Vietnam Jebloskan 2 Mantan Menteri ke Penjara Terkait Skandal Alat Tes COVID-19

Liputan6.com, Phnom Penh - Sejumlah menteri di pemerintahan Vietnam divonis bersalah terkait kasus korupsi penyediaan alat tes Virus Corona COVID-19.

"Pengadilan di Vietnam memenjarakan dua mantan menteri kabinet pada Jumat (12 Januari 2024) dan menyatakan puluhan pejabat bersalah atas suap dan kesalahan dalam mengurus manajemen atas peran mereka dalam skandal alat tes virus Corona COVID-19," kata kementerian keamanan publik seperti dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (13/1/2024).

Mantan Menteri Kesehatan Nguyen Thanh Long dijatuhi hukuman 18 tahun penjara karena menerima suap senilai US$2,25 juta, sementara Chu Ngoc Anh, mantan menteri sains dan teknologi, dipenjara selama tiga tahun karena kesalahan dalam mengurus manajemen, kata kementerian keamanan Vietnam dalam sebuah pernyataan.

Inti dari skandal ini adalah sebuah perusahaan medis swasta bernama Viet A Technology Corp, yang dituduh berkolusi dengan para pejabat untuk memproduksi alat tes Virus Corona COVID-19 bagi sistem kesehatan negara yang dijual dengan harga yang melambung.

"Saya salah, saya minta maaf," kata Long seperti dikutip surat kabar Phap Luat Online di persidangan.

Keputusan tersebut diambil ketika Vietnam mengintensifkan kampanye anti-korupsinya selama bertahun-tahun yang telah menyebabkan ratusan pejabat senior diselidiki karena korupsi, dan banyak di antara mereka yang terpaksa mengundurkan diri, termasuk mantan presiden dan perdana menteri Nguyen Xuan Phuc dan dua wakil perdana menteri.

Pendiri dan kepala eksekutif Viet A Phan Quoc Viet bahkan dijatuhi hukuman 29 tahun penjara dalam persidangan yang berlangsung selama sepekan, selain hukuman 25 tahun yang dijatuhkan dalam persidangan terpisah pada akhir Desember 2023, tambah kementerian keamanan Vietnam.

Vietnam telah menjual 4,5 juta alat tes COVID-19 di Vietnam selama pandemi dengan harga tiga kali lebih tinggi dari harga sebenarnya dan secara ilegal menghasilkan 1,23 triliun dong (US$50,25 juta), kata kementerian tersebut.

Pengadilan juga menjatuhkan hukuman mulai dari 18 bulan masa percobaan hingga 15 tahun penjara kepada 35 orang lainnya, sebagian besar pejabat pengendalian penyakit di kota dan provinsi atas keterlibatan mereka dalam skandal tersebut, kata kementerian tersebut.

Pihak berwenang Viernam bulan November lalu menangkap seorang pengembang real estat terkemuka yang diduga menggelapkan dana hampir US$12,4 miliar (191 triliun Rupiah), atau setara dengan lebih dari 3% Produk Domestik Brutto (PDB) negara tersebut.

Peristiwa itu kemudian disebut sebagai skandal korupsi terbesar di Vietnam dan dalam sejarah Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, skandal 1MDB yang terdokumentasi dengan baik di Malaysia pada tahun 2010-an, yang menyebabkan partai dominan di Malaysia kehilangan kekuasaan untuk pertama kalinya, melibatkan pencurian €4,1 miliar dari dana kekayaan negara.

Mengutip laporan DW Indonesia, Selasa (5/12/2023), semua itu bermula pada 17 November 2023 lalu, saat Kementerian Keamanan Publik Vietnam menuduh Truong My Lan, ketua pengembang real estat Van Thinh Phat Holdings Group, menilap duit sekitar 304 triliun dong (191 triliun rupiah) dari Saigon Commercial Bank, di mana dia adalah pemegang saham mayoritas di sana selama beberapa tahun.

Menurut pernyataan kementerian, Truong My Lan, yang pertama kali ditangkap tahun lalu mengoperasikan jaringan yang luas dengan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan luar negeri serta perusahaan-perusahaan cangkang lainnya dengan meminjam uang lebih dari €40 miliar (618 triliun Rupiah) dari Saigon Commercial Bank, dan mengambil sepertiganya melalui "perusahaan-perusahaan bayangan" yang ia ciptakan bersama dengan keluarga dan rekan-rekannya.

Pada pertengahan November, Kementerian Keamanan Publik juga merekomendasikan penuntutan terhadap 85 orang lainnya, termasuk 24 pejabat pemerintah dan rekanan dari Van Thinh Phat Holdings Group dan Saigon Commercial Bank.

Beberapa hari kemudian, Komisi Urusan Dalam Negeri Komite Sentral Partai Komunis merekomendasikan untuk membuka investigasi terhadap 23 pejabat negara lainnya, termasuk 12 orang dari Bank Negara Vietnam, bank sentral negara tersebut.

Selengkapnya di sini...

Bicara soal korupsi, Perdana Menteri Portugal Antonio Costa memutuskan mundur akibat malu terhadap pemeriksaan kasus tersebut. Padahal, Costa bukanlah tersangka atau yang diperiksa.

Yang sudah jadi tersangka adalah salah satu menterinya, Joao Galamba. Ia jadi tersangka karena kasus korupsi terkait konsensi tambang lithium dan produksi hidrogen.

Dilaporkan BBC, Selasa (7/11), Costa mundur setelah kepala stafnya juga mendapat surat geledah dari kejaksaan Portugal. Costa merasa hal itu bisa mengganggu martabat perdana menteri.

"Martabat fungsi perdana menteri tidak cocok dengan kecurigaan terhadap adanya integritasnya, perbuatan baiknya, dan apalagi kecurigaan perbuatan tindakan kriminal," ujar Antonio Costa.

Ia pun berjanji akan membantu jalannya investigasi, meski ia sudah bukan lagi perdana menteri.

Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa berkata ia telah menerima mundurnya perdana menteri. Partai-partai politik Portugal lantas dipanggil untuk melakukan konsultasi pada Rabu pekan ini.

Menurut kejaksaan Portugal, ada dugaan korupsi dan menyalahgunakan pengaruh pada konsensi pertambangan lithium di utara Portugal, serta proyek produksi hidrogen, dan rencana konstruksi pusat data di pelabuhan bawah air di Sines.

Sekitar 140 detektif mencari 17 properti tempat tinggal dan 25 lokasi lainnya, termasuk kantor kepala staf kepresidenan dan dua kementerian.

Uni Eropa saat ini sedang berusaha mengurangi ketergantungan tambang di China, Afrika, dan Amerika Serikat, serta sumber daya lain yang diperlukan untuk transisi energi.

Cadangan lithium di Portugal dianggap sebagai hal yang potensial untuk mobil elektrik, tetapi proyek eksplorasi lithium mendapat oposisi dari sebagian warga lokal.

Kasus dugaan korupsi juga melanda Singapura dan menjadi sorotan. Sebab negara tersebut terkenal dengan rekam jejak bersih. Terbaru, seorang menterinya dikabarkan ditangkap.

"Seorang menteri pemerintah Singapura dan seorang taipan properti ditangkap minggu ini," kata badan anti-korupsi pada hari Jumat, tanpa memberikan rincian tentang apa yang mendorong penyelidikan tingkat tinggi yang langka yang mencengkeram negara itu seperti dikutip dari Malaysia Now, Sabtu (15/7/2023).

Menteri Transportasi Singapura S Iswaran dan Direktur Pelaksana Properti Hotel Ong Beng Seng ditangkap pada Selasa 11 Juli 2023 dan kemudian dibebaskan dengan jaminan, kata Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau Biro Investigasi Praktik Korupsi dalam tanggapan email atas pertanyaan Reuters.

CPIB mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah meluncurkan penyelidikan terhadap S Iswaran.

Ong yang berusia 79 tahun memiliki sekitar 38 hotel dan resor yang beroperasi di bawah brand ternama mencakup COMO, Four Seasons, Hard Rock Hotels dan Concorde, menurut Refinitiv Eikon dari London Stock Exchange.

Saham Hotel Properties Ltd turun sebanyak 7% karena berita penangkapan Ong terkait kasus korupsi dan terakhir turun 4,4%, menuju sesi terburuk mereka dalam lebih dari dua tahun.

Ong adalah pria kelahiran Malaysia dan istrinya, Christina, memiliki kekayaan bersih US$1,75 miliar (RM7,92 miliar) pada 2022, menurut Forbes.