AS Finalisasi Aturan Pembatasan Investasi Teknologi AI dan Chip Milik China

Liputan6.com, Washington D.C - Dalam langkah signifikan untuk menjaga keamanan nasional, Departemen Keuangan Amerika Serikat meluncurkan aturan final yang membatasi investasi perusahaan Tiongkok di bidang pengembangan teknologi canggih.

Ini termasuk semikonduktor, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan (AI) -- area yang telah menjadi krusial dalam perlombaan teknologi global.

"Pemerintahan Joe Biden dan Kamala Harris berkomitmen untuk menjaga keamanan AS dengan mencegah negara-negara yang menjadi perhatian, yaitu Republik Rakyat Tiongkok dalam memajukan teknologi utama yang penting bagi modernisasi militer mereka," kata pemerintah AS dalam pernyataan pers, dikutip dari laman Geopolitico, Senin (4/11/2024).

Keputusan ini menandai kelanjutan dari sikap pemerintah AS dalam membendung kebangkitan teknologi Tiongkok dengan fokus pada area yang berpotensi meningkatkan kemampuan militer dan intelijen China.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengekang aliran modal ke sektor-sektor sensitif, memiliki implikasi luas bagi industri teknologi, pasar keuangan, dan geopolitik global.

The Epoch Times melaporkan, mengutip pejabat senior pemerintahan yang meninjau aturan tersebut, bahwa Gedung Putih secara khusus berfokus pada kemajuan teknologi yang sedang diupayakan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).

"Republik Rakyat Tiongkok memiliki tujuan yang dinyatakan, seperti yang Anda ketahui, untuk mengembangkan teknologi sensitif utama yang akan secara langsung mendukung modernisasi militer RRT dan kegiatan terkait, termasuk pengembangan senjata, dan telah mengeksploitasi investasi AS untuk mengembangkan kemampuan militer dan intelijen dalam negeri," kata seorang pejabat senior pemerintahan kepada The Epoch Times.

Menurut laporan tersebut, pejabat senior pemerintahan kedua mengatakan bahwa aturan baru tersebut secara khusus difokuskan pada transaksi yang melibatkan semikonduktor, komputasi kuantum, dan teknologi kecerdasan buatan.

"Aturan akhir memiliki ambang batas dan definisi yang jelas untuk menerapkan perintah eksekutif dan memberikan pembahasan penjelasan terperinci mengenai maksud dan penerapannya untuk membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu mereka menavigasi program baru ini," kata pejabat pemerintahan kedua tersebut seperti dikutip oleh publikasi tersebut.

Aturan Departemen Keuangan tersebut berasal dari meningkatnya kekhawatiran atas ambisi strategis Tiongkok dalam teknologi dan potensi risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh aliran investasi AS yang tidak terkendali.

Seiring dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum, teknologi tersebut dapat memiliki aplikasi penggunaan ganda, yang melayani fungsi sipil dan militer.

Oleh karena itu, pemerintah AS semakin berhati-hati dalam berinvestasi di perusahaan Tiongkok yang berkontribusi pada sektor-sektor penting pertahanan dan intelijen.

Tujuan utama Washington adalah memastikan bahwa modal, teknologi, dan pengetahuan Amerika tidak secara tidak sengaja membantu pengembangan sistem yang dapat menantang kepentingan AS atau membahayakan sekutunya.

Aturan tersebut juga mencerminkan konsensus bipartisan di Washington, di mana para pembuat undang-undang di seluruh spektrum politik mengakui risiko yang terkait dengan membiarkan negara-negara musuh mendominasi teknologi yang sedang berkembang.

Selain itu, aturan tersebut memberi sinyal kepada sekutu dan investor global lainnya tentang perlunya berhati-hati saat terlibat dengan sektor teknologi tinggi China.

Peraturan Departemen Keuangan memperkenalkan beberapa pembatasan utama, khususnya menargetkan investasi di tiga sektor utama: semikonduktor dan mikroelektronika, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan.

Semikonduktor dan Mikroelektronika: Semikonduktor merupakan inti dari hampir semua teknologi modern, mulai dari telepon pintar hingga sistem pertahanan.

Dengan membatasi investasi AS di sektor semikonduktor Tiongkok, Departemen Keuangan AS bertujuan untuk membatasi kapasitas China untuk maju dalam bidang ini, yang penting untuk mengembangkan sistem otonom, komputasi kinerja tinggi, dan aplikasi penting lainnya.

Komputasi Kuantum: Teknologi yang sedang berkembang ini menjanjikan daya komputasi yang jauh melampaui apa yang mungkin saat ini, yang berpotensi memungkinkan terobosan dalam kriptografi dan pemecahan masalah yang kompleks.

Pembatasan Departemen Keuangan terhadap investasi komputasi kuantum di Tiongkok mencerminkan kekhawatiran bahwa kemajuan dalam bidang ini dapat mengganggu keamanan siber dan pertahanan global.

Kecerdasan Buatan (AI) adalah teknologi yang semakin transformatif dengan implikasi yang luas di seluruh industri.

Dari pengawasan dan senjata otonom hingga operasi siber, AI dapat berdampak signifikan terhadap keamanan nasional jika dimanfaatkan oleh musuh.

Oleh karena itu, para pembuat kebijakan AS ingin mencegah investasi yang dapat meningkatkan kemampuan AI Tiongkok, khususnya dalam aplikasi dengan potensi militer atau intelijen.

Aturan baru tersebut memberikan batasan tertentu pada investor AS, termasuk perusahaan ekuitas swasta dan modal ventura yang sebelumnya telah melihat peluang menguntungkan di sektor teknologi Tiongkok yang sedang berkembang pesat.

Berdasarkan aturan tersebut, perusahaan-perusahaan ini akan menghadapi larangan atau pembatasan dalam berinvestasi di perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berfokus pada teknologi sensitif.

Pergeseran ini dapat menyebabkan investor AS menilai ulang portofolio mereka, mencari peluang yang lebih aman di luar Tiongkok atau di sektor-sektor yang kurang sensitif.

Meskipun investor AS masih dapat mengejar peluang di area yang kurang dibatasi, aturan tersebut diperkirakan akan secara signifikan mengurangi daya tarik sektor teknologi tinggi Tiongkok bagi modal Amerika Serikat.

Selain itu, perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi secara global mungkin perlu beradaptasi dengan peraturan baru, terutama yang memiliki anak perusahaan atau unit bisnis yang beroperasi secara independen di pasar luar negeri.

Tim kepatuhan di perusahaan-perusahaan ini perlu memantau dengan cermat usaha patungan, kemitraan, dan hubungan pemasok di Tiongkok untuk memastikan mereka mematuhi aturan baru.

Melanggar pembatasan dapat mengakibatkan hukuman, peningkatan pengawasan, dan kerusakan reputasi.

Tidak mengherankan, aturan baru tersebut telah memicu kritik dari pejabat China yang telah melabelinya sebagai upaya untuk menghambat pertumbuhan dan kemampuan inovasi Tiongkok.

Beijing memandang aturan tersebut sebagai bagian dari strategi AS yang lebih luas untuk menahan perkembangan teknologinya dan mengurangi daya saingnya di panggung global.

Pemerintah Tiongkok telah berulang kali menyerukan kerja sama yang lebih besar dan saluran investasi yang terbuka, dengan alasan bahwa pembatasan tersebut menghambat inovasi global dan pertumbuhan ekonomi.

Dampaknya pada pasar keuangan global juga patut diperhatikan.

Investor di Asia dan Eropa, bersama dengan perusahaan multinasional, mencermati dengan saksama potensi dampaknya terhadap strategi bisnis mereka sendiri.

Lantaran AS terus memberlakukan pembatasan yang lebih ketat terhadap Tiongkok, negara-negara lain mungkin merasa tertekan untuk mengadopsi tindakan serupa atau, sebaliknya, meningkatkan investasi mereka di perusahaan teknologi Tiongkok untuk mendapatkan keunggulan strategis.

Situasi ini dapat menyebabkan peningkatan volatilitas pasar dan memaksa investor untuk mengevaluasi kembali eksposur mereka terhadap saham teknologi Tiongkok.

Departemen Keuangan AS telah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan masalah keamanan nasional dengan kepentingan perusahaan dan investor Amerika yang ingin memasuki pasar Tiongkok yang tumbuh pesat.

Teknologi canggih, khususnya di sektor AI dan semikonduktor, mewakili potensi pendapatan yang sangat besar.

Pembatasan arus investasi ke Tiongkok dapat menimbulkan biaya finansial bagi investor AS, khususnya perusahaan modal ventura dan ekuitas swasta yang telah diuntungkan oleh pesatnya perkembangan teknologi di Tiongkok.

Sebagai tanggapan, Departemen Keuangan AS telah memasukkan pengecualian tertentu dalam aturan tersebut untuk mengurangi potensi dampak ekonomi.

Namun, Departemen Keuangan telah mengindikasikan akan tetap waspada dan menyesuaikan aturan tersebut jika perlu untuk mengatasi ancaman keamanan nasional baru yang muncul.

Menurut para ahli geopolitik, aturan Departemen Keuangan dapat mempercepat tren yang ada menuju pemisahan teknologi antara AS dan Tiongkok, yang mendorong kedua negara untuk mengurangi ketergantungan satu sama lain untuk teknologi penting.

Tiongkok telah meluncurkan inisiatif untuk menjadi mandiri dalam industri teknologi tinggi, berinvestasi besar-besaran dalam inovasi dan rantai pasokan domestik.

Pembatasan ini dapat semakin mendorong upaya tersebut, yang berpotensi mendorong Tiongkok untuk meningkatkan pengembangan dalam manufaktur semikonduktor, komputasi kuantum, dan AI.

Sementara itu, negara-negara di seluruh dunia kemungkinan akan mencermati perkembangan ini dengan saksama.

Seiring meningkatnya persaingan teknologi, beberapa negara mungkin akan bermitra dengan AS dalam protokol investasi yang lebih ketat, sementara yang lain mungkin berupaya mengisi kekosongan investasi yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan AS di Tiongkok.

Lanskap ini dapat menyebabkan ekosistem teknologi global yang terfragmentasi, dengan standar, rantai pasokan, dan kerangka regulasi yang terpisah di Barat dan Tiongkok.

Aturan terbaru Departemen Keuangan AS tersebut merupakan langkah penting dalam persaingan teknologi yang sedang berlangsung antara AS dan Tiongkok.

Seiring kedua negara bersaing untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi canggih, pertimbangan keamanan nasional sedang membentuk kembali strategi investasi global, kemitraan, dan hubungan perdagangan.