Pasukan Israel Mundur dari Koridor Netzarim, Warga Palestina Kembali ke Gaza Utara

Liputan6.com, Gaza - Pasukan Israel telah menarik diri dari Koridor Netzarim, sebuah zona militer yang memisahkan wilayah utara dan selatan Jalur Gaza. Setelah mundurnya pasukan tersebut, ratusan warga Palestina yang menggunakan mobil dan kereta yang dibebani kasur serta barang-barang lainnya mulai kembali ke Gaza utara, hanya untuk menemukan kondisi wilayah tersebut hancur lebur.

Mengutip laman BBC, Minggu (9/2/2025), penarikan pasukan Israel ini merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata yang disepakati dengan Hamas pada 19 Januari 2025.

Berdasarkan perjanjian ini, 21 sandera Israel dan 566 tahanan Palestina telah dibebaskan. Pada tahap pertama perjanjian yang berakhir dalam tiga minggu ke depan, diperkirakan 33 sandera dan 1.900 tahanan Palestina akan dibebaskan. Israel melaporkan bahwa delapan dari 33 sandera tersebut sudah meninggal.

Perang Gaza dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menyebabkan 251 sandera Israel disandera dan sekitar 1.200 orang tewas. Sejak itu, lebih dari 47.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan balasan Israel, dan PBB melaporkan bahwa dua pertiga bangunan di Gaza telah hancur atau rusak parah.

Perang ini juga menyebabkan sekitar 700.000 orang dari Gaza utara mengungsi ke wilayah selatan. Banyak dari mereka kemudian terpaksa berpindah lagi setelah pasukan Israel menyerbu Gaza selatan. Koridor Netzarim, yang membentang dari perbatasan Gaza-Israel hingga Laut Mediterania, menjadi penghalang bagi mereka untuk kembali ke rumah mereka.

Meskipun pasukan Israel telah menarik sebagian dari bagian barat Koridor Netzarim bulan lalu, pasukan Israel masih mengontrol perbatasan Gaza. Penarikan terakhir dari bagian timur koridor ini membuka jalan bagi warga Palestina untuk kembali ke Gaza utara, meski mereka harus menjalani pemeriksaan ketat di Jalan Salah al-Din untuk memastikan tidak membawa senjata, yang dilakukan oleh kontraktor keamanan AS dan Mesir.

Mundurnya pasukan Israel ini terjadi bersamaan dengan rencana delegasi Israel yang dijadwalkan terbang ke Qatar untuk melanjutkan pembicaraan dengan Hamas.

Delegasi tersebut akan membahas "masalah teknis" terkait tahap pertama gencatan senjata, sebelum beralih ke fase yang lebih sulit, yaitu mencapai gencatan senjata permanen dan pertukaran semua sandera yang masih hidup dengan lebih banyak tahanan Palestina. Rencana ini juga melibatkan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Namun, dalam perjalanan politik yang berkembang, Presiden Israel Isaac Herzog mengungkapkan pentingnya menemukan solusi baru untuk memastikan kejadian seperti serangan 7 Oktober tidak terulang, yang berarti Hamas tidak boleh lagi menguasai Gaza.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengusulkan pemindahan seluruh populasi sipil Gaza dan mengubah wilayah tersebut menjadi "Riviera Timur Tengah" mendapat kecaman keras dari banyak negara, termasuk negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Mesir. Mesir bahkan menyebut rencana ini sebagai pelanggaran hak-hak Palestina yang tak terpisahkan dan mengadakan KTT Liga Arab pada 27 Februari untuk membahas perkembangan serius yang terjadi di Palestina.