Mahasiswa China Tuntut Demokrasi, Rakyat: Xi Jinping Mundur!

Liputan6.com, Beijing - Para mahasiswa di China ikut turun untuk protes melawan kebijakan COVID-19 di negara mereka. Protes itu juga menjadi platform untuk mengkritik Presiden China Xi Jinping serta menuntut demokrasi.

Berdasarkan laporan Nikkei Asia, Senin (28/11/2022), para mahasiswa yang ikut demo ternyata berasal dari kampus-kampus top, seperti Universitas Peking dan Universitas Tsinghua.

Mereka menggunakan taktik kertas kosong untuk mengkritik pemerintahan China. Kertas kosong itu dapat menjadi cara efektif untuk menghindari sensor dari otoritas China.

Ketika berorasi, mereka dengan lantang meminta adanya demokrasi, serta aturan COVID-19 yang lebih longgar.

"Jangan lockdown, tetapi kebebasan. Jangan tes PCR, tetapi makanan," sebagian berteriak.

Ada pula mahasiswa yang lebih berani dan menuntut demokrasi.

"Beristirahat dengan damai, panjang umur rakyat." Dan berteriak "demokrasi, aturan hukum, kebebasan berekspresi."

Tak hanya di Beijing dan Shanghai, para mahasiswa juga demo di kota-kota besar seperti Shanghai, Beijing, Guangzhou, Chengdu, hingga Wuhan yang menjadi tempat pertama virus corona terdeteksi.

Warga Shanghai dengan lantang meminta agar Presiden Xi Jinping dan Partai Komunis China (PKC) mundur.

"Mudur, Xi Jinping. Mundur PKC."

Sementara rakyat Chengdu mengingatkan agar tidak ada kaisar di China, serta menolak pemimpin seumur hidup. Presiden Xi Jinping baru saja terpilih untuk lanjut tiga periode pada Kongres PKC 2022.

"Protes-protes ini adalah yang tindakan resistensi terbesar di China sejak demonstrasi Tiananmen pada 1989," ujar Wu Qiang, mantan dosen politik Universitas Tsinghua. Wu Qiang dipecat karena mendukung protes di Hong Kong.

Sebelumnya dilaporkan, pabrik iPhone di China milik manufaktur terkenal, Foxconn, menjadi sorotan saat terjadi kericuhan antara karyawan dengan polisi.

Walau sempat reda sesat ketika perusahaan meminta maaf, ternyata beberapa karyawan masih belum merasa puas dengan hal tersebut.

Alhasil, sejumlah karyawan diketahui meninggalkan pabrik produksi terbesar iPhone tersebut secara bersamaan.

Mengutip laporan Reuters via GSM Arena, Sabtu (26/11), lebih dari 20.000 karyawan meninggalkan pabrik iPhone tersebut.

Disebutkan, mayoritas karyawan tersebut adalah orang baru belum mulai bekerja, mengambil uang kompensasi, dan pergi begitu saja.

Sebelum kericuhan terjadi, ada lebih dari 200.000 karyawan yang bekerja di pabrik milik Foxconn tersebut.

Imbas kejadian ini, dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap produksi iPhone dan pengirimannya.

Pada 7 November 2022, Apple mengatakan pengiriman iPhone 14 Pro dan Pro Max akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.

Sejumlah analis menyebutkan, jika masalah saat ini berlangsung hingga Desember, maka hanya 10 juta iPhone dibuat--jauh dari yang direncanakan sebelumnya.

Di sisi lain, sumber di dalam Foxconn mengatakan kepada Reuters, "insiden itu berdampak besar pada citra publik, tetapi sedikit pada kapasitas pabrik."

Dia menyebutkan, "Kapasitas kami saat ini tidak terpengaruh, karena orang yang keluar belum dilatih atau mulai bekerja."

Informasi, kericuhan antara karyawan dan polisi di pabrik Foxconn ini sebagian besar dipicu oleh pembatasan Covid-19 ketat yang diberlakukan pemerintah.

Ratusan pengunjuk rasa dan polisi bentrok di Shanghai pada Minggu (27 November) malam ketika protes atas pembatasan ketat COVID-19 China memasuki hari ketiga dan menyebar ke beberapa kota setelah kebakaran mematikan di ujung barat negara itu.

Dilansir Channel News Asia, Senin (28/11), aksi pembangkangan oleh warga sipil belum pernah terjadi sebelumnya di China daratan sejak Presiden Xi Jinping mengambil alih kekuasaan satu dekade lalu. Terlebih, rasa frustrasi meningkat atas kebijakan nol-COVID khasnya hampir tiga tahun setelah pandemi. 

Selain itu, langkah-langkah COVID-19 juga menimbulkan kerugian besar pada ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

"Saya di sini karena saya mencintai negara saya, tetapi saya tidak mencintai pemerintah saya... Saya ingin dapat keluar dengan bebas, tetapi saya tidak bisa. Kebijakan COVID-19 kami adalah permainan dan tidak berdasarkan pada sains atau kenyataan," kata seorang pengunjuk rasa di pusat keuangan bernama Shaun Xiao.

Para pengunjuk rasa juga turun ke jalan-jalan di kota Wuhan dan Chengdu pada hari Minggu, sementara mahasiswa di berbagai kampus universitas di seluruh China berkumpul untuk berdemonstrasi selama akhir pekan.

Pada dini hari Senin di Beijing, dua kelompok pengunjuk rasa yang berjumlah setidaknya 1.000 orang berkumpul di sepanjang Jalan Lingkar ke-3 ibu kota China dekat Sungai Liangma, menolak untuk bubar.

"Kami tidak ingin masker, kami ingin kebebasan. Kami tidak ingin tes COVID, kami ingin kebebasan," teriak salah satu kelompok sebelumnya.

Kebakaran pada hari Kamis di gedung perumahan bertingkat tinggi di kota Urumqi, ibu kota wilayah Xinjiang, memicu protes setelah video insiden yang diposting di media sosial menyebabkan tuduhan bahwa lockdown merupakan faktor dalam kobaran api yang menewaskan 10 orang. 

Pejabat Urumqi tiba-tiba mengadakan konferensi pers pada dini hari Sabtu untuk menyangkal tindakan COVID-19 telah menghambat upaya melarikan diri dan penyelamatan.

Banyak dari 4 juta penduduk Urumqi telah berada di bawah lockdown terlama di negara itu, dan dilarang meninggalkan rumah mereka selama 100 hari.

Pada hari Minggu di Shanghai, polisi terus berjaga-jaga di Jalan Wulumuqi, yang dinamai Urumqi, dan di mana nyala lilin sehari sebelumnya berubah menjadi protes.

"Kami hanya menginginkan hak asasi manusia kami. Kami tidak dapat meninggalkan rumah kami tanpa mendapatkan tes. Kecelakaan di Xinjiang yang mendorong orang terlalu jauh," kata seorang pengunjuk rasa berusia 26 tahun di Shanghai yang menolak untuk diidentifikasi.

"Orang-orang di sini tidak melakukan kekerasan, tetapi polisi menangkap mereka tanpa alasan. Mereka mencoba menangkap saya tetapi orang-orang di sekitar saya mencengkeram tangan saya dengan sangat keras dan menarik saya ke belakang sehingga saya dapat melarikan diri."