Masker Oksigen di 2.600 Pesawat Boeing 737 Disebut Berpotensi Bermasalah, FAA Instruksikan Inspeksi

Liputan6.com, Jakarta - Administrasi Penerbangan Federal (FAA) telah mengeluarkan perintah untuk memeriksa 2.600 pesawat Boeing 737, termasuk model 737 MAX dan Next Generation, karena potensi masalah pada tali penahan masker oksigen penumpang.

Mengutip VOA Indonesia, Selasa (9/7/2024), inspeksi ini dipicu oleh laporan tentang pergeseran generator oksigen unit layanan penumpang dari posisi aslinya. Pergeseran ini dapat mengganggu kemampuan pesawat dalam menyediakan oksigen tambahan kepada penumpang selama situasi darurat seperti turbulensi.

Boeing, raksasa produsen pesawat AS itu telah mengakui bahwa perekat baru yang diperkenalkan pada tali penahan generator oksigen pada Agustus 2019 dapat menyebabkan pergeseran hingga tiga perempat inci dalam kondisi tertentu. Sebagai solusi, Boeing meminta maskapai untuk mengganti tali penahan tersebut dengan yang menggunakan perekat lama.

"Kami kembali menggunakan perekat asli untuk semua pengiriman baru guna memastikan generator tetap terpasang dengan benar sesuai tujuan," kata Boeing.

Meski demikian, FAA tetap memerintahkan inspeksi terhadap seluruh armada Boeing 737 yang beroperasi. Maskapai penerbangan diwajibkan untuk melakukan inspeksi visual umum dan, jika diperlukan, mengganti generator oksigen dengan yang baru atau yang dapat diservis.

"Arahan kelaikan udara kami segera berlaku dan memerlukan inspeksi dan tindakan perbaikan jika diperlukan dalam 120 hingga 150 hari terhadap seri 737," kata FAA.

Adapun perintah ini juga melarang maskapai penerbangan memasang suku cadang yang berpotensi cacat dan mewajibkan mereka memasang bantalan termal, serta memindahkan posisi generator oksigen yang terdampak.

Setiap Boeing 737 sejatinya dilengkapi dengan 61 generator oksigen, dan setiap generator memiliki dua tali penahan. FAA menekankan pentingnya inspeksi ini untuk memastikan keselamatan penumpang dalam situasi darurat.

Sementara itu, perusahaan Boeing pada Senin (8/7/2024) mengatakan pihaknya telah “mencapai kesepakatan” dengan Department of Justice (DoJ) atau Departemen Kehakiman AS mengenai dua kecelakaan fatal armada Boeing 737 MAX lebih dari lima tahun lalu, salah satunya terjadi di Indonesia.

“Kami pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan mengenai resolusi dengan Departemen Kehakiman, tergantung pada peringatan dan persetujuan persyaratan tertentu,” kata Boeing kepada AFP dalam sebuah pernyataan yang dikutip Selasa (9/7).

Kesepakatan itu dicapai setelah jaksa penuntut menyimpulkan bahwa raksasa penerbangan tersebut melanggar penyelesaian sebelumnya dalam menangani bencana tersebut, yang menewaskan 346 orang di Ethiopia dan Indonesia.

Sejumlah sumber mengatakan kepada AFP pekan lalu bahwa Boeing berada pada tenggat waktu untuk menerima atau menolak proposal DoJ yang mengharuskannya mengaku bersalah atas penipuan selama sertifikasi pesawat Boeing seri MAX.

Kesulitan hukum terbaru Boeing dipicu oleh keputusan Departemen Kehakiman AS pada pertengahan Mei bahwa perusahaan tersebut mengabaikan deferred prosecution agreement (DPA) atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan tahun 2021 dengan tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan program kepatuhan dan etika setelah Boeing MAX jatuh.

Keluarga korban pesawat Boeing MAX "sangat kecewa" dengan kesepakatan yang dicapai antara Boeing dan DoJ, kata seorang pengacara di Clifford Law yang mewakili mereka.

“Lebih banyak bukti telah disajikan selama lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa budaya Boeing yang mengutamakan keuntungan di atas keselamatan tidak berubah. Perjanjian pembelaan ini hanya semakin menyimpang dari tujuan perusahaan,” kata mitra senior Robert A. Clifford dalam sebuah pernyataan.

Melansir Associated Press (AP), dalam pengajuan kasus hukum pada Minggu (7/7) malam – beberapa menit sebelum batas waktu tengah malam – Departemen Kehakiman AS mengungkapkan perjanjian tersebut dan mengatakan tuduhan penipuan tersebut adalah “pelanggaran paling serius yang dapat dibuktikan” yang dapat diajukan terhadap Boeing. Jaksa mengatakan Boeing akan membayar denda lagi sebesar $243,6 juta atau sekitar Rp3,9 triliun, setara dengan denda yang dibayarkan pada tahun 2021 untuk kejahatan yang sama.

Boeing akan dikenakan hukuman kejahatan jika pihaknya menindaklanjuti kesepakatan dengan jaksa untuk mengaku bersalah atas penipuan sehubungan dengan persetujuan 737 MAX sebelum dua pesawatnya jatuh, menewaskan 346 orang di lepas pantai Indonesia dan di Ethiopia.

Raksasa kedirgantaraan Amerika disebutkan telah memperhitungkan bahwa mengakui kejahatan lebih baik daripada melawan tuduhan dan menjalani persidangan yang panjang di depan umum. Namun, kesepakatan pembelaan belum merupakan hal yang pasti.

