Rodrigo Duterte Perpanjang Status Bencana Nasional COVID-19 di Filipina Setahun

Liputan6.com, Manila- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan bahwa ia telah memperpanjang status bencana nasional di seluruh wilayah negaranya hingga setahun. 

Dengan diberlakukannya perpanjangan itu, diharapkan dapat memampukan pemerintah untuk menarik dana darurat lebih cepat dalam upaya memerangi pandemi Virus Corona COVID-19, seperti dikutip dari Associated Press, Selasa (22/9/2020).

Penerapan status bencana nasional tersebut juga memungkinkan pemerintah Filipina untuk memanfaatkan polisi dan militer dalam menegakkan hukum dan ketertiban selama pandemi COVID-19. 

Pada Maret 2020, Presiden Duterte pertama kali menetapkan Filipina dalam status bencana nasional, ketika jumlah infeksi COVID-19 yang dikonfirmasi mendekati 200 orang dengan sekitar selusin kematian.

Status bencana nasional di Filipina akan diberlakukan hingga September 2021.

Saat ini, Filipina telah memiliki lebih dari 290.000 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, di mana angka infeksi itu merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, dengan hampir 5.000 kematian.

Dalam perrnyataannya pada 21 September, Presiden Duterte mengecam para kritikus yang menuduh pemerintahannya tidak berbuat cukup untuk menahan wabah COVID-19 

"Cukup' apa yang Anda inginkan? Ada rumah sakit, tempat tidur dan rumah duka. Semuanya ada di sana," terang Presiden Duterte, dan kemudian menyebutkan Wakil Presiden Leni Robredo, yang memimpin oposisi. 

"Satu-satunya yang bisa kita lakukan, sungguh, adalah memakai masker, memakai masker wajah, hanya itu dan menunggu vaksinnya," ujar Presiden Duterte di Kota Davao.

Saksikan Video Berikut Ini:

Penerapan status bencana nasional tersebut akan digunakan terutama untuk menarik dana darurat dengan cepat di mana saja di Filipina.

Selain itu, para pejabat juga bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng dalam status bencana.

Sementara pembatasan karantina seperti social distancing akan tetap diberlakukan seperti sekarang.

Duterte pun juga menyebutkan larangan penempatan perawat, dokter, dan petugas kesehatan di Filipina lainnya dengan kontrak kerja di luar negeri.

Tak hanya itu, mereka yang tidak menandatangani kontrak kerja di luar negeri juga tetap dilarang untuk meninggalkan Filipina. 

Langkah tersebut diambil dengan tujuan untuk memastikan jumlah tenaga medis di Filipina tercukupi.