Liputan6.com, London - Boris Johnson akan menemui anggota parlemen untuk menjelaskan pemberitaan soal dirinya yang mengadakan acara di taman Downing Street selama masa lockdown akibat COVID-19 tahun 2020.
Ini dinilai akan menjadi citra buruk Boris Johnson di muka publik selama menjadi perdana menteri, demikian dikutip dari laman BBC, Rabu (12/1/2022).
Boris Johnson sejauh ini menolak untuk mengatakan apakah dia menghadirinya.
Advertisement
Baca Juga
Pada Senin 10 Januari 2022, ITV menerbitkan email yang bocor dari sekretaris pribadi utama Johnson, Martin Reynolds.
Di mana ia mengundang staf untuk "minum-minum di taman No 10" pada 20 Mei 2020. Padahal saat itu, ada aturan lockdown di Inggris yang melarang pertemuan besar di luar ruangan.
Undangan tersebut mendorong orang-orang untuk "membawa minuman alkohol sendiri" dan "memanfaatkan cuaca yang indah untuk minum-minum".
Saksi mata mengatakan kepada BBC bahwa perdana menteri dan istrinya Carrie termasuk di antara sekitar 30 orang yang menghadiri pesta minuman tersebut.
Pemimpin Demokrat Liberal Sir Ed Davey mengatakan kepada BBC Breakfast, jika perdana menteri memiliki "sedikit kesopanan yang tersisa", dia harus mengundurkan diri hari ini.
Dia menambahkan Johnson "tidak mampu memimpin negara kita di tengah krisis kesehatan masyarakat ini", menuduhnya sebagai "ancaman bagi kesehatan bangsa" karena publik tidak akan mendengarkan apa pun yang dia katakan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Jubir PM Inggris Menolak Angkat Suara
Juru bicara resmi PM Inggris juga menolak untuk mengkonfirmasi apakah Johnson menghadiri pertemuan Downing Street Mei 2020.
Anggota parlemen dari Partai Konservatif Huw Merriman bersikeras bahwa kejelasan diperlukan dari perdana menteri tentang apa yang terjadi dan apakah dia hadir saat itu.
Dia mengatakan kepada program Today BBC Radio 4 bahwa tidak percaya Johnson akan mengundurkan diri, menambahkan bahwa orang harus dinilai dari sisi positif dan negatifnya, mengutip pencapaian pemerintah termasuk peluncuran vaksinasi yang sukses.
Sementara pemimpin Konservatif Skotlandia Douglas Ross mengatakan Johnson harus mundur jika terbukti melanggar aturan COVID-19.
Advertisement