PBB Ungkap 463 Juta Anak Sedunia Tak Dapat Akses Sekolah Virtual Akibat COVID-19

Liputan6.com, Jakarta- Laporan terbaru Badan Anak-Anak PBB, UNICEF yang dirilis pada 26 Agustus mengungkap ada 463 juta anak di seluruh dunia kekurangan peralatan atau akses elektronik untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh.

Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore, memaparkan, "Banyaknya anak-anak yang pendidikannya benar-benar terganggu selama berbulan-bulan merupakan keadaan darurat pendidikan global."

"Dampaknya akan bisa dirasakan pada ekonomi dan masyarakat selama beberapa dekade mendatang," jelasnya.

PBB juga memperkirakan bahwa 1,5 miliar anak di seluruh dunia telah terpengaruh oleh kebijakan penutupan sekolah yang disebabkan oleh pandemi Virus Corona COVID-19, seperti dikutip dari AFP, Jumat (28/8/2020).

Laporan tersebut menggarisbawahi perbedaan geografis yang mempengaruhi akses anak-anak ke pendidikan jarak jauh. Namun dalam kasus itu, Eropa lebih sedikit terpengaruh, dibandingkan negara-negara di benua lain seperti di Afrika atau sebagian Asia.

Laporan yang dirilis PBB itu didasarkan pada data yang dikumpulkan dari sekitar 100 negara, dengan mengukur akses publik ke internet, televisi, dan radio. Bahkan anak-anak yang memiliki akses memadai, mungkin menghadapi kendala lain dalam aktivitas belajar jarak jauh.

Menurut laporan UNICEF, hal itu termasuk seperti kurangnya ruang kerja yang baik di rumah, tekanan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, atau kurangnya dukungan teknis saat masalah komputer muncul.

Saksikan Video Berikut Ini:

Di antara siswa di seluruh dunia yang tidak dapat mengakses pendidikan virtual, 67 juta anak berada di Afrika bagian timur dan selatan, 54 juta di Afrika bagian barat dan tengah. 

Adapun 80 juta di kawasan Pasifik dan Asia Timur, 37 juta di Timur Tengah dan Afrika Utara, 147 juta di Asia Selatan, dan 13 juta di Amerika Latin dan Karibia.

Sementara itu, tidak ada angka yang diberikan untuk AS atau Kanada.

UNICEF mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembukaan kembali sekolah yang aman ketika mereka mulai mengurangi pembatasan penutupan wilayah, dengan tahun ajaran baru yang akan segera dimulai di banyak negara - termasuk kelas tatap muka di banyak tempat.

Selain itu, pemerintah juga harus mengatur "kompensasi pendidikan untuk mengganti waktu belajar yang hilang," bila pembukaan kembali tidak mungkin untuk dilaksanakan, sebut laporan itu.