Kasus COVID-19 Melonjak, Pemerintah Uganda Malah Beri Anggota Parlemen Uang Beli Mobil

Liputan6.com, Kampala - Di tengah kasus COVID-19 melonjak tinggi di Uganda, anggota parlemen justru menerima tunjangan untuk membeli mobil baru. Total dana yang dianggarkan untuk pembelian mobil seluruh anggota parlemen Uganda ini sebesar US$ 30 juta (Rp 434,5 miliar).

Keputusan tersebut tentu menuai kritik dan membuat geram warga Uganda. Mengutip Al Arabiya News pada Senin (26/07/2021), masing-masing dari 529 anggota parlemen mendapat jatah sebesar 200 juta shillings (mata uang Uganda) atau US$ 56.500 (Rp 817,8 juta) untuk membeli mobil baru.

Pada 18 Juni, Presiden Yoweri Museveni mengumumkan adanya pembatasan sosial (lockdown) dan menutup sekolah, gereja, dan bar setidaknya selama enam minggu ke depan.

"Keputusan pemerintah tak bisa diterima. Bagaimana bisa memberikan dana fantastis kepada anggota parlemen, yang selalu menerima gaji bulanan lebih dari 30 juta shilling (Rp 115,8 juta). Sementara banyak sekali warga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka sendiri," tegas Anet Nana Namata, seorang aktivis HAM dan Direktur Eksekutif The Union of Human Rights Defenders Uganda.

Menurut data yang diperoleh, seorang buruh kasar di Uganda mendapatkan gaji bulanan rata-rata sekitar 24 euro (Rp 409.120,-). Sedangkan seorang guru mendapatkan 64 euro (Rp 1 juta).

Moses Isooba, pemimpin The National NGO Forum turut berkomentar mengenai keputusan tersebut. Ia mengatakan tindakan itu sangat memalukan padahal sebelumnya pemerintah menghimbau kepada warga negara untuk menyumbangkan uang untuk membeli vaksin COVID-19. Seharusnya dana membeli baru itu dialokasikan ke orang yang paling terdampak pandemi masing-masing 20 euro (Rp 340.928).

Sejauh ini total yang telah memperoleh vaksin sekitar satu juta orang. Padahal Uganda memiliki penduduk 45 juta orang dengan catatan 91.710 kasus COVID dan 2.496 kematian.

Mendapat kecaman dari warganya, juru bicara pemerintah Ofwono Opondo justru membela keputusan itu sebagai hal yang sejalan dengan tradisi lama.

"Ini untuk memfasilitasi keterlibatan mereka dengan pemilih. Bagaimanapun, organisasi masyarakat sipil telah menjadi bagian dari proses penganggaran dan telah lama anggota parlemen pada akhirnya mendapatkan uang untuk membeli mobil," jelasnya.

Pada tahun 2018, langkah serupa memicu protes dengan para aktivis menyerbu parlemen sebelum dibubarkan.

Reporter: Bunga Ruth