14 Jenazah Pengungsi Rohingya Ditemukan Terdampar di Pantai Myanmar

Liputan6.com, Yangon - Setidaknya dilaporkan penemuan 14 jenazah yang telah terdampar di pantai di Myanmar, kata polisi kepada AFP pada Senin (23/5), dengan Badan Pengungsi PBB mengutip laporan bahwa yang meninggal termasuk anak-anak Rohingya.

Sedikitnya total diprediksi berjumlah 17 orang yang dikhawatirkan tewas setelah perahu mereka terbalik, menurut UNHCR.

Sebuah organisasi penyelamat mengatakan bahwa kelompok itu berusaha mencapai Malaysia, demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (24/5/2022).

"14 jenazah ditemukan, dan 35 orang termasuk pemilik perahu diselamatkan hidup-hidup," kata Letnan Kolonel Tun Shwe, juru bicara polisi di distrik Pathein, sekitar 200 km barat Yangon.

Meskipun rincian lengkapnya masih belum jelas, UNHCR mengatakan bahwa kapal itu dilaporkan meninggalkan Sittwe di Myanmar barat pada 19 Mei 2022 dan menghadapi perairan yang ganas, terbalik dua hari kemudian.

Seorang anggota Organisasi Penyelamatan Myanmar Pathein yang meminta tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa delapan jenazah ditemukan pada Minggu (22/5) di sebuah pantai sekitar tiga jam dari ibukota distrik.

Seorang aktivis Rohingya mengatakan kepada AFP bahwa 12 wanita dan dua anak laki-laki telah meninggal.

Kapal itu membawa orang-orang dari kota Buthidaung, Maungdaw dan Sittwe di Myanmar barat, tambah aktivis itu, yang juga meminta namanya tidak disebutkan.

Korban selamat mengatakan kepada kelompok penyelamat bahwa 61 orang telah berada di kapal, meninggalkan 12 masih hilang.

Mereka yang diselamatkan ditahan di kantor polisi Pathein, kata juru bicara Tun Shwe.

Dia tidak mengatakan apakah ada yang akan didakwa - seperti yang terkadang terjadi pada Rohingya yang tertangkap mencoba melarikan diri dari Myanmar.

“Tragedi terbaru menunjukkan sekali lagi rasa putus asa yang dirasakan oleh Rohingya di Myanmar dan di kawasan itu,” kata Indrika Ratwatte, Direktur UNHCR untuk Asia dan Pasifik.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kepala Sekolah Kayaphuri Mohammad Showife sedang mencetak pertanyaan untuk ujian kelas sembilan ketika polisi bersenjata menggerebek kantornya di sekolah swasta terbesar untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Showife yang berusia 32 tahun mengatakan kepada VOA bahwa polisi menyita komputer dan printernya, dan keesokan harinya kembali untuk mengambil bangku dan papan tulis serta mengunci pintu sekolah.

“Polisi menanyakan apakah kami memiliki izin resmi untuk sekolah tersebut. Kami tidak memilikinya dalam format tertulis. Pemimpin kami, Mohib Ullah, mendapat izin lisan dari penanggung jawab kamp untuk membuka sekolah. Sekarang tiba-tiba, pemerintah Bangladesh memutuskan untuk menutupnya,” ujar Showife.

Sekolah menengah, yang didirikan pada tahun 2019 oleh seorang pemimpin Rohingya yang terbunuh tahun lalu itu adalah yang terakhir dari sekitar 30 lembaga sejenis itu di kamp-kamp Rohingya yang ditutup oleh polisi, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Jumat (15/4/2022).

Dengan penutupan Sekolah Kayaphuri di kamp pengungsi Rohingya Kutupalaung di Bangladesh selatan pada 24 Maret lalu, maka kini tidak ada lagi sekolah seperti itu yang masih beroperasi.

Sekolah yang menggunakan bangunan darurat dari bambu dan terpal ini menjadi penyelamat bagi ribuan anak Rohingya yang memiliki akses sangat terbatas ke sekolah-sekolah di kamp-kamp pengungsi Rohingya.

Namun, Kantor Komisaris Bantuan dan Repatriasi Pengungsi Bangladesh, yang bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya, mengatakan pada 13 Desember bahwa semua sekolah swasta semacam itu di kamp Rohingya “harus ditutup” karena “ilegal.”

Setelah perintah itu, polisi bersenjata mulai menggerebek sekolah dan menyita aset sekolah, termasuk bangku, papan tulis dan, dalam beberapa kasus, komputer, kata berbagai sumber kepada VOA.

Kantor UNICEF di Bangladesh mengatakan dalam sebuah email kepada VOA bahwa lebih dari 350.000 anak pengungsi Rohingya terdaftar di 3.200 pusat pembelajaran di kamp-kamp pengungsi Rohingya, Myanmar di Cox's Bazar, 2.800 di antaranya didanai oleh UNICEF.

Dipaksa melarikan diri dari penganiayaan yang berlandaskan etnis dan agama di negara sendiri, para pengungsi Rohingya di Bangladesh menyambut baik pengakuan resmi Amerika Serikat (AS) tentang genosida yang dilakukan oleh rezim militer Myanmar terhadap kelompok minoritas Muslim tersebut.

“Sudah 60 tahun, mulai 1962, pemerintah Myanmar menyiksa kami dan banyak komunitas lain termasuk Rohingya,” ujar Sala Uddin, 60, pengungsi di satu kamp di Bangladesh, kepada kantor berita Associated Press.

"Menurut saya, jalan bagi komunitas internasional untuk bertindak terhadap Myanmar telah terbuka karena deklarasi tersebut."

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, pada Senin (21/3), mengumumkan keputusan Amerika untuk mengakui kekejaman rezim militer di Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Deklarasi resmi genosida itu - yang merupakan deklarasi kedelapan yang pernah dibuat oleh pemerintah Amerika – dibuat setelah penyelidikan dan pengkajian bertahun-tahun.

Min Aung Hlaing, komandan militer Myanmar pada 2016 dan 2017 dan pemimpin pemerintahan sejak kudeta Februari 2021, disebut dalam pidato Blinken.

Deklarasi pada Senin (21/3) itu mengatakan angkatan bersenjata di bawah komando langsung Hlaing bertanggung jawab atas pembunuhan lebih dari 9.000 orang Rohingya dan larinya 840.000 warga Rohingya lainnya ke negara tetangga Bangladesh dalam periode dua tahun.

Panglima angkatan bersenjata Myanmar, yang juga dikenal sebagai Birma, itu sejak Desember 2019 telah dikenai sanksi Amerika atas perannya dalam kekejaman tersebut.

Kementerian Luar Negeri Myanmar, pada Selasa (22/3), merilis pernyataan yang mengatakan bahwa "Myanmar tidak pernah terlibat tindakan genosida" dan tidak memiliki "niat melakukan genosida" terhadap kelompok mana pun.

Pernyataan itu menyebut komentar Blinken "bermuatan politik dan sama saja dengan mencampuri urusan dalam negeri dari negara berdaulat."

Berbagai kelompok HAM juga telah mendokumentasi dan melaporkan apa yang mereka sebut pembunuhan sistematis dan meluas, pemerkosaan dan pemindahan minoritas Rohingya di Myanmar, yang sebagian besar mengungsi ke Bangladesh.

Sekitar 4,3 persen dari 54 juta populasi Myanmar adalah Muslim.