Total Dokumen Rahasia di Rumah Pribadi Presiden AS Joe Biden Bertambah

Liputan6.com, Washington - Gedung Putih mengumumkan ada lebih banyak dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat (AS) yang ditemukan di kediaman pribadi Presiden Joe Biden di Wilmington, Delaware.

"Kami sekarang telah merilis rincian spesifik tentang dokumen yang diidentifikasi, bagaimana mereka diidentifikasi, dan di mana mereka ditemukan," kata penasihat khusus Gedung Putih Richard Sauber seperti dikutip dari CNN, Minggu (15/1/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Sauber menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menjawab pertanyaan apapun terkait isu ini menyusul penyelidikan yang tengah berlangsung.

"Gedung Putih akan bekerja sama dengan penasihat khusus yang baru ditunjuk," ungkap Sauber.

Lebih lanjut, Sauber menjelaskan bahwa penemuan sejumlah dokumen terbaru terungkap saat proses penyerahan dokumen temuan sebelumnya ke kementerian kehakiman.

"Karena saya memiliki izin keamanan, saya pergi ke Wilmington pada Kamis malam untuk memfasilitasi penyerahan dokumen yang ditemukan penasihat pribadi presiden pada Rabu ke kementerian kehakiman," jelas Sauber.

"Saat saya menyerahkan ke staf kementerian kehakiman... lima halaman tambahan dengan tanda klasifikasi ditemukan di antara materi lainnya," tambahnya.

Presiden Biden terseret skandal menyusul temuan sejumlah dokumen rahasia di dua lokasi dalam waktu terpisah. Temuan pertama terjadi di bekas kantor Biden di Penn Biden Center pada 2 November 2022, sementara temuan kedua terjadi di kediaman pribadinya di Wilmington pada 11 Januari 2023.

Terkait skandal temuan sejumlah file rahasia ini, Gedung Putih dihadapkan pada kritik dan tekanan politik yang meningkat pesat. Mereka dicap kurang transparan. Pasalnya, terdapat jarak waktu cukup jauh dari temuan dan pengungkapan ke publik, yang baru dilakukan pada awal pekan ini.

Pengacara pribadi Biden pada Sabtu berusaha menjelaskan mengapa dia dan anggota timnya belum sepenuhnya terbuka tentang penemuan tersebut.

"Pengacara pribadi presiden telah berusaha untuk menyeimbangkan pentingnya transparansi publik yang sesuai dengan norma dan batasan yang ditetapkan untuk melindungi integritas penyelidikan," kata Bob Bauer. "Pertimbangan ini mengharuskan menghindari rilis publik dari detail yang relevan dengan penyelidikan saat sedang berlangsung."

Bauer menuturkan bahwa merilis lebih banyak detail tentang kasus ini dapat mempersulit kemampuan pihak berwenang yang melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan tanpa kompromi.

"Pengungkapan publik yang terus-menerus juga menimbulkan risiko karena informasi lebih lanjut berkembang," tutur Bauer.

Bauer menambahkan bahwa setelah temuan di kantor Penn Biden Center di Washington pada November, tim pengacara pribadi presiden melakukan penggeledahan di kediaman pribadi presiden.

"Namun, karena tidak memiliki izin keamanan maka (kami) mengikuti protokol pencarian standar," ujarnya.

Sumber yang mengetahui proses penyelidikan menyebutkan, John Lausch Jr, jaksa penuntut yang memimpin penyelidikan awal atas permintaan jaksa agung tidak menginstruksikan penggeledahan lokasi lain setelah temuan awal dokumen di bekas kantor Biden. Di lain sisi, tim Biden disebut menjalankan inisiatif pencarian, namun mereka bergerak lebih lamban dari yang diperkirakan.

CNN sebelumnya melaporkan bahwa materi rahasia yang ditemukan di bekas kantor pribadi Biden merupakan informasi yang sangat sensitif yang diperoleh dari sumber intelijen. Dokumen-dokumen itu termasuk memo intelijen AS dan materi pengarahan yang mencakup sejumlah topik seperti Ukraina, Iran, dan Inggris.

Ada juga memo dari Biden kepada Presiden Barack Obama dan dua memo pengarahan bagi Biden dalam panggilan telepon dengan perdana menteri Inggris dan Donald Tusk, yang saat itu menjabat sebagai presiden Dewan Eropa 2014-2019.

"Menyusul penemuan awal dokumen di Penn Biden Center, setiap kali dokumen yang mengandung tanda rahasia diidentifikasi... dokumen itu tetap berada di tempat awal ditemukan," jelas Bauer, menambahkan bahwa pemerintah AS segera diberitahu.

"Karena itu, kuasa hukum pribadi presiden tidak mengetahui secara pasti jumlah halaman dari materi yang ditemukan, juga tidak mengkaji isi dokumen, sesuai dengan prosedur dan persyaratan standar," ujarnya. "Mematuhi proses ini berarti bahwa pengungkapan apapun terkait dokumen tidak dapat disimpulkan sampai pemerintah melakukan penyelidikan."

Jaksa Agung Merrick Garland telah menunjuk mantan Robert Hur sebagai penasihat khusus untuk memimpin penyelidikan atas skandal dokumen rahasia yang menyeret Biden.

Sementara itu, Presiden Biden telah menegaskan bahwa dia siap bekerja sama sepenuhnya dengan kementerian kehakiman. Adapun Gedung Putih meyakini, penyelidikan akan menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen itu ditempatkan dengan salah secara tidak sengaja.

Undang-undang AS mewajibkan semua catatan Gedung Putih, termasuk yang sangat rahasia sekalipun, diserahkan ke Arsip Nasional AS setelah masa pemerintahan selesai.