Cerita Menkes Budi Melobi Dirjen WHO agar Dapat Vaksin Polio

Liputan6.com, Banda Aceh Imunisasi Polio massal di Aceh dengan menggunakan vaksin jenis novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2) masih terus dilakukan. Walau vaksin ini diproduksi oleh PT. Bio Farma Tbk, izin vaksin dan penggunaannya harus direstui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menuturkan perjuangan mendapatkan vaksin Polio dengan melobi Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hal ini juga lantaran penggunaan vaksin nOPV2 yang diproduksi PT. Bio Farma selama ini memang tidak ditujukan dipakai di Indonesia.

Vaksin nOPV2 diizinkan WHO untuk pencegahan virus Polio Tipe 2. Sementara itu, Indonesia sudah dinyatakan bebas atau eradikasi Polio oleh WHO sejak tahun 2014.

Namun, menindaklanjuti kemunculan kasus Polio di Kabupaten Pidie, Aceh yang berujung ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) beberapa waktu lalu, penggunaan vaksin nOPV2 menjadi hal utama untuk upaya pencegahan.

"Ini vaksinnya (vaksin nOPV2) susah sekali dapatnya, karena kita kan sudah eradikasi juga. Jadi, saya khusus minta ada Dirjen WHO yang datang ke Bali pas acara G20," tutur Budi Gunadi saat kegiatan 'Pencanangan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) Aceh' di Anjong Mon Mata, Komplek Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, ditulis Minggu (18/12/2022).

"Saya lobi (Dirjen WHO), minta buat kita dapat vaksinnya. Dalam waktu 1,5 minggu keluar izinnya. Karena enggak mungkin juga kita bisa dapat secepat ini."

Budi Gunadi Sadikin pun berterima kasih kepada WHO dan Unicef yang memastikan vaksin Polio novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2) tersedia untuk imunisasi massal atau yang disebut Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) Polio.

Sub PIN Polio ditargetkan menyasar 1,2 juta sasaran anak usia nol sampai dengan 12 tahun. Anak-anak tersebut harus mendapatkan imunisasi Polio tetes. Diharapkan pemberian vaksin Polio dapat melindungi anak-anak dari infeksi virus Polio.

"Sekali lagi, saya terima kasih kepada WHO dan Unicef yang memastikan vaksinnya ada. Ini ya supaya virusnya jangan menyebarluas ke mana-mana," ucap Menkes Budi Gunadi.

"Terima kasih juga teman-teman di Aceh yang luar biasa, responsif cepat dengan laporan kasus Polio. Titip juga buat edukasi ke masyarakat ditingkatkan terus, supaya generasi muda kita mau divaksin dan menjadi generasi yang jauh lebih sehat, jauh lebih pintar dari generasi kita."

Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) Polio hingga Desember 2022 di Aceh digelar dalam sejumlah tahap. Tahap pertama dilakukan di Kabupaten Pidie, yang sudah dimulai sejak 28 November 2022.

Tahap kedua, dijadwalkan untuk 6 kabupaten/kota di Aceh, sudah dimulai sejak 5 Desember 2022. Keenam Kabupaten/kota dimaksud adalah Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Pidie Jaya, Bireuen dan Aceh Utara.

Tahap ketiga, dimulai pada 12 Desember 2022 yang dijadwalkan berlangsung pada 16 kabupaten/kota sisanya. Keenam belas kabupaten/kota tersebut adalah Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Jaya.

Kemudian Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Simeulue. 

Izin penggunaan darurat (Emergency Use Listing/ EUL) untuk vaksin Polio nOPV2 yang dikeluarkan oleh WHO sudah dilakukan dengan teliti dan sesuai prosedur.

EUL merupakan persetujuan sementara atas suatu produk obat atau vaksin yang digunakan dalam masa darurat seperti wabah Polio dengan mempercepat ketersediaan vaksin nOPV2 untuk digunakan lebih awal di negara yang masih mengalami wabah Polio. Tujuannya, untuk mempercepat memutus mata rantai penularan penyakit Polio.

Berdasarkan informasi dari Bio Farma pada 16 November 2020, data nOPV2 yang dikembangkan selama kurang lebih 10 tahun menunjukkan bahwa vaksin tersebut aman dan ampuh dalam memberikan kekebalan terhadap virus Polio Tipe 2.

Sebelum penerbitan EUL dari WHO, pada 12 November 2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI juga telah mengeluarkan Persetujuan Penggunaan Obat dalam Kondisi Darurat (Emergency Use Authorization/EUA) terbatas pada kondisi wabah pandemi untuk nOPV2 50 dosis.

Bio Farma juga melaksanakan Uji Klinis untuk nOPV2 ini, sebagaimana biasanya suatu vaksin baru diperlakukan sebelum direlease, di beberapa tempat yakni di Belgia dan Panama juga Bio Farma diwajibkan juga untuk melakukan studi klinik Fase 3 untuk memastikan efektivitas dan keamanan vaksin Novel Oral Poliomyelitis Vaccine Type 2 (nOPV2) sebagai imunisasi aktif Poliomyelitis Tipe 2.

Pada pertengahan Oktober 2020, BPOM RI telah memberikan sertifikat Cara Penggunaan Obat yang Baik (CPOB) untuk Gedung 43 di Bio Farma sebagai fasilitas produksi yang akan digunakan untuk pembuatan vaksin nOPV2.