DKI-Bali Numpuk Dokter Spesialis, Pelosok di Papua Malah Ada yang Kosong

Liputan6.com, Jakarta - Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, persebaran dokter spesialis di Provinsi DKI Jakarta dan Bali terbilang sangat mencukupi, bahkan berlebihan. Kondisi ini juga terjadi DI Yogyakarta, yang mana hampir semua bidang dokter spesialis berlebihan.

Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI Oos Fatimah Rosyanti memaparkan ketiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan jumlah dokter spesialis memadai.

“Kita lihat bahwa provinsi dengan dokter spesialis memadai itu adalah Jakarta. Semua jenis-jenis spesialis Jakarta itu sudah memadai, bahkan berlebih,” papar Oos saat Press Conference: Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Sub Spesialis dan Dokter Layanan Primer, ditulis Minggu (2/7/2023).

“Berikutnya adalah Bali dan juga DIY. Jakarta, Bali, dan DIY ini adalah tiga provinsi yang spesialisnya memadai.”

Ada Kabupaten yang Tak Ada Satupun Dokter Spesialis

Di sisi lain, Oos juga menyayangkan fasilitas kesehatan di pelosok Papua masih terdapat kabupaten yang tidak ada sama sekali alias kosong dokter spesialis. 

“Dokter spesialis di daerah Indonesia Timur itu ada saja kabupaten yang tidak ada satupun dokter spesialis. Kemarin kami menerima audiensi dari kabupaten di Papua, di sana itu tidak ada satupun dokter spesialis."

Melihat kondisi persebaran dokter spesialis diakui Oos Fatimah Rosyanti memang masih kekurangan di Indonesia Timur. Misalnya, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

“Penggambarannya, kalau melihat memang yang kekurangan itu lebih banyak adalah di Indonesia bagian timur, ada juga yang di Indonesia bagian tengah yang juga kekurangan,” terangnya.

“Provinsi yang hampir semua jenis dokter spesialis kekurangan seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, yaitu daerah di wilayah timur.” 

39 Persen RSUD Belum Lengkap Dokter Spesialis

Kondisi di atas, menurut Oos menunjukkan, selain Indonesia kekurangan dokter spesialis, persoalan lain juga adalah distribusi yang tidak merata. 

“Kalau kita mengerucut ke 7 jenis spesialis dasar yang wajib ada yaitu spesialis anak, obgyn, dokter bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinik, saat ini bahwa masih ada 39 persen atau 266 RSUD Kabupaten/Kota yang belum lengkap 7 jenis dokter spesialis,” lanjutnya.

“Sementara RSUD yang sudah lengkap 7 jenis dokter spesialis sebanyak 61 persen atau 415 RSUD.”

Salah satu upaya memenuhi ketersediaan dokter spesialis dan distribusi, Kemenkes sedang membuka pendaftaran untuk program beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis (PPDS-Subspesialis) serta Kedokteran Keluarga Layanan Primer (KKLP).

Program beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis. Pendaftaran kali ini untuk 24 jenis spesialis dan 31 jenis subspesialis.

Walau begitu, penempatan wilayah kerja di tiga provinsi yang sudah sangat memadai dokter spesialis, yakni DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta ini tidak dibuka. Artinya, calon penerima beasiswa tidak dapat memilih penempatan wilayah kerja di tiga provinsi ini.

“Saya menyampaikan bahwa daerah-daerah yang sudah berlebih tidak dibuka untuk (penempatan) beasiswa. Contoh DKI Jakarta, jadi kami tidak memberikan penempatan di sana,” pungkas Oos Fatimah Rosyanti.