Kampanye Pemilu Jerman Tak Ramai Isu Iklim dan Lingkungan yang Disorot Sebelumnya, Mengapa?

, Berlin - Pemilu Jerman bakal digelar Minggu 23 Februari 2025. Berbeda dengan sebelumnya, isu lingkungan tidak menonjol dalam kampanye pemilu dini Jerman tahun ini.

Melansir DW Indonesia, Kamis (20/2/2025), isu yang lebih dominan adalah bagaimana menekan imigrasi ilegal dan meningkatkan perekonomian Jerman yang lesu.   

Padahal ketika koalisi pemerintahan yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, Partai Hijau, dan Partai Liberal Demokrat (FDP), terbentuk setelah pemilu federal Jerman pada musim gugur 2021, kanselir terpilih saat itu, Olaf Scholz (SPD), tidak keberatan disebut sebagai "kanselir iklim." Tidak mengherankan, karena krisis iklim menjadi isu utama dalam kampanye pemilu.

Pemerintah baru saat itu menjadikan upaya melawan perubahan iklim sebagai tugas Kementerian Ekonomi dan menunjuk Wakil Kanselir Robert Habeck dari Partai Hijau sebagai kepala kementerian tersebut.

Namun, tiga setengah tahun kemudian, pidato kampanye hampir tidak lagi menyebut perlindungan iklim. Isu yang lebih dominan adalah bagaimana menekan imigrasi ilegal dan meningkatkan perekonomian Jerman yang lesu.

Ketua Uni Kristen Demokrat (CDU) yang berhaluan kanan-tengah, Friedrich Merz, yang menurut jajak pendapat kemungkinan besar akan menjadi kanselir Jerman berikutnya, sering menyatakan bahwa sekitar 29.000 turbin angin pembangkit listrik di Jerman sebagai sesuatu hal yang mengganggunya.

Pada November 2024, Merz mengatakan kepada penyiar publik ZDF: "Saya bahkan percaya bahwa jika kita melakukan segalanya dengan benar, suatu hari kita bisa membongkar turbin angin itu, karena mereka jelek."

Blok CDU/CSU percaya pada energi nuklir sebagai sumber energi, meskipun perkembangan teknologi di bidang ini telah mengalami stagnasi selama beberapa dekade. Tahun lalu, pembangkit listrik dari sumber terbarukan seperti tenaga surya dan angin menyumbang sekitar 56% dari produksi energi Jerman.

Merz ingin menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir, yang terakhir kali beroperasi pada 2023. Namun, target negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 65% pada 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 1990 tidak termasuk dalam rencana CDU/CSU.

"Fakta bahwa krisis iklim yang semakin parah tidak termasuk dalam tiga isu utama kampanye pemilu ini sungguh tidak dapat dipahami dan tidak bertanggung jawab," kata Martin Kaiser, pakar iklim dari organisasi lingkungan Greenpeace, kepada DW. "Karena saat ini, kita membutuhkan kebijakan iklim yang konsisten dan berorientasi sosial."

Baru-baru ini, kelompok lingkungan World Wide Fund for Nature (WWF) merasa kecewa ketika Kanselir Scholz menyatakan dukungan terhadap impor minyak dan gas cair dari AS dalam sebuah wawancara dengan surat kabar bisnis Jerman, Handelsblatt. Scholz berargumen bahwa peningkatan impor akan menurunkan harga energi.

Namun, Heike Vesper, salah satu direktur WWF Jerman, mengatakan: "Lebih banyak minyak dan gas di pasar dunia hanya berarti satu hal: memperburuk krisis iklim. Konsekuensinya adalah kerusakan bernilai miliaran euro—dan ekonomi yang tidak stabil."

Meski begitu, perlindungan iklim tetap menjadi salah satu perhatian utama Partai Hijau.

"Saya merasa sangat ceroboh bahwa partai-partai lain sekarang justru menentang perlindungan iklim," kata Menteri Lingkungan Steffi Lemke dari Partai Hijau kepada DW. "Kita tahu bahwa kita membutuhkan perlindungan iklim dan adaptasi terhadap perubahan iklim."

Kaiser, pakar dari Greenpeace, menilai bahwa rekam jejak iklim koalisi pemerintahan SPD, Partai Hijau, dan FDP, yang kini telah berakhir, sangat mengecewakan. Ia mengatakan bahwa respons terhadap perang agresi Rusia terhadap Ukraina serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan pemotongan anggaran telah merusak kepercayaan, terutama dalam kebijakan iklim pemerintah.

Pada November 2023, pengadilan tertinggi Jerman itu memutuskan bahwa pemerintah tidak diperbolehkan menggunakan kembali sekitar €60 miliar (sekitar Rp1.025 triliun) dana yang awalnya dialokasikan untuk perlindungan iklim. Dana tersebut sebelumnya ditujukan untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi COVID-19, tetapi pengadilan menyatakan bahwa penggunaannya untuk tujuan lain tidak diperbolehkan.

Sebagai tanggapan atas putusan itu, pemerintah memotong berbagai anggaran, termasuk subsidi pembelian mobil listrik, yang menyebabkan penurunan penjualan.

Pada 2023, rencana Menteri Ekonomi Habeck untuk undang-undang baru yang menghapus sistem pemanas berbahan bakar fosil bocor ke publik. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa mulai 2024, sistem pemanas di bangunan baru harus menggunakan energi terbarukan. Rencana ini memicu perdebatan sengit selama berbulan-bulan di pemerintahan dan masyarakat sebelum akhirnya disahkan dengan sejumlah perubahan besar untuk mengurangi beban biaya bagi rumah tangga individu. Kepercayaan publik terhadap Habeck dan Partai Hijau pun merosot.

Kaiser menambahkan bahwa kementerian Transportasi dan Konstruksi yang dipimpin FDP juga gagal merancang langkah-langkah untuk mengurangi emisi CO2. Ia mengatakan bahwa mitra koalisi FDP, yaitu SPD dan Partai Hijau, justru membiarkan hal ini terjadi karena khawatir koalisi bisa runtuh jika terlalu menekan FDP.

Dalam kampanye pemilu sebelum pemungutan suara pada 23 Februari, perlindungan iklim tetap tidak menjadi prioritas meskipun sering terjadi badai dan bencana banjir yang dikaitkan dengan perubahan iklim serta meningkatnya suhu dan permukaan laut secara global.

"Kapan pun bencana cuaca ekstrem berikutnya terjadi, misalnya banjir berikutnya di Bayern, kita akan kembali menyadari bahwa semua ini terjadi sangat dekat dengan rumah kita," kata Lisa Badum, pakar iklim dari fraksi Partai Hijau di Bundestag, majelis rendah parlemen Jerman.

"Ketika kita melihat situasi di panggung internasional dan menyadari bahwa Donald Trump telah menarik diri dari perjanjian iklim PBB, menjadi semakin penting bagi Eropa untuk bergerak maju," tambahnya. "Dan itu tidak akan terjadi tanpa Jerman."