Prabowo Kunjungi Jepang, Ini yang Dibahas dengan PM Fumio Kishida dan Menhan Kihara

Liputan6.com, Tokyo - Menteri pertahanan sekaligus presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Jepang pada 2-3 April 2024 setelah sebelumnya berkunjung ke China pada 31 Maret-2 April.

Di Jepang, Prabowo bertatap muka dengan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida, di mana keduanya bertemu selama sekitar 35 menit pada Rabu.

"Perdana Menteri Kishida kembali menyampaikan ucapan selamat kepada presiden terpilih Prabowo atas kemenangannya dalam pilpres dan menyatakan kunjungan Prabowo ke Jepang sangat menggembirakan karena dia memahami kunjungan ini menunjukkan niat presiden terpilih yang mementingkan hubungan dengan Jepang. Perdana Menteri Kishida menyatakan pula bahwa Jepang dan Indonesia telah berteman lama dan Jepang akan lebih memajukan kerja sama dengan Indonesia dalam hubungan bilateral serta urusan regional dan global sebagai Mitra Komprehensif dan Strategis yang berbagi nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar," demikian bunyi pernyataan tertulis yang dirilis Kementerian Luar Negeri Jepang.

Masih dalam pernyataan yang sama, Prabowo disebut merespons dengan menyatakan suatu kehormatan untuk bertemu langsung dengan PM Kishida. Indonesia-Jepang, sebut Prabowo, telah lama berteman dan menjadi mitra penting. Prabowo pun berkomitmen semakin memperkuat hubungan persahabatan kedua negara di berbagai bidang.

Lebih lanjut, PM Kishida menyatakan kunjungan Yang Mulia Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako ke Indonesia tahun lalu, yang merupakan kunjungan luar negeri pertama mereka sejak naik takhta, mencerminkan hubungan kepercayaan yang tulus antara kedua negara. Dia menuturkan akan lebih meningkatkan pertukaran dan kerja sama dengan Indonesia.

Selain itu, Perdana Menteri Kishida menyatakan bahwa Jepang akan berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia melalui kerja sama di bidang pembangunan infrastruktur dan energi serta mendukung upaya Indonesia untuk melanjutkan proses aksesi ke OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi).

PM Kishida menyatakan Jepang sangat mementingkan kerja sama dengan Indonesia dalam memelihara dan memperkuat tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum dan Jepang akan memajukan kerja sama keamanan dengan Indonesia selain penyediaan kapal patroli besar untuk Indonesia yang diputuskan pada Desember 2023.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengucapkan terima kasih atas bantuan Jepang hingga saat ini dan harapannya untuk lebih meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang termasuk keamanan, pertanian, dan perikanan serta pencegahan bencana.

PM Kishida turut menyatakan niatnya untuk terus bekerja sama secara erat dengan Indonesia, berdasarkan hasil KTT ASEAN-Jepang pada Desember 2023.

PM Kishida dan Prabowo juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional seperti situasi di Laut China Timur dan Selatan; isu nuklir, rudal, dan masalah penculikan oleh Korea Utara; serta situasi di Myanmar. Kedua belah pihak menegaskan akan terus bekerja sama dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pada Rabu, Prabowo juga bertemu dengan mitranya, Menteri Pertahanan Minoru Kihara. Pertemuan keduanya berlangsung selama kurang lebih 50 menit.

Selama itu, kedua menteri menyatakan menyambut baik hubungan bilateral yang ditingkatkan menjadi "Kemitraan Strategis Komprehensif" pada tahun lalu. Mereka membahas kerja sama dan pertukaran pertahanan bilateral dan multilateral, termasuk pelatihan/latihan dan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus, serta sepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama dan pertukaran pertahanan.

Keduanya juga bertukar pandangan mengenai masalah keamanan regional, di mana Menteri Kihara menegaskan kembali penolakannya terhadap perubahan status quo secara sepihak dengan kekerasan dan tindakan apa pun yang meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan. Demikian pernyataan yang dirilis Kementerian Pertahanan Jepang di situs web-nya.

Menteri Kihara menekankan dirinya ingin menjaga dan meningkatkan "Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka" berdasarkan supremasi hukum bersama dengan Indonesia mengingat kedua negara adalah negara maritim.