Hong Kong Akan Batasi Penggunaan WhatsApp di Komputer Kantor PNS, Ini Alasannya

Liputan6.com, Hong Kong - Hong Kong melakukan upaya pendekatan yang lebih agresif untuk melindungi pemerintah dari serangan dunia maya dari beberapa negara Barat.

Pemerintah melakukan pembatasan baru pada penggunaan platform pesan instan di desktop lantaran punya risiko serangan di dunia maya meningkatkan adanya ketegangan geopolitik.

Para ahli juga menyerukan perbaikan dalam sistem intelijen risiko pemerintah dan kesadaran keamanan siber pada karyawan terhadap platform media sosial mereka.

Anthony Lai Cheuk-tung, direktur perusahaan keamanan siber VX Research, mendukung keputusan pemerintah.

"Ketika Anda tidak memiliki sistem pengawasan yang mampu, Anda tidak dapat mengidentifikasi apakah unduhan dari internet mengandung virus, atau jika ada kelainan pada sistem internal Anda," kata Anthony.

"Langkah paling mudah adalah memotong akses ke saluran yang dapat mengundang risiko."

Sekretaris untuk Inovasi, Teknologi dan Industri Sun Dong mengumumkan bahwa pegawai negeri sipil akan dibatasi untuk menggunakan platform pesan instan, seperti WhatsApp dan WeChat, dan layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive di komputer kerja mereka. 

Alasannya karena "risiko keamanan internet yang parah,” dikutip dari laman Korean Times, Jumat (25/10/2024).

Peraturan baru diharapkan dapat dilaksanakan sepenuhnya bulan ini.

Anthony yang pernah bekerja untuk bank Jepang di Hong Kong, mengatakan bahwa langkah-langkah seperti itu telah diterapkan di industri perbankan selama lebih dari satu dekade.

"Untuk aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan WeChat, akun dapat dicuri dengan mudah, dan jika Anda mendiskusikan bisnis resmi dengan orang lain di aplikasi ini, Anda tidak akan tahu apakah itu benar-benar orang di balik layar," katanya.

"Dan Anda tidak akan tahu apakah file yang Anda unduh dari sana mengandung virus."

Tetapi dia juga mencatat bahwa email, yang tidak akan dilarang di komputer pemerintah, dapat menyebabkan risiko yang signifikan. Peningkatan penyaringan email dan sistem intelijen risiko diperlukan, kata Anthony.

Ia juga mengatakan pemerintah harus menugaskan perusahaan internasional untuk mengembangkan sistem tersebut.

"Sistem yang canggih membutuhkan sampel konten phishing dan virus yang besar dan beragam untuk pembelajaran mesin dan perusahaan internasional akan memiliki sampel seperti itu," katanya.

Keith Li King-wah, ketua Asosiasi Industri Teknologi Nirkabel Hong Kong, setuju bahwa langkah-langkah baru itu masuk akal, menunjukkan kekhawatiran atas kebocoran data dan ketegangan geopolitik.

"Untuk produk luar negeri seperti WhatsApp, data disimpan di basis data penyedia layanan asing. Meskipun penyedia layanan mengklaim bahwa mereka tidak memiliki akses ke data, Anda tidak tahu bagaimana hasilnya," katanya.

Dia menyarankan pemerintah untuk mengadopsi beberapa platform pesan internal, di mana data disimpan di basis data klien sendiri.