Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri Gegara Lebih Murah, Begini Respons Menkes Budi

Liputan6.com, Jakarta Biaya Rumah Sakit (RS) mahal menjadi salah satu faktor yang membuat banyak warga Indonesia berobat ke luar negeri. Dari sejumlah curhatan warganet, tak sedikit di antara mereka yang berpendapat biaya rumah sakit di Tanah Air terbilang mahal ketimbang rumah sakit di luar negeri.

Menyikapi biaya rumah sakit mahal, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menilai hal itu dapat menjadi masukan berharga. Apabila keluhan masyarakat terkait pembiayaan rumah sakit, tetap harus didengarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

"Begini, kalau ada masukan dari luar, sikap kita yang paling bagus adalah dengan rendah diri kita dengar masukan itu," ucap kata Budi Gunadi saat ditemui Health Liputan6.com usai acara 'Pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC)' di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Tidak Usah Merasa Sakit Hati

Menurut Budi Gunadi, tidak perlu merasa sakit hati tatkala mendengar biaya rumah sakit mahal di Indonesia dibanding luar negeri.

"Kalau masukan itu ternyata berupa kritik, kita tidak usah merasa sakit hati dan berespons secara negatif. Tapi kita lihat aja, gunakan kekesalan kita untuk memperbaiki diri kita," imbuhnya.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Moh. Adib Khumaidi sebelumnya menyebut, salah satu pemicu orang memilih berobat ke luar negeri lantaran biaya rumah sakit di Indonesia yang lebih mahal karena penerapan pajak.

Kembali ditegaskan Budi Gunadi Sadikin, pendapat soal pembiayaan rumah sakit di Indonesia yang lebih mahal dibanding luar negeri dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depannya. Upaya ini menjadi masukan positif.

"Jadi, kalau di mata saya, apapun masukannya kita dengar, dan kalau itu ada kekurangan kita, kita gunakan seluruh energi kita untuk memperbaiki," tegasnya.

Tapi benarkah biaya rumah sakit terbilang murah di luar negeri?

Ketika ditanya kisaran biaya rumah sakit di luar negeri yang dianggap murah, Menkes Budi menjawab untuk dapat mengeceknya masing-masing.

"Teman-teman bisa cek sendiri. Ya saya ada datanya, tapi teman-teman bisa cek sendiri," pungkasnya.

Ketua Umum PB IDI Mohammad Adib Khumaidi membeberkan, untuk paket pemeriksaan, di luar negeri sudah diperiksa secara komprehensif.

Sementara di Indonesia, dengan menggunakan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada umumnya fasilitas kesehatan yang dinaungi Pemerintah tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

"Kemudian kita kadang dapatkan kalau di dalam satu bagian paket pemeriksaan yang dilakukan oleh temen-temen di luar negeri, mereka langsung the whole (menyeluruh) diperiksa," paparnya beberapa waktu lalu.

Bisa Ganggu Sistem Pembiayaan JKN

Namun, jika cara di atas digunakan di Indonesia, lanjut Adib justru bisa menganggu sistem pembiayaan JKN BPJS Kesehatan yang ada saat ini. Padahal di Indonesia, sedang berfokus agar semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya di kalangan kelas menengah ke bawah.

"Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau secara SDM dokter Indonesia mampu. Bahkan banyak sekali kasus kalau mau kita buka semuanya dengan BPJS, semuanya terlayani,"

"Pasien dengan jantung, pasien dengan operasi by pass, pasien dengan operasi kalau kami di ortopedi replacement yang semua ter-cover dengan BPJS tanpa biaya," tutup Adib.