Lawan Pengaruh China di Pasifik, AS Bakal Buka Kedubes di Vanuatu

AS sejatinya memiliki hubungan diplomatik dengan Vanuatu, namun saat ini kehadiran Washington diwakili oleh diplomat yang berbasis di Papua Nugini.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 03 Apr 2023, 21:37 WIB
Diterbitkan 03 Apr 2023, 21:37 WIB
Bendera AS dan China berkibar berdampingan (AP/Andy Wong)
Bendera AS dan China berkibar berdampingan (AP/Andy Wong)

Liputan6.com, Washington - Amerika Serikat (AS) akan membuka kedutaan besar di Vanuatu. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS.

"Konsisten dengan strategi Indo Pasifik AS, kehadiran diplomatik permanen di Vanuatu akan memungkinkan pemerintah AS untuk memperdalam hubungan dengan pejabat dan masyarakat Ni-Vanuatu," kata Kemlu AS dalam pernyataannya yang dilansir The Guardian, Senin (3/4/2023).

"Mendirikan kedutaan besar AS Port Vila akan memfasilitasi bidang kerja sama bilateral potensial dan bantuan pembangunan, termasuk upaya untuk mengatasi krisis iklim."

AS sejatinya memiliki hubungan diplomatik dengan Vanuatu, negara Pasifik Selatan dengan populasi 319.000 jiwa yang tersebar di 80 pulau, namun saat ini kehadiran Washington diwakili oleh diplomat yang berbasis di Papua Nugini.

Selanjutnya Kiribati dan Tonga

(ilustrasi) Kapal perang di Laut China Selatan (Intelligence Specialist 1st Class John J Torres)
(ilustrasi) Kapal perang di Laut China Selatan (Intelligence Specialist 1st Class John J Torres)

Belum lama ini, AS juga mengumumkan pembukaan kembali kedutaan besarnya di Kepulauan Solomon setelah absen selama 30 tahun. Selanjutnya, misi-misi diplomatik AS dilaporkan akan hadir di Kiribati dan Tonga.

Pemerintah Kepulauan Solomon bulan lalu mengatakan telah memberikan kontrak bernilai jutaan dolar kepada perusahaan negara China untuk pengembangan pelabuhan internasional di Honiara.

AS dan sekutu regionalnya khawatir China berambisi membangun pangkalan angkatan laut di Kepulauan Solomon sejak keduanya mencapai pakta keamanan tahun lalu.

Selain itu, AS juga telah memperbarui perjanjian dengan Kepulauan Marshall, Palau, dan Negara Federasi Mikronesia (FSM), di mana Washington mempertahankan tanggung jawab atas pertahanan negara-negara kepulauan itu dan sebagai imbalannya mendapat akses eksklusif ke sebagian besar wilayah Pasifik.

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, pemerintahan Biden berusaha mengamankan lebih dari US$ 7 miliar selama dua dekade berikutnya sebagai bantuan ekonomi ke tiga negara tersebut. Dana tersebut dipandang sebagai kunci untuk mengisolasi mereka dari pengaruh China yang berkembang.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya