Dubes Ukraina Bertemu Menhan Prabowo, Ini yang Dibahas

Liputan6.com, Jakarta - Resolusi perdamaian perang antara Ukraina dan Rusia yang diusulkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tengah jadi sorotan. Secara tak diduga, perwakilan dari Ukraina pun menyambangi Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta.

Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin bertemu dengan Menhan Prabowo pada Senin 5 Juni 2023. Apa yang dibahas ketika keduanya bersua?

"Kemarin ada pertemuan yang sangat produktif dan konstruktif dengan Menhan Jenderal Prabowo Subianto," ujar Dubes Vasyl Hamianin melalui akun Instagramnya @vasylhamianin yang diunggah Selasa (6/6/2023).

Pada kesempatan tersebut, Dubes Vasyl menyinggung perihal perjanjian perbatasan 1991 terkait perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung berakhir.

"Secara positif, posisi Indonesia terkait agresi brutal Rusia di Ukraina tetap tidak berubah: kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina harus dihormati melalui 1991 borders (perjanjian perbatasan 1991)," ungkap Dubes Vasyl Hamianin.

"Ukraina dan rakyatnya tidak akan melakukan tawar-menawar dengan agresor Rusia di wilayah, kedaulatan, atau rakyat kami," tegasnya lagi.

"Kerajaan teroris Rusia harus dihancurkan," ungkap Dubes Vasyl Hamianin.

Dubes Ukraina untuk Indonesia itu kemudian menegaskan bahwa sudah sepatutnya "Rezim fasis Moskow harus dikalahkan dan dihukum".

Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Menhan Prabowo yang memiliki konsen terhadap situasi global yang terus berkembang dan sangat dinamis mengatakan ingin jadi teman bagi semua negara.

"Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif ingin menjadi sahabat bagi semua negara di dunia," kata Prabowo seperti dikutip dari Instagram pribadinya @prabowo.

Selain itu Prabowo juga memastikan, Indonesia juga mendukung langkah-langkah bijak serta upaya terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Diketahui, soal pertahanan, RI dan Ukraina memiliki kerja sama pertahanan yang telah dirintis sejak tahun 1996.

Namun kerja sama itu baru terealisasi secara resmi sejak ditandatanganinya Defence Cooperation Agreement (DCA) antara RI dan Ukraina pada tahun 2016.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengusulkan solusi perdamaian untuk Perang di Ukraina dengan menyerukan zona demiliterisasi dan referendum PBB pada apa yang disebutnya sebagai wilayah yang disengketakan.

Berbicara dalam pertemuan tahunan pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia, Shangri-la Dialogue, Sabtu 3 Juni 2023, pertama-tama Prabowo menyerukan dibuatnya deklarasi yang menyerukan penghentian permusuhan.

Kedua, Prabowo mengusulkan rencana multi-poin termasuk gencatan senjata "pada posisi saat ini dari kedua pihak yang berkonflik" dan membangun zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer (hampir 10 mil) dari posisi depan masing-masing pihak --Reuters mewartakan dikutip dari US News, Sabtu (3/6/2023).

Zona demiliterisasi harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB, kata Prabowo. (Selanjutnya klik: Prabowo Usulkan Solusi Perdamaian Perang Rusia-Ukraina: Zona Demiliterisasi dan Referendum PBB)

Proposal perdamaian dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kembali mendapat kritikan dari pihak Ukraina. Penasihat Presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, menyindir bahwa rencana Prabowo itu "amazing".

Rasa takjub itu karena proposal Prabowo dianggap sangat mirip dengan proposal damai Rusia yang telah ditolak Ukraina. Pihak Ukraina selalu menolak dengan tegas proposal gencatan senjata jika mereka harus kehilangan wilayah mereka yang dianeksasi Rusia.

Secara panjang lebar via Twitter, Podolyak membongkar kemiripan proposal Menhan Prabowo dengan proposal Rusia.

"Ini amazing plan (rencana luar biasa)," ujar Mykhailo Podolyak, "sejujurnya terlihat bagaikan kembaran dari proposal Rusia... tentang menyerah. #Ukraina harus segera menghentikan resistensi, berhenti menembaki 'penjajah Rusia yang bersahabat,' mundur 15 km dan duduk malu-malu sampai #Russia, bersama dengan 'penjaga perdamaian,' menggelar referendum palsu 2.0 untuk mengunci haknya untuk membunuh dengan impunitas dengan moncong machine gun di wilayah jajahan."

Podolyak berkata bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri perang adalah supaya Rusia angkat kaki dari Ukraina.

Selanjutnya klik di sini...

Rencana perdamaian untuk mengakhiri Perang Rusia-Ukraina yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada Sabtu 3 Juni 2023 telah ditolak oleh Ukraina.

Peneliti Studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Radityo Dharmaputra menilai sikap Ukraina menolak proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo merupakan hal yang wajar. Sebab, dia menyebut proposal itu tidak masuk akal.

"Karena tidak masuk akal, tidak sesuai kondisi saat ini di lapangan, tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan politik kawasan Eropa Timur, serta tidak sesuai prinsip Indonesia sendiri," kata Radityo seperti dikutip, Senin (5/6/2023).

Selain itu, kata dia, usulan terkait penarikan mundur pasukan sejauh 15 km dan pembentukan zona demiliterisasi (DMZ), wajar ditolak Ukraina.

"Kalau ditawarkan di awal perang, tentu masuk akal bagi Ukraina karena mereka sedang terdesak. Saat ini, Ukraina di atas angin," jelas Radityo. Sambungannya klik link berikut ini...