Netanyahu Hukum Menteri Israel yang Ungkap Kemungkinan Serangan Bom Nuklir ke Gaza

Liputan6.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (5/11/2023), mendisiplinkan seorang anggota kabinetnya yang mengungkap gagasan menjatuhkan bom nuklir di Gaza adalah sebuah kemungkinan.

Pernyataan yang dirilis kantor Netanyahu menyebutkan bahwa menteri yang bersangkutan, yakni Menteri Warisan Budaya Amihay Eliyahu, telah diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang Hamas Vs Israel.

"Pernyataan Eliyahu tidak didasarkan pada kenyataan. Israel dan pasukan pertahanan Israel (IDF/militer) beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Kami akan terus melakukannya sampai kami menang," ungkap kantor Netanyahu, seperti dilansir Reuters, Senin (6/11).

Merespons gagasan Eliyahu, Liga Arab menyatakan, "Pernyataan rasis Menteri Israel Eliyahu sangat mencerahkan. Dia tidak hanya mengakui bahwa mereka memiliki senjata nuklir, tetapi juga menegaskan realitas pandangan rasis Israel yang menjijikkan terhadap rakyat Palestina."

The Guardian mengutip otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa 9.770 warga Palestina tewas sejak serangan balasan Israel dimulai pada 7 Oktober. Dari jumlah tersebut, 4.008 adalah anak-anak.

Eskalasi yang tidak kunjung berhenti antara Hamas dan Israel mendorong Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken kembali menyambangi Timur Tengah, termasuk Israel dan Palestina, untuk memecahkan masalah. Dan AS sendiri tidak senang dengan pernyataan Eliyahu.

"Jelas itu adalah pernyataan yang tidak menyenangkan dan perdana menteri dengan jelas menyatakan bahwa dia (Eliyahu) tidak berbicara atas nama pemerintah," ungkap seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS.

Eliyahu dalam sebuah unggahan di media sosial menulis, "Jelas bagi siapa pun yang berakal sehat bahwa pernyataan nuklir itu hanya metafora."

Namun, dia menambahkan, "Respons yang kuat dan tidak proporsional terhadap terorisme jelas diperlukan, yang akan menjelaskan kepada Nazi dan para pendukungnya bahwa terorisme tidak ada gunanya."

Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Blinken, Presiden Otoritas Palestina yang berkedudukan di Ramallah Mahmoud Abbas mendesak gencatan senjata segera demi memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Hamas melalui juru bicaranya mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu, "Mewakili terorisme kriminal Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya (yang) merupakan bahaya bagi seluruh kawasan dan dunia".

Adapun Benny Gantz, mantan jenderal berhaluan tengah yang bergabung dengan Netanyahu dalam kabinet perang yang dibentuk pasca serangan Hamas 7 Oktober mengatakan, pernyataan Eliyahu telah merusak dan lebih buruk lagi, menambah penderitaan keluarga para sandera Hamas.

Dalam pernyataan teranyarnya, Netanyahu kembali mengesampingkan gencatan senjata sampai Hamas melepas seluruh sandera.

"Tidak akan ada gencatan senjata tanpa kembalinya sandera, kita telah menegaskan hal ini kepada musuh dan teman kita. Kita akan terus melanjutkan (penyerangan) sampai mengalahkan mereka," tutur Netanyahu, dikutip dari The Guardian.

AS mendukung sikap Israel yang menolak gencatan senjata sementara karena menilai langkah tersebut dapat menguntungkan Hamas.