Abiy Ahmed Kembali Terpilih Jadi Perdana Menteri Ethiopia

Liputan6.com, Addis Ababa - Parlemen Ethiopia mengkonfirmasi petahana Abiy Ahmed terpilih sebagai perdana menteri untuk masa jabatan lima tahun yang baru.

Partai Kemakmuran milik Abiy menang telak dalam pemilihan nasional yang diadakan pada Juni, demikian dikutip dari laman Xinhua, Rabu (6/10/2021).

Saat meresmikan masa jabatan baru selama lima tahun ke depan, Presiden Ethiopia Sahle-Work Zewde menguraikan prioritas pembangunan utama negara Afrika Timur itu.

Dia juga menyampaikan harapan terbaiknya untuk Abiy Ahmed di masa jabatannya yang baru selama lima tahun sebagai perdana menteri Ethiopia.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada perdana menteri serta para pembicara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Federasi Ethiopia atas penunjukan Anda untuk melayani negara kami."

"Saya berharap Anda memiliki masa jabatan yang sukses dan produktif," kata presiden saat pidato pembukaannya.

"Kita hanya memiliki satu negara dan kita harus bekerja keras untuk membuat negara tercinta makmur."

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Setelah pengangkatannya, Abiy Ahmed Ahmed diperkirakan akan membentuk kabinet baru, yang akan membentuk struktur pemerintah federal.

Berbagai pemimpin dan perwakilan negara-negara Afrika serta organisasi kontinental dan regional menghadiri upacara yang diselenggarakan di Addis Ababa, ibukota Ethiopia, sehubungan dengan pengambilan sumpah Ahmed.

Mereka termasuk Presiden Somalia Mohamed Farmajo, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari, Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh, Presiden Senegal Macky Sall, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, Presiden Uganda Yoweri Museveni, dan Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo (DRC) Sama Lukonde Kyenge.

Dalam pemungutan suara Juni 2021, Partai Kemakmuran Ahmed memenangkan 410 dari 436 kursi parlemen yang diperebutkan, menurut Dewan Pemilihan Nasional Ethiopia.

Ahmed pertama kali ditunjuk sebagai perdana menteri negara itu pada April 2018.