis kekerasan keluarga di negara itu.

Melansir Al Jazeera, Jumat (6/3/2020), setidaknya 80 organisasi telah menandatangani surat oleh Australian Women Against Violence Alliance (AWAVA) dan Fair Agenda untuk menyerukan "perubahan segera dalam meningkatkan keselamatan wanita".

Surat itu menguraikan lima tindakan yang dapat segera diimplementasikan, termasuk mendanai sepenuhnya layanan perempuan dan anak-anak serta mengutamakan keselamatan anak-anak dalam sistem hukum keluarga.

Pertemuan itu disebut sebagai tanggapan atas pembunuhan Hannah Clarke dan ketiga anaknya - Laianah (6), Aaliyah (4), dan Trey (3) oleh mantan suaminya di Brisbane pada 19 Februari.

Clarke dan anak-anaknya terbakar sampai meninggal dunia ketika Rowan Baxter menuangkan bensin ke kendaraan mereka dan membakarnya. Baxter kemudian bunuh diri di tempat kejadian.

Clarke memiliki perintah perlindungan yang dikeluarkan polisi terhadap mantan suaminya, dan polisi telah mengonfirmasi bahwa ada sejarah kekerasan dalam hubungan tersebut. Diyakini bahwa Baxter menyergap mobil Clarke, ketika dia mengantar anak-anak mereka ke sekolah.

Di seluruh Australia, polisi menerima satu insiden laporan kekerasan keluarga setiap dua menitnya dan fakta bahwa perempuan tiga kali lebih mungkin mengalami kekerasan dari pasangannya daripada laki-laki.

Menurut Our Watch, sebuah organisasi non-pemerintah yang mengkampanyekan kekerasan terhadap perempuan dan keluarga, satu perempuan dalam seminggu dibunuh oleh pasangannya saat ini atau sebelumnya. Sembilan wanita telah dibunuh pria di Australia sejauh ini pada 2020.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Para advokat berharap bahwa pertemuan tentang keselamatan perempuan yang dijadwalkan pada hari Jumat itu akan menyetujui bahwa langkah-langkah mendesak perlu diambil untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan.

"Lima intervensi [kami menyerukan] dapat diimplementasikan dengan cepat dan membuat perbedaan nyata dalam beberapa minggu," kata Direktur Eksekutif Fair Agenda Renee Carr.

"Ada layanan yang menjangkau perempuan saat ini yang tidak cukup didanai, dan ada layanan lain yang mengalami pemotongan," kata Carr kepada Al Jazeera.

"Kami sangat jauh dari tempat di mana pemerintah perlu menangani kekerasan terhadap perempuan."

Larissa Waters, wakil ketua wakil Australian Greens, mengumumkan pada hari Kamis bahwa ia telah menulis surat kepada Menteri Wanita Marise Payne untuk mendorong pendanaan sebesar 5,3 miliar dolar Australia selama 10 tahun.

Dia menyerukan akan adanya perbaikan layanan garis depan polisi, menyoroti tentang laporan terkait polisi yang salah memberikan penanganan dalam kasus kekerasan keluarga.

"Wanita yang selamat dari kekerasan dalam rumah tangga tidak akan mencari bantuan polisi jika mereka berpikir mereka tidak akan dipercaya, atau terekspos terhadap lebih banyak bahaya," kata Waters dalam surat itu.

Payne, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Australia, mengatakan, "tidak ada yang salah," untuk dibahas dalam pertemuan di hari Jumat.

Puluhan penyedia layanan keluarga di seluruh Australia menghadapi kekurangan dana dan penutupan setelah pemotongan anggaran berulang oleh pemerintah federal dan negara bagian.

Forum Pencegahan Kekerasan Keluarga Nasional dan Layanan Legal (NFVPLS) adalah salah satu dari organisasi ini.

Layanan Hukum Pencegahan Kekerasan Keluarga Nasional (NFVPLS) adalah lembaga multi-Australia yang mewakili orang-orang yang selamat dari kekerasan keluarga. Mereka telah diberi tahu bahwa pendanaan mereka sebesar 244.000 dolar Australia per tahun tidak akan diperpanjang setelah Juni 2020.

Bahkan dalam posisi mereka saat ini, NFVPLS memperkirakan bahwa hingga 40 persen wanita yang menghubungi mereka untuk mendapatkan bantuan ditolak karena kurangnya kapasitas untuk mendukung mereka.

"Kami terus mendengar seruan untuk solusi inovatif untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga," kata Joanne Yates, CEO kekerasan dalam rumah tangga NSW. Dia berpendapat bahwa yang dibutuhkan adalah "sumber daya berkelanjutan untuk layanan garis depan", bukan inovasi.

"Ini adalah layanan penting yang membuat wanita dan anak-anak aman," kata Yates. "Ini bagi kita akan menjadi inovasi nyata."

Dawn House adalah salah satu tempat perlindungan wanita di Darwin, di wilayah utara yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak-anak yang melarikan diri dari kekerasan keluarga. Lebih dari 80 wanita tinggal di penampungan tersebut dalam enam bulan pertama 2019 saja, dengan rata-rata tinggal selama empat hingga enam minggu di sana. 

"Saya sudah berada di Dawn House sejak 1996 dan situasinya tidak banyak berubah," kata Pejabat Eksekutif Susan Crane. Pendanaan pemerintah Dawn House diancam oleh adanya pemotongan pada 2019 sebelum dibatalkan dalam keputusan menit terakhir.

"Solusinya tidak harus memiliki lebih banyak akomodasi darurat. Kita bisa mendapatkan lebih banyak rumah tetapi kita tidak memiliki staf," Crane menjelaskan kepada Al Jazeera. "Kami terbatas dalam apa yang dapat kami tawarkan karena pendanaan."

Pemerintah federal saat ini menerapkan rencana aksi nasional keempat untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Rencana tersebut akan menelan biaya 340 juta dolar Australia selama empat tahun, tetapi para advokat mengatakan itu tidak akan cukup.

Penyelidikan parlemen ke dalam sistem hukum keluarga juga sedang berlangsung, mengancam untuk menarik fokus dan sumber daya organisasi dari layanan ke partisipasi dalam penyelidikan.

Penyedia layanan kekerasan keluarga mengatakan penyelidikan itu tidak perlu, dengan alasan bahwa itu adalah hasil dari klaim yang tidak didukung oleh Senator Satu Bangsa, Pauline Hanson bahwa wanita secara salah menuduh pria melakukan kekerasan.

"Pertemuan pada hari Jumat adalah peluang yang sangat besar," kata Fair Agenda's Carr.

"Meskipun banyak bicara, pemerintah Morrison terlalu sering mengabaikan para ahli dalam keselamatan wanita, termasuk para ahli dalam penyelidikan hukum keluarga, [tapi hari ini] mereka memiliki orang-orang di ruangan hari ini untuk membantu menghasilkan keputusan."

"Mereka bisa membuat langkah besar jika mereka memutuskan untuk melakukannya," pungkasnya.