Kemenkes: Anggaran Kesehatan Rp186,4 Triliun Akomodir Transformasi Kesehatan

Anggaran kesehatan Rp186,4 triliun untuk 2024 mengakomodir pemenuhan transformasi kesehatan.

oleh Fitri Haryanti Harsono diperbarui 16 Agu 2023, 18:29 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2023, 18:29 WIB
Jokowi
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyambut baik perencanaan anggaran kesehatan Rp186,4 triliun untuk tahun 2024. Besaran anggaran kesehatan tersebut dinilai dapat mendukung pemenuhan transformasi kesehatan.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi menuturkan, anggaran kesehatan kali ini tidak ada penurunan, melainkan naik dibanding tahun lalu yang sebesar Rp169,8 triliun.

Hal ini membuktikan komitmen Pemerintah untuk mendukung pemenuhan di sektor kesehatan.

"Ini sudah mengakomodir kebutuhan transformasi yang kita lakukan secara bertahap dan ini membuktikan komitmen Pemerintah," tutur Nadia saat dikonfirmasi Health Liputan6.com melalui pesan singkat pada Rabu, 16 Agustus 2023.

"Dan tidak ada penurunan anggaran, bahkan naik dibandingkan tahun lalu."

Untuk SDM Sehat dan Produktif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, anggaran kesehatan Rp186,4 triliun untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif.

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN," ujar Jokowi saat penyampaian keterangan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.

Menjamin Tersedianya Fasilitas Kesehatan

Lebih lanjut, Jokowi mengemukakan, anggaran kesehatan Rp186,4 triliun ditujukan tak hanya untuk transformasi kesehatan. Akan tetapi, menyasar jauh untuk mendukung penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Salah satu yang dikejar juga adalah upaya percepatan penurunan stunting.

"Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan," beber Jokowi.

"Menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan Program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi."

Arah Kebijakan APBN 2024

Jokowi dan Ma'ruf Amin
Presiden Joko Widodo menegaskan arsitektur APBN tahun 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Arsitektur APBN tahun 2024, ditegaskan Jokowi, harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal.

Kemudian mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

"APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," tegas Jokowi.

Salah Satu Strategi untuk Penurunan Stunting

Upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah.

Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut:

Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.

Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam.

Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Infografis Cara Mutakhirkan Aplikasi PeduliLindungi ke Satu Sehat Mobile. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Cara Mutakhirkan Aplikasi PeduliLindungi ke Satu Sehat Mobile. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya