AS Mundur dari Paris Agreement, Bagaimana dengan Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa Indonesia tetap mengikuti kebijakan iklim dari Paris Agreement (Perjanjian Paris), termasuk di sektor kelautan.

Hal ini menyusul keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris di bawah pemerintahan Presiden baru Donald Trump.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf menegaskan bahwa Perjanjian Paris merupakan kesepakatan iklim yang telah diikuti sejumlah besar negara di dunia, terlepas dari posisi AS di dalamnya.

“Karena Paris Agreement adalah kesepakatan dunia, bukan kesepakatan Amerika maka keluarnya tidak mempengaruhi semua negara di dunia terkait isu perubahan iklim,” ujar Yusuf dalam kegiatan Bincang Bahari di kantor KKP, Jakarta, Kamis (6/2/2024).

“Indonesia (terkait perubahan iklim) tentunya masih tetap mengacu kepada Paris Agreement yang ada,” jelasnya.

Yusuf pun mengaku optimis dengan peluang yang dimiliki Indonesia di bidang karbon biru.

“Potensi karbon biru Indonesia cukup besar, dunia (PBB) bahlan mengakui. Kalau kita melihat peta yang sebenarnya, luas laut kita melampaui jarak Inggris ke Turki,” ujar dia.

Di sisi lain, Indonesia juga dihadapi dengan besarnya risiko kerusakan pada mangrove akibat perubahan iklim.

“Seberapa besar upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi lepasnya atau menyerap emisi itu bisa diatur melalui kerja sama dengan negara-negara yang mengelola penyerapan emisi,” paparnya.

Dukung Penurunan Emisi, KKP Susun Peta Jalan Padang Lamun

Seperti diketahui, Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara domestik dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional.

Jumlah tersebut lebih tinggi dari sebelumnya di angka 29% secara mandiri hingga 41% dengan dukungan global. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia melalui KKP telah membuat terobosan dengan menyusun peta nasional padang lamun, yang dijadwalkan meluncur pada akhir tahun ini.

Langkah ini mendukung pengembangan inventarisasi karbon biru dan aksi mitigasi berbasis data.

“Peta ini adalah langkah awal untuk menciptakan inventarisasi karbon biru yang akurat, sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam aksi iklim berbasis laut,” ujar Yusuf saat berbicara pada Side Event COP 29 UNFCCC di Baku, Azerbaijan pada November 2024 lalu.

Ia mengakui, Indonesia menghadapi tantangan yang bwsar dalam menyusun peta nasional padang lamun, seperti minimnya penelitian terkait karbon padang lamun dan keterbatasan data. Untuk mengatasinya, pemerintah bekerja sama dengan universitas, LSM, dan mitra pembangunan.

“Kolaborasi adalah kunci. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk mengatasi kendala ini,” sambungnya. Kebijakan Strategis

Indonesia juga telah menetapkan kebijakan strategis, termasuk peta jalan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan, serta dalam proses penetapan regulasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk sektor kelautan dan perikanan.

Langkah ini sejalan dengan Rencana Implementasi Sharm el-Sheikh, yang mendorong integrasi aksi berbasis laut ke dalam target iklim nasional. “Integrasi sektor laut ke dalam NDC menunjukkan komitmen Indonesia menjadikan laut sebagai salah satu bagian solusi utama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” kata Yusuf.