30 Desember 2011: Denting Lonceng Gereja Jadi Saksi Samoa dan Tokelau Hapus 30 Desember dari Kalender Setelah 119 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Negara kecil di Pasifik Selatan, yaitu Samoa dan tetangganya Tokelau, menghilangkan tanggal 30 Desember 2011 dari kalender mereka.

Mereka maju ke waktu di masa depan, melintasi garis tanggal internasional ke arah barat untuk menyamakan waktu dengan mitra dagang modern mereka di wilayah tersebut.

Melansir dari Fox News, hal ini merupakan perubahan waktu besar setelah 119 tahun, di mana beberapa pedagang Amerika Serikat menyakinkan pemerintah lokal Samoa untuk menyelaraskan waktu mereka dengan wilayah Samoa yang dikuasai oleh AS, hal ini membantu perdagangan mereka dengan California.

Namun, perbedaan zona waktu tersebut menjadi sumber masalah pada saat itu, menyebabkan Samoa dan Tokelau hampir tertinggal satu hari dibanding mitra dagang utama mereka di Australia dan Selandia Baru.

Untuk menyelesaikan masalah itu, pemerintah Samoa mengesahkan undang-undang pada bulan Juni. Undang-undang tersebut memindahkan Samoa lebih ke barat dari garis tanggal internasional, menghilangkan perbedaan satu hari kalender dari hari berikutnya.

Garis waktu baru tersebut kemudian melintasi tengah Samudra Pasifik. Sesuai instruksi pemerintah, mereka yang dijadwalkan bekerja pada 30 Desember yang tidak ada, akan tetap mendapat gaji penuh untuk hari itu.

Pergeseran waktu ini ditandai dengan lonceng gereja yang berdenting di dua pulau utama Samoa, serta ibadah doa di semua gereja utama di negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Kristen ini. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan layanan khusus untuk tamu undangan dan pejabat.

Tokelau, sebuah wilayah yang terletak berdekatan dan terdiri dari tiga atol, yang merupakan bagian dari PBB, menyatakan niatnya untuk ikut serta dalam penyesuaian garis tanggal bersama dengan negara tetangganya.

Mereka melakukan hal ini untuk menjaga konsistensi waktu dengan Samoa, yang terletak tiga hari pelayaran dari mereka, tempat administrasi Samoa berada.

Menurut pejabat dari kementerian luar negeri Selandia Baru di Wellington, Parlemen Tokelau, yang dikenal sebagai Tokelau General Fono, memutuskan untuk meneruskan perubahan tersebut. Meskipun begitu, masih ada formalitas yang harus diselesaikan sebelum pergantian garis tanggal itu terjadi.

"Mereka melanjutkan dan melakukannya, sama seperti Samoa," ujar juru bicara kementerian Susan Budd.

Wilayah ini dikelola oleh Selandia Baru atas nama PBB.  Meskipun awalnya ditentang oleh oposisi Partai Tautua Samoa, undang-undang untuk mengubah garis tanggal mendapat dukungan setelah pemimpin A'eau Peniamina menyampaikan kepada Parlemen bahwa ini akan menguntungkan rakyat.

Perdana Menteri Tuila'epa Sailele Malielegaoi sebelumnya telah menyatakan bahwa langkah ini akan memperkuat perdagangan serta hubungan ekonomi dengan Australia, Selandia Baru, dan negara-negara di Asia.

Menjadi tertinggal satu hari dari wilayah tetangga berarti bahwa ketika fajar Minggu di Samoa, sudah fajar Senin di Tonga yang berdekatan, dan hampir fajar Senin di Selandia Baru, Australia, serta mitra dagang penting di Asia Timur seperti China.

Seperti kebanyakan negara kepulauan kecil di Pasifik, jumlah orang Samoa yang tinggal secara permanen di luar negeri lebih besar daripada yang tinggal di pulau-pulau tersebut. Sekitar 180.000 orang Samoa tinggal di Selandia Baru, 15.000 di Australia, dan ada puluhan ribu lainnya yang berada di AS.

Situasinya juga sama bagi beberapa kelompok pulau lain, di mana jumlah warga yang tinggal di luar negeri lebih banyak dibandingkan yang berada di dalam negara, termasuk Tuvalu, Niue, Tonga, Kepulauan Cook, dan juga yang kecil seperti Tokelau.

Ulu, atau kepala, Tokelau, yaitu Foua Toloa, mengungkapkan bahwa pemerintah Selandia Baru memberikan dukungannya untuk Tokelau dalam melakukan perubahan tersebut.

"Keputusan General Fono telah disetujui, dan kami berharap bahwa orang-orang akan tidur pada malam Kamis dan bangun keesokan harinya, Sabtu, tanggal 31 Desember, tanpa perubahan besar," ujarnya kepada Radio New Zealand International.

Bagi Samoa, ini merupakan langkah ekonomi modern kedua yang besar dari pemerintahan Partai Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam beberapa tahun terakhir.

Langkah ini mengikuti keputusan sebelumnya negara tersebut untuk beralih ke arah berkendara di sisi kiri jalan pada tahun 2009, langkah lain untuk mencocokkan diri dengan dua kekuatan regional.

Pada waktu itu, Perdana Menteri Tuila'epa Sailele Malielegaoi menyatakan bahwa perubahan tersebut akan memudahkan warga Samoa di Australia dan Selandia Baru untuk mengirimkan mobil bekas ke keluarga mereka di kampung halaman.

Meskipun para penentang memprediksi kemungkinan masalah lalu lintas yang besar, namun hal tersebut tidak pernah terjadi.