Menlu Negara-negara OKI: Dibutuhkan Gencatan Senjata Israel-Hamas yang Lebih Permanen

Liputan6.com, Jakarta - Para menteri luar negeri negara-negara anggota OKI menekankan dibutuhkan gencatan senjata yang lebih permanen sehingga bantuan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan.

Dalam keterangan persnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa para Menlu negara OKI menggalang dukungan bagi penyelesaian masalah Gaza.

"Dalam pertemuan dengan Pers Internasional, para Menlu sekali lagi menyampaikan tujuan kunjungan ke beberapa negara, yaitu adalah untuk follow-up KTT Bersama OKI-Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh, 11 November lalu, untuk menggalang dukungan bagi penyelesaian masalah Gaza," kata Retno Marsudi, Kamis (23/11/2023).

"Dan pendekatan pertama kali ini dilakukan untuk negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu dengan melakukan kunjungan ke empat negara: RRT, Rusia, Inggris dan Prancis. Tentunya pendekatan ini selanjutnya akan dilakukan ke sebanyak mungkin pihak."

Retno Marsudi mengatakan, isu-isu yang disampaikan oleh para Menlu OKI antara lain:

Menyambut baik tercapainya kesepakatan pelepasan sandera dan dimulainya humanitarian truce untuk beberapa hari ke depan. Dan ini merupakan langkah awal yang baik.

Namun demikian, diperlukan sebuah gencatan senjata yang lebih permanen sehingga bantuan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan.

Di dalam pertemuan dengan Pers Internasional, Retno Marsudi menyebut ada dua hal yang saya sampaikan:

"Pertama, saya angkat mengenai pentingnya penghormatan terhadap international humanitarian law. Saya sampaikan, di dalam perang pun ada hukumnya, ada aturannya. Perlindungan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik, termasuk rumah sakit, adalah bagian penting dari hukum humaniter."

"Bicara mengenai rumah sakit, saya sampaikan rumah sakit Indonesia adalah salah satu korban diantaranya. Saya sampaikan sudah beberapa hari ini Indonesia kehilangan kontak dengan WNI yang bekerja di rumah sakit Indonesia. Sekali lagi saya menekankan proteksi terhadap masyarakat sipil sangat penting."

"Kedua, bahwa negara-negara dari Global South selama ini banyak mendengar lectures mengenai penghormatan HAM, mengenai pentingnya menghormati international law dan international humanitarian law. Saya tanyakan apakah semua lectures ini, apakah semua values dan standar ini juga berlaku untuk masalah Palestina?"

Setelah dari London, para Menlu OKI melanjutkan kunjungan ke Paris. Ini adalah destinasi terakhir dari trip pertama para Menlu OKI. Selama di Paris, dilakukan pertemuan dengan Presiden Macron dan dilanjutkan pertemuan dengan Menlu Prancis.

"Diskusi dengan Presiden Macron cukup lama dan dilakukan sangat terbuka. Para Menlu menyambut ucapan Presiden Macron bahwa tidak ada double standard bagi Prancis".

"Para Menlu mengharapkan agar Prancis menggunakan pengaruhnya terhadap negara lain untuk tidak terapkan double standard untuk kasus Palestina. Para Menlu OKI kembali menekankan pentingnya ceasefire dan unhindered humanitarian assistance."

"Dalam pertemuan dengan Menlu Prancis, dibahas lebih lanjut mengenai harapan para Menlu OKI mengenai perlunya sebuah Resolusi DK PBB yang lebih kuat dan komprehensif, terutama mengenai masalah bantuan kemanusiaan, dan OKI sangat mengharapkan dukungan dari Prancis."