Adapun kerabat dari beberapa penumpang yang meninggal telah mengindikasikan bahwa mereka akan meminta hakim federal di Texas untuk membatalkan perjanjian tersebut, yang menurut mereka terlalu lunak mengingat banyaknya nyawa yang hilang. Mereka menginginkan pengadilan, mereka menginginkan denda yang besar, dan mereka ingin para pemimpin Boeing menghadapi tuntutan.   

Di tengah badai yang menimpa Boeing, CEO perusahaan tersebut, Dave Calhoun mengatakan akan mengundurkan diri pada akhir tahun ini.  Keputusannya di tengah krisis yang berkembang terkait reputasi keselamatan perusahaan.

Boeing juga mengumumkan bahwa CEO divisi penerbangan komersial akan segera pensiun, dan pimpinannya tidak akan mencalonkan diri untuk dipilih kembali.

Boeing sedang jadi sorotan ketika, sebuah pintu yang tidak terpakai meledak dari pesawat Boeing 737 MAX tidak lama setelah lepas landas pada Januari lalu. Kejadian ini memberikan tekanan pada perusahaan.

Meskipun tidak ada yang terluka, standar keselamatan dan kontrol kualitas Boeing sekali lagi dipertanyakan. Banyak komentator percaya bahwa transisi kepemimpinan di Boeing sudah lama dibutuhkan. "Perombakan di tingkat atas diperlukan," kata Stewart Glickman Melansir BBC Ditulis Selasa (26/3/2024)

Analis ekuitas di CFRA Research, menambahkan, dia percaya masalah saat ini disebabkan oleh kelemahan dalam budaya perusahaan yang hanya dapat diperbaiki dengan wawasan baru.

"Saya rasa Anda tidak dapat mengubah budaya dengan suara internal karena saya rasa hal ini sudah terlalu lama terjadi di perusahaan ini," kata dia.

Calhoun menjadi CEO Boeing pada awal 2020, menggantikan Dennis Muilenburg, yang diberhentikan setelah salah satu skandal paling serius di perusahaan tersebut.

Dalam waktu lima bulan, dua pesawat 737 MAX baru hilang dalam insiden yang hampir sama, menewaskan 346 penumpang dan kru.

Analisis awal dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS menyimpulkan bahwa empat baut yang dimaksudkan untuk mengencangkan pintu ke pesawat belum dipasang. 

Boeing menghadapi penyelidikan kriminal atas insiden tersebut, serta gugatan perdata dari para penumpang pesawat.

Dalam sebuah pesan kepada para karyawan pada hari Senin, Calhoun menggambarkan episode Alaska Airlines sebagai "momen penting" bagi Boeing, dan menyatakan bahwa perusahaan harus merespons dengan "kerendahan hati dan transparansi penuh".

"Mata dunia tertuju pada kita, dan saya tahu bahwa kita akan melewati momen ini sebagai perusahaan yang lebih baik," lanjutnya.

Juru kampanye keselamatan udara Ed Pierson, mantan manajer senior di bagian produksi 737 Boeing di Renton, Washington, mengatakan bahwa Calhoun memiliki waktu bertahun-tahun untuk meningkatkan keselamatan perusahaan.

"Kegagalan demi kegagalan telah terjadi," kata Pierson, yang kini menjabat sebagai direktur eksekutif The Foundation for Aviation Safety. 

"Perusahaan ini layak mendapatkan kepemimpinan yang jauh lebih baik dan orang-orang yang menaiki pesawat-pesawat ini layak mendapatkan kepemimpinan yang jauh lebih baik," kata dia.

Bencana ini menguji hubungan Boeing dengan para pelanggan maskapai penerbangan dan regulator, yang memicu kembali kekhawatiran bahwa budaya perusahaan lebih mengutamakan kecepatan daripada keselamatan.

Federal Aviation Administration (FAA) mengumumkan awal bulan ini menyebutkan, audit selama enam minggu terhadap proses produksi 737 Max di Boeing dan pemasoknya, Spirit Aerosystems, mengungkap beberapa contoh di mana perusahaan gagal mematuhi persyaratan kontrol kualitas manufaktur".

Temuan ini muncul tak lama setelah panel ahli yang menyelidiki budaya keselamatan Boeing menemukan adanya "keterputusan" antara manajemen tingkat tinggi dan personel biasa, serta indikator bahwa karyawan takut untuk mengungkapkan masalah karena takut akan hukuman.

Setelah dua kecelakaan jet pada Oktober 2018 dan 2019, ditemukan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh perangkat lunak kontrol penerbangan yang rusak, fakta yang dituduh sengaja disembunyikan oleh Boeing dari pihak berwenang.

Perusahaan setuju untuk membayar USD 2,5 miliar (£1,8 miliar) untuk menyelesaikan tuduhan penipuan dan mengakui kebohongan, tetapi dalam sesi pengadilan berikutnya, perusahaan secara resmi mengaku tidak bersalah.

Perusahaan ini kemudian menghadapi tuduhan luas bahwa mereka telah memprioritaskan uang daripada nyawa penumpang.

Maskapai-maskapai penerbangan, termasuk Ryanair, telah memperingatkan akan kenaikan harga tiket dan pengurangan jadwal terbang karena keterlambatan pengiriman pesawat.

Keterlambatan ini telah merugikan Boeing miliaran dolar, sementara saingannya, Airbus, mendapatkan keuntungan. Perusahaan ini juga menghadapi kritik karena gagal berinovasi.