Cabut Lockdown COVID-19, Korea Utara Bersikeras Tak Butuh Bantuan Asing

Liputan6.com, Pyongyang - Korea Utara, pada Jumat 13 Agustus 2020, telah mencabut lockdown di Kaesong, kota dekat perbatasan Korea Selatan, di mana ribuan warga Korut menjalani karantina usai laporan kasus suspek virus corona.

Namun pada pertemuannya dengan tim rezimnya, Kamis, 12 Agustus 2020, Pemimpin Kim Jong-un mengumumkan bahwa Korea Utara akan tetap menutup perbatasannya dan tidak menerima bantuan dari negara lain terkait penanganan pandemi.

Korean Central News Agency (KCNA) juga melaporkan bahwa Kim akan mengganti perdana menteri Kim Jae-ryong setelah evaluasi kinerja ekonomi Kabinet dan menunjuk Kim Tok-hun sebagai penggantinya.

Pada Desember 2019 lalu, Kim Jong-Un menyatakan tentang "terobosan frontal" terhadap sanksi internasional sambil mendesak warganya untuk tetap kuat menghadapi sanksi internasional dan memiliki kemandirian dalam ekonomi.

Tetapi para ahli mengatakan krisis bahwa pandemi COVID-19 kemungkinan menggagalkan beberapa tujuan ekonomi utama Kim dengan memaksa negara itu melakukan lockdown yang menutup perbatasan dengan China - sekutu utama Korea Utara dan menjadi sumber ekonomi - dan berpotensi menghambat kemampuannya untuk memobilisasi orang untuk tenaga kerja.

Selama pertemuan Kamis 12 Agustus, Kim Jong-un mengatakan bahwa setelah tiga pekan lockdown dan "verifikasi ilmiah", situasi virus di Kaesong stabil dan menyatakan terima kasih kepada penduduk karena bekerja sama dalam melakukan pembatasan sosial, KCNA melaporkan.

Kim mengatakan, negaranya sekarang menghadapi tantangan ganda untuk menangkis COVID-19 di tengah pandemi global yang memburuk dan memperbaiki kerusakan akibat hujan lebat yang melanda negara itu dalam beberapa pekan terakhir, seperti yang dikutip dari Euro News, Sabtu (25/8/2020).

KCNA mengatakan, ada sekitar 39.296 hektar (97.100 hektar) tanaman rusak, dan 16.680 rumah serta 630 bangunan umum hancur atau kebanjiran secara nasional. Ada laporan bahwa banyak jalan, jembatan dan ruas kereta api rusak dan bendungan pembangkit listrik yang jumlahnya tidak ditentukan runtuh. Tidak disebutkan informasi apapun terkait dengan cedera atau kematian.

Kim Jong-un menyampaikan simpati bagi orang-orang yang saat ini berada di fasilitas penampungan akibat kehilangan rumah akibat banjir, dan memberitahukan mereka tentang upaya pemulihan secepatnya, sehingga tidak ada orang yang menjadi tunawisma, pada saat Korea Utara merayakan ulang tahun ke-75 berdirinya Partai Buruh yang berkuasa pada 10 Oktober.

"Situasi, di mana penyebaran virus ganas di seluruh dunia menjadi lebih buruk, mengharuskan kami untuk tidak mengizinkan bantuan dari luar untuk kerusakan akibat banjir tetapi menutup perbatasan lebih ketat dan melakukan pekerjaan anti-epidemi yang ketat," KCNA mengutip Kim Jong-un.

Simak video pilihan berikut:

Penolakan publik Kim Jong-Un terhadap bantuan internasional untuk pemulihan banjir dan keputusannya untuk membebaskan Kaesong dari karantina adalah indikator negatif untuk kerja sama antar-Korea. Karena, Korea Selatan memiliki harapan untuk memulai kembali keterlibatan diplomatik antar kedua negara dengan memberikan dukungan di beberapa bidang, kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul.

Cho Hey-sil, juru bicara Kementerian Unifikasi Seoul, yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan Korsel tetap bersedia memberikan bantuan kemanusiaan ke Korut.

Dalam beberapa bulan terakhir, Korea Utara telah memutuskan hampir seluruh kerjasamanya dengan Korea Selatan, setelah adanya jalan buntu dalam negosiasi nuklir yang besar antara Washington dan Pyongyang, karena ketidaksepakatan dalam pertukaran sanksi dan langkah-langkah pelucutan senjata.

Pada Juni lalu, Korea Utara meledakan kantor penghubung antar-Korea yang berada di Kaeson, setelah berbulan-bulan frustasi akibat keengganan Seoul untuk menentang sanksi pimpinan Amerika Serikat atas program senjata nuklir, dan memulai kembali proyek ekonomi bersama yang akan menunjang ekonomi Korea Utara. 

"Perekonomian Korea Utara, sambil menggembar-gemborkan kemandirian, semakin bergantung pada China dan akan berjuang untuk menyeimbangkan upaya penghilang sanksi dan pencegahan COVID-19," kata Easley.

"Pekerjaan perdana menteri baru Korea Utara adalah menunjukkan bahwa negara tersebut telah pulih dari banjir baru-baru ini dan telah meningkatkan fasilitas kesehatan publik pada peringatan pesta Oktober," katanya.

Akhir Juli lalu, Kim Jong-un memerintahkan untuk menutup Kaesong, dan memberikan perintah untuk Korea Utara memiliki status darurat, setelah dietemukan satu orang dengan gejala COVID-19. 

Media pemerintahan Korea Utara mengatakan bahwa kasus COVID-19 itu dicurigai berasal dari orang yang melarikan diri ke Korea Selatan sebelum kembali ke Kaesong. Namun otoritas kesehatan Korea Selatan mengatakan bahwa pria 24 tahun itu belum dites positif di Korea Selatan, dan belum memiliki kontak dengan pembawa virus corona. 

Korea Utara kemudian mengatakan hasil tes orang tersebut tidak meyakinkan dan masih menyatakan bebas virus, status yang secara luas diragukan oleh pihak luar. Beberapa ahli mengatakan Korea Utara kemungkinan mencoba untuk mengalihkan kesalahan atas kemungkinan penyebaran virus ke Korea Selatan.

Dalam email ke The Associated Press minggu lalu, Dr. Edwin Salvador, perwakilan WHO untuk Korea Utara, mengatakan Korea Utara telah mengatakan kepada badan PBB bahwa mereka mengkarantina 64 kontak pertama dari kasus yang dicurigai sebagai kasus Kaesong dan 3.571 kontak sekunder di negara bagian. fasilitas selama 40 hari.

Sejak akhir Desember, Korea Utara telah mengkarantina dan membebaskan 25.905 orang, 382 di antaranya orang asing, kata Salvador.

Reporter: Yohana Belinda