Menlu Jepang Ancam Bakal Bekukan Seluruh Bantuan ke Myanmar

Liputan6.com, Tokyo - Tokyo dapat membekukan semua bantuan ke Myanmar, menteri luar negeri Jepang memperingatkan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Jumat (21/5), karena junta militer terus menggunakan kekuatan mematikan terhadap lawan kudeta.

Jepang adalah donor utama bagi Myanmar, dan telah menangguhkan bantuan baru setelah militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Tetapi Toshimitsu Motegi, berbicara kepada surat kabar Nikkei, mengatakan pembekuan dapat diperluas. Demikian seperti dilaporkan Channel News Asia, Jumat (21/5/2021). 

"Kami tidak ingin melakukan itu sama sekali, tetapi kami harus menyatakan dengan tegas bahwa akan sulit untuk melanjutkannya dalam keadaan seperti ini," katanya kepada surat kabar tersebut.

"Sebagai negara yang mendukung demokratisasi Myanmar dengan berbagai cara, dan sebagai sahabat, kita harus mewakili masyarakat internasional dan menyampaikannya dengan jelas."

Jepang mengumumkan pada Maret lalu bahwa mereka menghentikan semua bantuan baru untuk Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta, meskipun belum menjatuhkan sanksi individu pada komandan militer dan polisi yang diterapkan oleh beberapa negara lain.

Motegi mengatakan Jepang adalah penyedia bantuan ekonomi terbesar bagi Myanmar, dan Tokyo memiliki hubungan jangka panjang dengan militer negara itu.

Menurut Nikkei, Jepang memberikan bantuan pembangunan senilai US $ 1,74 miliar kepada Myanmar pada tahun fiskal 2019, lebih banyak daripada negara lain dengan angka yang diungkapkan. Angka bantuan China tidak dipublikasikan.

Lebih dari 800 orang tewas di Myanmar dalam kerusuhan sejak militer menggulingkan Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari.

Seorang jurnalis Jepang yang ditangkap karena meliput kudeta dibebaskan minggu lalu dan kembali ke Tokyo.

Pembebasannya dilakukan ketika Jepang mengatakan telah menawarkan bantuan darurat sebesar $ 4 juta kepada Myanmar melalui Program Pangan Dunia.

Tokyo telah menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemulihan demokrasi.

Motegi mengatakan kepada Nikkei bahwa Tokyo terus mengadakan dialog dengan junta.

"Kami memiliki lebih banyak variasi saluran di Myanmar, termasuk dengan militer, daripada Eropa dan AS," katanya.