Istana Presiden Sri Lanka Dikuasai Demonstran, Kondisi WNI Dipastikan Aman

Liputan6.com, Jakarta - Unjuk rasa besar-besaran terjadi di Ibu Kota Sri Lanka, Kolombo. Ribuan orang menyerbu istana kepresidenan Sri Lanka karena krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi, Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka dipastikan dalam kondisi aman.

"KBRI Kolombo mencatat terdapat 340 WNI yang menetap di Sri Lanka. Semuanya dalam keadaan baik serta termonitor kondisinya oleh KBRI," ungkap Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha di Jakarta, Selasa (12/8/2022).

Selama krisis ekonomi berlangsung di Sri Lanka, KBRI juga telah menyalurkan bantuan logistik bagi WNI yang paling terdampak krisis.

Unjuk rasa besar-besaran di Sri Lanka berlangsung pada 9 Juli 2022. Massa menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dari jabatannya.

Para pengunjuk rasa telah menduduki Istana Presiden, kediaman resmi Perdana Menteri, dan juga menguasai Kantor Sekretariat Presiden yang terletak di Galle Face Green—area yang menjadi pusat konsentrasi massa pelaku unjuk rasa.

"Meskipun pengunjuk rasa telah menguasai objek-objek tersebut, situasi keamanan secara umum di Kota Kolombo dapat dikatakan masih kondusif," ujar Judha.

Terdapat sejumlah korban luka akibat unjuk rasa tersebut tetapi tidak dilaporkan adanya korban jiwa. "Tidak terdapat informasi mengenai WNI yang terlibat atau terluka dalam unjuk rasa tersebut," kata Judha.

Menyikapi situasi terakhir di Sri Lanka, KBRI Kolombo menyampaikan imbauan bagi WNI untuk membatasi perjalanan ke luar rumah selama berlangsungnya aksi unjuk rasa kecuali untuk hal-hal yang esensial; menghindari kerumunan massa dan wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi aksi unjuk rasa.

Selanjutnya, WNI juga diimbau untuk tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam aksi unjuk rasa serta segera menghubungi KBRI Kolombo apabila menghadapi permasalahan melalui sambungan langsung di nomor (94) 77 277 3123.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Semakin banyak beredar foto-foto rakyat Sri Lanka yang menyerbu Istana Kepresidenan. Mereka tampak meluapkan emosi mereka di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan. 

Di Twitter, beredar video warga yang berenang di area Istana Kepresidenan, mayoritas adalah demonstran laki-laki. Ada juga foto seseorang yang menggunakan shower di kamar mandi. 

Demonstran lainnya ada yang bersama-sama beristirahat di kamar tidur dan sofa, serta ada yang berpose layaknya dua pejabat di ruang tamu. 

Para pasukan penjaga keamanan tampak tak berdaya di tengah kepungan lautan massa. 

presidential palace in sri lanka stormed, ransacked. just incredible footage pic.twitter.com/kfS9OPl32C

— ian bremmer (@ianbremmer) July 9, 2022

Presiden Gotabaya Rajapaksa sedang tak berada di Istana Kepresidenan ketika penyerbuan terjadi. Namun, Presiden Rajapaksa sudah berjanji akan mundur pada 13 Juli 2022. 

Ketua Parlemen Mahinda Abeywardana memastikan bahwa Rajapaksa akan turun. Ada spekulasi bahwa Abeywardana akan menjadi plt. presiden di Sri Lanka. 

News.com.au juga menyebut bahwa Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe akan melepas jabatannya. Rumah Wickremesinghe dibakar oleh massa, tetapi sang PM sedang tidak berada di rumah. 

Krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka dipicu oleh berbagai sebab. Proyek-proyek yang dilakukan Rajapaksa disebut menjadi salah satu penyebabnya. Utang ke luar negeri membengkak, termasuk ke China. Pandemi COVID-19 dan serangan terorisme pada 2019 turut berdampak kepada industri pariwisata.

Sri Lanka tengah jadi sorotan karena penyerbuan yang dilakukan demonstran ke istana presiden. Ribuan orang merangsek masuk, mengakibatkan Gotabaya Rajapaksa terpaksa dievakuasi.

Penyerbuan ini dipicu kegagalan pemerintah untuk membawa Sri Lanka keluar dari krisis ekonomi yang mendera. Mengapa situasi pelik ini terjadi? 

Mengutip laporan VOA Indonesia, Senin (11/7/2022), Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesingh bulan lalu mengatakan perekonomian negara kepulauan yang sarat utang itu telah "ambruk" karena kehabisan uang untuk membayar makanan dan BBM. Kekurangan uang tunai untuk membayar impor kebutuhan tersebut dan kegagalan membayar utang sebelumnya, membuat Sri Lanka mencari bantuan dari negara-negara tetangganya – India dan China – dan dari Dana Moneter Internasional IMF.

Wickremesinghe, yang mulai menjabat Mei lalu, menekankan tugas monumental yang dihadapinya ketika membalikkan perekomian, yang menurutnya sedang menuju ke “titik terendah.”

Wickremesingh dan Presiden Gotabaya Rajapaksa Sabtu lalu 9 Juli, setuju untuk mengundurkan diri di tengah meningkatnya tekanan dari para demonstran yang menyerbu kedua tempat tinggal tokoh itu dan membakar salah satu dari tempat tinggal mereka.

Warga Sri Lanka melewatkan makan karena kekurangan pangan dan harus antre berjam-jam ketika berupaya membeli BBM yang makin tak terjangkau. Hal ini merupakan kenyataan pahit bagi negara yang perekomiannya tumbuh cepat, dengan kelas menengah yang biasa tumbuh dan nyaman; hingga semakin memburuknya krisis tersebut.

Pemerintah Sri Lanka berhutang 51 miliar dolar dan tidak dapat membayar bung atas pinjamannya, apalagi mengurangi jumlah uang yang dipinjam.

Pariwisata, mesin penting dalam pertumbuhan ekonomi negara itu, telah tersendat karena pandemi dan kekhawatiran soal keamanan pasca serangan teror tahun 2019. Jatuhnya mata uang Sri Lanka hingga 80% membuat impor menjadi lebih mahal dan semakin memperburu inflasi yang sudah tidak terkendali. Menurut data resmi, harga makanan pokok telah naik 57%.

Walhasil Sri Lanka menuju kebangkrutan dan hampir tidak memiliki uang sama sekali untuk mengimpor BBM, susu, gas untuk memasak dan kertas toilet.

Korupsi politik juga menjadi salah satu masalah yang tidak saja terjadi di negara yang menghambur-hamburkan kekayaannya, tetapi juga mempersulit penyelamatan keuangan apapun bagi Sri Lanka.

Anit Mukherjee, ekonom dan mitra kebijakan di Center for Global Development di Washington mengatakan ke Associated Press bahwa bantuan apapun dari IMF atau Bank Dunia harus disertai persyaratan ketat untuk memastikan agar bantuan itu tidak salah kelola.

Namun Mukherjee juga mencatat bahwa Sri Lanka berada di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, sehingga membiarkan negara dengan signifikansi strategis semacam itu ambruk, merupakan satu pilihan.