PM Spanyol Pedro Sanchez Janji Akan Larang Prostitusi Secara Resmi

Liputan6.com, Madrid - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berjanji untuk melarang prostitusi di negara itu.

Berbicara kepada para pendukungnya di akhir kongres Partai Sosialisnya di Valencia, Sanchez mengatakan bahwa praktik tersebut "memperbudak" perempuan.

Dikutip BBC, Senin (18/10/2021), prostitusi didekriminalisasi di Spanyol pada 1995 dan pada 2016 PBB memperkirakan industri seks negara itu bernilai €3,7 miliar (£3,1 miliar, $4,2 miliar).

Sebuah survei tahun 2009 menemukan bahwa hingga 1 dari 3 pria Spanyol telah membayar untuk seks.

Namun, laporan lain yang diterbitkan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa angka tersebut mungkin mencapai 39% dan sebuah studi PBB tahun 2011 menyebutkan Spanyol sebagai pusat prostitusi terbesar ketiga di dunia, di belakang Thailand dan Puerto Rico.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Prostitusi saat ini tidak diatur di Spanyol, dan tidak ada hukuman bagi mereka yang menawarkan layanan seksual berbayar atas keinginan mereka sendiri selama itu tidak terjadi di ruang publik. 

Namun, mucikari atau bertindak sebagai proxy antara pekerja seks dan calon klien adalah ilegal. 

Industri ini telah berkembang pesat sejak dekriminalisasi dan umumnya diperkirakan sekitar 300.000 wanita bekerja sebagai pelacur di Spanyol.

Pada 2019, partai Sanchez menerbitkan janji dalam manifesto pemilihannya untuk melarang prostitusi, dalam apa yang dilihat sebagai langkah untuk menarik lebih banyak pemilih perempuan.

Manifesto itu menyebut prostitusi "salah satu aspek paling kejam dari feminisasi kemiskinan dan salah satu bentuk terburuk kekerasan terhadap perempuan".

Namun dua tahun setelah pemilihan, belum ada undang-undang yang diajukan.

Pendukung sistem Spanyol saat ini mengatakan bahwa itu telah membawa manfaat besar bagi para wanita yang bekerja di perdagangan dan membuat hidup lebih aman bagi mereka.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran yang signifikan telah berkembang seputar potensi perempuan untuk diperdagangkan ke dalam pekerjaan seks. 

Pada tahun 2017, polisi Spanyol mengidentifikasi 13.000 wanita dalam penggerebekan anti-perdagangan manusia, yang menyatakan bahwa setidaknya 80% dari mereka dieksploitasi di luar kehendak mereka oleh pihak ketiga.