Krisis Yaman: Penahanan Staf PBB dan LSM oleh Houthi Meningkatkan Ketegangan Regional

Liputan6.com, New York - Sejak bulan Juni, kelompok Houthi telah menahan 13 staf berkewarganegaraan Yaman yang bekerja di berbagai badan dan kantor PBB, serta lebih dari 50 anggota staf dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pada hari Selasa (15/10), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan terbuka bulanan dan konsultasi tertutup terkait situasi di Yaman, hanya lima hari setelah militan Houthi yang didukung Iran menyerang sebuah kapal tanker berbendera Liberia di Laut Merah.

Utusan Khusus PBB kembali menegaskan seruan Sekretaris Jenderal PBB untuk segera menghentikan permusuhan dan mengurangi ketegangan di kawasan tersebut, dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (16/10/2024).

Serangan terhadap kapal sipil seperti ini sama sekali tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan, ujar Hans Grundberg, Utusan Khusus PBB untuk Yaman, dalam pengarahannya kepada Dewan Keamanan.

Kesedihan dan penderitaan telah menyebar di seluruh wilayah ini, karena harapan untuk perubahan positif tampak masih jauh. Sayangnya, Yaman terjebak dalam eskalasi ini dan berisiko semakin dalam. Pada periode ini, keselamatan staf PBB semakin terancam. Tahun ini menjadi tahun yang sangat berat bagi personel PBB di wilayah tersebut, tambah Grundberg.

Sejak November tahun lalu, anggota Houthi di Yaman telah melakukan hampir 100 serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah, mengklaim tindakan mereka sebagai solidaritas terhadap warga Palestina dalam konflik Israel yang berlangsung di Gaza selama setahun terakhir.

Mereka telah menenggelamkan dua kapal, menyita satu kapal lainnya, dan menewaskan sedikitnya empat pelaut.

Pertemuan Dewan Keamanan juga menyoroti penahanan staf PBB dan organisasi nonpemerintah internasional lainnya oleh Houthi.

Menurut Dewan Keamanan, Houthi telah menahan 13 staf berkewarganegaraan Yaman yang bekerja di berbagai badan dan kantor PBB, lebih dari 50 anggota staf LSM dan masyarakat sipil yang ditahan sejak Juni, serta empat staf lainnya dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) yang ditahan pada tahun 2021 dan 2023.