Polisi Korea Selatan Gelontorkan Dana Rp106 Miliar untuk Cegah Kasus Deepfake Pornografi

Liputan6.com, Seoul - Kepolisian nasional Korea Selatan mengatakan pada Kamis (19/9/2024) bahwa mereka berencana untuk menghabiskan dana hampir USD 7 juta atau sekitar Rp106 miliar selama tiga tahun ke depan untuk bidang teknologi. Anggaran itu digunakan untuk memerangi deepfake, kloning suara, dan bentuk-bentuk penipuan seksual digital lainnya.

Deepfake porno mencakup konten eksplisit di mana wajah individu tertentu digabungkan secara digital ke gambar atau video porno lain menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. 

Mengutip CNA, Sabtu (21/9), dalam beberapa minggu terakhir, pihak berwenang telah mengungkap jaringan ruang obrolan Telegram yang kebanyakan dibuat dalam lingkup sekolah dan universitas.

Lewat jejaring itu, para penggunanya saling membagikan video porno deepfake yang menggambarkan siswa atau staf perempuan.

Fenomena tersebut telah memicu kemarahan publik sekaligus memicu kebijakan dari Presiden Yoon Suk Yeol yang bersumpah untuk mengambil tindakan tegas.

Yoon mengatakan minggu lalu bahwa "masalah deepfake telah memicu kekhawatiran yang meluas, terutama di kalangan perempuan, karena merupakan kejahatan serius yang merusak keharmonisan sosial".

"Saya telah mendesak kementerian terkait untuk mengambil tindakan tegas," tambah Yoon.

Badan Kepolisian Nasional Seoul mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah mengalokasikan 2,7 miliar won setahun hingga tahun 2027 untuk mengembangkan teknologi pembelajaran mendalam guna mendeteksi konten yang dibuat secara digital seperti deepfake dan kloning suara.

Selain itu, mereka juga akan menghabiskan dana hingga ratusan ribu dolar untuk meningkatkan perangkat lunak mereka saat ini guna memantau deepfake dan video lain yang dibuat dengan AI.

Korea Selatan telah lama memerangi kekerasan seksual di dunia maya, tetapi menurut data resmi, kasusnya meningkat 11 kali lipat tahun ini dari tahun 2018.

Namun, tingkat penuntutan tetap suram. Dari tahun 2021 hingga Juli tahun ini, 793 kejahatan deepfake dilaporkan, tetapi hanya 16 orang yang ditangkap dan dituntut, menurut data polisi yang diperoleh oleh seorang anggota parlemen.

Pada akhir Agustus, 84 organisasi perempuan merilis pernyataan bersama yang mengatakan akar penyebab krisis deepfake adalah "diskriminasi gender struktural dan solusinya adalah kesetaraan gender".