Kemenkes Terima Hibah 4 Alat Skrining Cegah Stunting dan Keterbelakangan Mental pada Bayi Baru Lahir

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan RI menerima hibah 4 unit alat untuk mencegah stunting dan keterbelakangan mental pada bayi baru lahir.

Empat unit alat skrining hibah dari PT UBC Medical Indonesia itu terdiri atas Genetic Screening Processor (GSP) dan DBS Puncher PerkinElmer yang digunakan untuk skrining sindrom hipotiroid kongenital pada bayi.

Hipotiroid kongenital adalah keadaan penurunan atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir. Kondisi tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat serta membuat anak mengalami keterbelakangan mental.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Prof. Dr. Abdul Kadir, PhD, Sp. THT-KL(K), MARS mengatakan skrining sindrom hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir penting untuk dilakukan.

“Skrining bertujuan agar pengobatan dapat diberikan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan normal,” katanya di Jakarta, Sabtu (21/5).

Seiring kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka stunting, skrining hipotiroid kongenital akan mulai diakses seluruh bayi baru lahir di Tanah Air pada tahun ini. Skrining tersebut diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional dan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS.

Alat Genetic Screening Processor (GSP) dan DBS Puncher PerkinElmer digunakan untuk pemeriksaan kadar TSH dari sampel tetesan darah kering. Proses skrining dilakukan dengan sampel tetesan darah yang diambil dari bayi baru lahir yang kemudian dikirimkan ke pusat rujukan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital. Kadar TSH < 20 μU/mL menunjukan bahwa kadar TSH bayi normal.  

Hibah empat alat skrining oleh PT UBC Medical Indonesia ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap keberhasilan program skrining hipotiroid kongenital guna mengatasi stunting.

Keempat alat skrining tersebut bakal digunakan di 4 rumah sakit rujukan pemerintah, yakni RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Dr. Hasan Sadikin, RSUP Dr. Sardjito, dan RSUD Dr. Soetomo.

Hibah alat automatic ini diharapkan akan dapat memperbesar kapasitas pemeriksaan dari masing-masing RS hingga mencapai 2400 tes perhari. Peningkatan kapasitas pemeriksaan ini sangat penting untuk dapat mencapai target skrining yang dicanangkan oleh pemerintah.

Penyerahan dilakukan oleh Komisaris PT UBC Medical Indonesia Nathan Tirtana kepada direktur dari masing-masing RS dengan disaksikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan, Prof. Dr. Abdul Kadir, PhD, Sp. THT-KL(K), MARS.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pada April lalu bahwa Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada 2030.

Setelah tahun tersebut, lanjut Budi, maka bonus demografinya akan turun dan persentase populasi akan diisi oleh generasi tua yang kalah produktif dengan anak-anak muda.

“Yang mengkhawatirkan kami adalah, iya kalau anak-anaknya memang sehat, pintar, kuat. Kalau anaknya enggak sehat, enggak pintar, enggak kuat ya bonus demografi 2030 bisa enggak jadi bonus,” ujar Budi Gunadi dalam seminar virtual Tentang Anak, Selasa (5/4/2022). 

Lebih buruk lagi, jika Indonesia gagal membina kesehatan anak-anak, maka bonus demografi malah bisa menjadi bencana demografi, lanjut Budi.

Salah satu tantangan bonus demografi adalah stunting. Di mana gangguan ini dapat menurunkan IQ anak hingga 20 persen.

“Dan prevalensi stunting kita kan masih 24 persenan, tinggi sekali itu. Hampir satu dari empat anak yang lahir itu stunting,” kata dia.

“Jadi yang namanya bonus demografi kita sudah didiskon 24-25 persen,” kata Budi.

Atas masukan dari ahli, Budi berniat untuk melakukan newborn screening untuk mengetahui kondisi kelenjar bayi.

Jika tidak dites, maka kondisi bayi tidak dapat diketahui dan tidak dirawat, padahal perawatannya mudah. Jika demikian, anak-anak dapat menyandang disabilitas intelektual.

“Banyak hal sebenarnya yang harus kita lakukan di masa anak-anak ke anak-anak kita yang nanti akan menjamin kesiapan, kepintaran, produktivitas mereka pada saat sudah dewasa nanti.”

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan untuk mewujudkan target penurunan angka prevalensi stunting di Tanah Air hingga 14% pada 2024, maka pada 2022 angka prevalensi stunting harus diturunkan minimal 3%.

"Prevalensi stunting tahun 2022 harus turun setidaknya 3% melalui konvergensi (program) intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran, serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi, pembentukan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) dan (penguatan) tingkat implementasinya hingga di tingkat rumah tangga melalui Posyandu," kata Ma'ruf saat memimpin Rapat Koordinasi Tim TPPS Pusat di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2022).

Ma'ruf memaparkan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4%, atau menurun 6,4% dari angka 30,8% pada 2018. Maka, pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi hingga 14% pada tahun 2024.

"Itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi sebesar 10,4% dalam 2,5 tahun ke depan, yang tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya," tuturnya.

Untuk itu, ia berharap setiap kementerian/lembaga dapat menyusun rencana pencapaian setiap target antara yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan kecukupan dana, sarana, serta kapasitas implementasinya.

"Pelaksanaan program harus dipantau, dievaluasi dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yang kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya untuk memastikan target prevalensi 14% pada tahun 2024 bisa dicapai," pintanya.

Wapres Ma'ruf mengarahkan agar penanganan stunting difokuskan pada daerah-daerah dengan angka prevalensi tinggi dan daerah yang mempunyai jumlah anak stunting tinggi melalui intervensi yang lebih intensif, pendanaan yang terkonsolidasi dan terpadu. Sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.