Kubu Trump Tegaskan Gugatan Atas Kemenangan Joe Biden di Pilpres AS Baru Saja Dimulai

Liputan6.com, Jakarta - Juru bicara Presiden AS Donald Trump telah bersumpah bahwa pertarungan hukum untuk menggugat hasil pemilihan presiden Amerika Serikat yang menyatakan kemanangan Joe Biden, baru saja dimulai.

"Pemilihan ini belum berakhir," kata sekretaris pers Gedung Putih Kayleigh McEnany pada konferensi pers. "Jauh dari itu."

Mengutip laporan BBC, Selasa (10/11/2020), ia pun juga membuat banyak tuduhan korupsi pemilu, meskipun tidak ada bukti kecurangan sistemik yang mungkin mempengaruhi hasil yang muncul.

Sejak media memproyeksikan Biden telah memenangkan negara bagian Pennsylvania yang menjadi kunci kemenangan dan mengumpulkan cukup suara untuk mengklaim Gedung Putih, presiden terpilih itu terus maju dengan rencananya untuk mengambil kendali kekuasaan. 

Trump pun kembali menulis di Twitter lagi pada hari Senin untuk memperdebatkan hasilnya, membuat klaim yang tidak berdasar tentang aktivitas "tak terpikirkan dan ilegal" dalam pemungutan suara.

Administrasi Layanan Umum, yang mengelola agen federal, telah menunda untuk mengizinkan pembantu Biden untuk secara resmi memulai transisi, dengan mengatakan belum ada "kepastian" tentang pemenang pemilihan.

CBS News, mitra BBC AS, mengatakan tim Biden sedang mempertimbangkan opsi hukumnya jika pemerintahan Trump terus menunda penyerahan kekuasaan.

Walaupun begitu, wartawan Gedung Putih telah mengatakan bahwa terlepas dari keberatannya, Trump diperkirakan akan meninggalkan jabatannya dengan enggan pada Januari dan sudah berbicara tentang mencalonkan diri kembali di Gedung Putih pada 2024.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pada konferensi pers hari Senin, juru bicara presiden dan seorang tokoh Republik mengutip tuduhan korupsi pemilu, sambil mendesak wartawan untuk membantu menyelidiki klaim yang belum diverifikasi tersebut.

Fox News, yang sebelumnya merupakan saluran berita favorit presiden pun terpaksa menghentikan acara tersebut, dengan alasan kurangnya bukti. 

"Whoa, whoa, whoa," kata presenter Neil Cavuto. "Kecuali jika dia [McEnany] memiliki lebih banyak detail untuk mendukungnya, saya tidak dapat dengan raut muka yang baik terus menunjukkan ini kepada Anda."

McEnany mengatakan kepada wartawan: "Kami baru memulai proses untuk mendapatkan penghitungan suara yang akurat dan jujur."

Dia mengklaim para pengamat pemilu dari Partai Republik tidak diberi akses yang memadai untuk menghitung suara di kota Philadelphia, Pennsylvania.

Menurut Philadelphia Inquirer, pemantau pemilu Partai Republik dan Demokrat dijauhkan dari jarak 13ft hingga 100ft (4m hingga 30m) dari tabel tempat penghitungan suara di kota, dan pejabat pemilihan lokal mengutip kebutuhan pencegahan virus corona untuk menjaga jarak.

McEnany juga mengklaim pejabat pemilihan di negara bagian kunci itu telah mengizinkan sejumlah besar Demokrat untuk mengoreksi, atau "menyembuhkan", surat suara yang diisi secara tidak akurat.

Menurut Inquirer, beberapa negara bagian Pennsylvania mengizinkan para pemilih untuk mengubah kesalahan tersebut, sementara yang lain tidak.

Ketua Komite Nasional Republik (RNC) Ronna McDaniel mengatakan mereka telah mengumpulkan 131 pernyataan tertulis, atau menandatangani pernyataan hukum di bawah sumpah, di Michigan sebagai bagian dari penyelidikan mereka atas dugaan penyimpangan pemilihan.

Kampanye Trump mengajukan gugatan pada hari Senin di pengadilan federal Pennsylvania, mencari perintah darurat untuk menghentikan pejabat negara bagian untuk mengesahkan kemenangan Biden di negara bagian. 

Jaksa Agung negara bagian Josh Shapiro menyebut gugatan itu "tidak berguna".

Sementara itu, jaksa di negara bagian yang dikendalikan Republik mendukung tantangan presiden terhadap hasil pemilu. 10 jaksa agung negara bagian mengajukan apa yang disebut amicus brief di Mahkamah Agung AS yang mendukung kasus kampanye Trump di Pennsylvania.

Departemen Kehakiman AS telah memberi wewenang kepada jaksa federal untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pemilihan presiden. Dalam memo yang dikutip oleh media AS, Jaksa Agung William Barr menulis bahwa penyelidikan semacam itu "dapat dilakukan jika ada tuduhan penyimpangan yang jelas dan dapat dipercaya, yang jika benar, berpotensi memengaruhi hasil pemilihan federal di suatu Negara Bagian".

Barr mengatakan jaksa penuntut seharusnya hanya melihat ke dalam "tuduhan substansial" penyimpangan, dan bahwa "klaim spekulatif, khayalan atau dibuat-buat" harus diabaikan.

The New York Times melaporkan bahwa pejabat departemen kehakiman yang akan mengawasi penyelidikan semacam itu, Richard Pilger, telah mengundurkan diri sebagai tanggapan atas memo Barr.