Fumio Kishida Resmi Menjabat PM ke-100 Jepang

Liputan6.com, Tokyo - Fumio Kishida resmi menjabat sebagai Perdana Menteri baru Jepang pada Senin (4/10/2021), bertugas memimpin ekonomi terbesar ketiga di dunia keluar dari pandemi Virus Corona COVID-19.

Kishida yang berusia 64 tahun terpilih sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa pekan lalu, secara resmi dikukuhkan sebagai Perdana Menteri ke-100 negara itu setelah pemungutan suara parlemen. Seorang liberal moderat yang dianggap sebagai tangan yang menstabilkan.

Mengutip CNN, PM Jepang baru ini disebutkan mewarisi negara yang telah menderita lonjakan infeksi COVID-19, ekonomi yang mandek, populasi yang menua dengan cepat, dan meningkatnya ketegangan dengan China.

Kishida menjabat sebagai menteri luar negeri negara itu dari 2012 hingga 2017, di bawah Perdana Menteri terlama Jepang, Shinzo Abe. Dia menggantikan Perdana Menteri Yoshihide Suga, yang mengumumkan awal bulan ini bahwa dia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepemimpinan partainya setelah masa jabatan yang bergejolak yang ditandai dengan kemerosotan dukungan publik ketika dia berjuang untuk menahan Virus Corona COVID-19.

Analis mengatakan Kishida dipandang sebagai pembangun konsensus, pilihan pendirian yang mewakili stabilitas. Tetapi veteran politik itu bukanlah pilihan yang populer -- dia mendapat dukungan yang kurang baik dari publik dan berjuang untuk menghilangkan citranya sebagai birokrat yang membosankan.

Ujian besar pertama Fumio Kishida adalah pemilihan umum berikutnya, di mana dia akan menjadi wajah dari sebuah partai yang dikritik karena penanganannya terhadap pandemi.

"Dia tidak akan menjadi bintang TV. Dia tidak akan menangkap imajinasi rata-rata orang Jepang. Tetapi orang Jepang menginginkan stabilitas dan keamanan, dan saya pikir dia akan dapat memberikan itu," kata Keith Henry, presiden unit risiko politik dan perusahaan konsultan bisnis Asia Strategy.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kishida telah menjanjikan "kapitalisme baru" yang mencakup mempersempit kesenjangan pendapatan dan meningkatkan belanja konsumen. Dia mengatakan kebijakan ekonomi eponymous Abe - yang dikenal sebagai "Abenomics" - gagal "menetes" dari yang kaya ke yang miskin.

Dia juga telah mengusulkan paket pemulihan besar dan kuat senilai "beberapa puluh triliun" yen untuk mengarahkan ekonomi Jepang keluar dari kemerosotan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

"Perasaan mendalam di kalangan orang Jepang bahwa kesenjangan antara yang kaya dan yang tidak, kesenjangan antara kekayaan, upah, dan kesempatan semakin meningkat," kata Henry.

Kishida juga akan menangani Virus Corona COVID-19 negara itu. Jepang telah memberikan vaksinasi COVID-19 terhadap 60% populasinya, dan minggu lalu negara itu mencabut keadaan daruratnya di tengah penurunan infeksi.

Pembatasan sosial dan bisnis secara bertahap dilonggarkan dan Jepang melonggarkan pembatasan masuk untuk beberapa pengunjung. Tetapi ada kekhawatiran Virus Corona COVID-19 itu bisa muncul kembali selama bulan-bulan musim dingin.

Pada kebijakan luar negeri, Kishida telah berkomitmen untuk "mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka." Pendahulunya, Suga, menghadiri pertemuan langsung pertama Dialog Keamanan Segiempat, yang dikenal sebagai "Quad", sebuah forum strategis informal Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India, di AS bulan lalu.

Kishida diperkirakan bakal mendukung aliansi yang kuat dengan AS dan sekutu lainnya, dan tantangan utama akan menyeimbangkan hubungan ekonomi mendalam Jepang dengan China dan kekhawatirannya tentang meningkatnya ketegasan militer Beijing di wilayah tersebut.

Kishida juga bakal menghadapi Korea Utara yang semakin agresif.

Perdana Menteri baru mengatakan dia juga ingin mengambil tindakan terhadap penurunan angka kelahiran di negara itu, dan percaya energi nuklir harus dipertimbangkan sebagai pilihan energi bersih.

Analis mempertanyakan apakah Kishida akan menjadi pemimpin yang langgeng, atau apakah Jepang akan kembali ke periode ketidakstabilan politik yang serupa dengan era pra-Abe, ketika Jepang berputar melalui enam perdana menteri dalam enam tahun.

"Ada begitu banyak masalah rumit. Dan dia bukan pemimpin terkuat di partai yang berkuasa di LDP. Jadi saya sangat prihatin dengan sistem perdana menteri yang berputar," kata Takeshi Niinami, penasihat ekonomi mantan Perdana Menteri Suga dan CEO Raksasa minuman Jepang Suntory.