Jerman Tuntut Israel Beri Jaminan Tidak Akan Menggunakan Senjatanya terhadap Sipil

Liputan6.com, Berlin - Para pemimpin tinggi Jerman dilaporkan memblokir penjualan senjata ke Israel. Namun, Berlin menggarisbawahi bahwa Israel tidak berada di bawah embargo senjata. Hal itu diungkapkan seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada POLITICO, mengonfirmasi sebagian dari laporan sebelumnya oleh tabloid Jerman, Bild.

Keputusan ekspor senjata disetujui oleh Dewan Keamanan Federal yang terdiri dari para menteri senior. Bild melaporkan bahwa Wakil Kanselir Robert Habeck dan Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock — politikus dari Partai Hijau yang berada dalam pemerintahan koalisi Partai Sosial Demokrat pimpinan Kanselir Olaf Scholz — menahan persetujuan untuk ekspor senjata di dewan itu sambil menunggu jaminan dari Israel bahwa negara itu tidak akan menggunakan senjata Jerman dalam genosida.

"Pengiriman senjata ke Israel adalah tentang kepatuhan terhadap aturan hukum humaniter internasional," kata sumber yang mengetahui masalah itu, seperti dikutip dari POLITICO, Rabu (15/10/2024).

"Alasan meminta komitmen tersebut adalah bahwa pengadilan administratif Jerman dapat menghentikannya."

Berdasarkan Undang-undang Pengawasan Senjata Perang Jerman, pemerintah harus memastikan senjata yang dikirim tidak digunakan untuk menyerang sasaran sipil. Sejumlah tuntutan hukum untuk menghentikan ekspor senjata telah diajukan terhadap Jerman.

"Bahaya ini dapat dibenarkan dan harus ditangani," kata orang tersebut.

Menurut otoritas kesehatan Jalur Gaza, jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai lebih dari 42.000 orang.

Sekalipun pemerintah Jerman menegaskan tidak ada embargo senjata terhadap Israel, persetujuan penjualan senjata menurun drastis tahun ini.

Dari Januari hingga 21 Agustus, hanya 14,5 juta euro ekspor senjata yang disetujui oleh Jerman, di mana 2 persen dari jumlah tersebut adalah senjata perang, sementara 98 persen adalah peralatan militer lainnya seperti helm, rompi pelindung, dan peralatan komunikasi.

Berlin belum menyetujui ekspor senjata perang apa pun ke Israel sejak Maret.

Pada tahun 2023, persetujuan ekspor senjata Jerman mencapai 326,5 juta euro atau 10 kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Sebagian besar disetujui setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Pada hari Kamis, Kanselir Scholz mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pengiriman akan segera dilanjutkan.

"Kami telah memasok senjata dan ... kami telah membuat keputusan dalam pemerintahan yang akan memastikan pengiriman lebih lanjut dalam waktu dekat," ujarnya.

Sebelum pernyataan Scholz, seorang pejabat senior pemerintah Jerman memberikan alasan berbeda terkait penurunan penjualan ke Israel, menyalahkan kemacetan yang disebabkan oleh perombakan Bundeswehr (angkatan bersenjata) dan fakta bahwa Jerman mengirim senjata ke Ukraina. Pejabat itu bersikeras tidak ada embargo senjata resmi yang diberlakukan.

Kewaspadaan Jerman muncul setelah sejumlah pemerintah Eropa menghadapi tantangan hukum terkait pengiriman senjata ke Israel atau membuat keputusan untuk membatasi pengiriman.

Presiden Prancis Emmanuel Macron minggu lalu menyerukan penghentian pengiriman senjata yang akan digunakan di Jalur Gaza. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menggemakan seruan itu pada hari Jumat.

Inggris telah menangguhkan beberapa penjualan senjata ke Israel, sementara Amerika Serikat (AS) telah menghentikan pengiriman satu jenis bom berat. Namun, kedua negara membantu Israel menembak jatuh rudal balistik Iran awal bulan ini. AS pada akhir pekan mengatakan sedang mengerahkan system pertahanan rudal canggih (THAAD) ke Israel, beserta puluhan tentara untuk mengoperasikannya.

Awal tahun ini, pengadilan Belanda memblokir ekspor komponen jet tempur F-35 ke Israel karena khawatir pesawat itu digunakan untuk menyerang sasaran sipil.