Vonis Harvey Moeis dalam Kasus Korupsi Timah, Kerugian Negara Bisa Kembali?

PM Jepang Fumio Kishida Sorot Hubungan dengan Korea Selatan

PM Jepang Fumio Kishida menyorot pentingnya hubungan baik dengan Korsel.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 21 Nov 2021, 09:00 WIB

Diterbitkan 21 Nov 2021, 09:00 WIB

Mantan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida (tengah) bereaksi setelah terpilih sebagai perdana menteri Jepang yang baru di Tokyo, Rabu (29/9/2021). Fumio Kishida memenangkan pemilihan kepemimpinan partai yang memerintah dan menjadi perdana menteri Jepang berikutnya. (STR / JIJI PRESS / AFP)

Liputan6.com, Tokyo - Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, menyorot pentingnya hubungan yang stabil antara negaranya dan Korea Selatan. Hubungan bilateral kedua negara itu terganjal masalah kompensasi masa perang dan perbatasan.

"Perjanjian dan janji internasional harus dipenuhi. Saya harap Korea Selatan akan mengambil sebuah langkah positif," ujar PM Fumio Kishida seperti dikutip Kyodo, Sabtu (20/11/2021).

Masalah perbatasan yang dimaksud adalah kedaulatan pulau Takeshima/Dokdo. PM Kishida berharap Korsel bisa mengambil langkah yang positif.

Hubungan kedua negara pun renggang lagi setelah baru-baru ini Komisioner Badan Kepolisian Nasional Korsel, Jenderal Kim Chang-yong, ketahuan mengunjungi Dokdo.

Menurut laporan Yonhap, kunjungin itu harusnya dirahasiakan, tapi bocor ke media.

Akibat kunjungan tersebut Wakil Menlu Jepang, Takeo Mori, batal melakukan konferensi pers gabungan dengan pejabat diplomatik Korsel dan AS.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Masalah Wanita Penghibur

Mantan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida saat konferensi pers di markas besar Partai Demokrat Liberal setelah terpilih sebagai perdana menteri Jepang yang baru di Tokyo, Rabu (29/9/2021). Kishida menggantikan pemimpin partai dari PM Yoshihide Suga yang mengundurkan diri. (Du Xiaoyi/Pool Photo via AP

Hubungan Korsel-Jepang menurun pada 2018, ketika pengadilan Korsel memutuskan bahwa perusahaan Jepang harus membayar ganti rugi atas kerja paksa di era kolonial Jepang.

Sementara, Jepang menyebut kompensasi perang telah diselesaikan pada perjanjian bilateral 1965 ketika Jepang memberikan Korsel bantuan finansial.

Masalah budak seks (jugun ianfu) juga menjadi topik sensitif antara kedua negara. Banyak wanita Korsel dijadikan "wanita penghibur" di masa kolonial Jepang.

Hingga kini, para survivor masih menuntut keadilan dari Jepang.

Lanjutkan Membaca ↓