Jokowi Resmikan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit untuk Percepat Pemenuhan Kebutuhan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU).

Peluncuran itu dilakukan di halaman Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta Barat pada Senin, 6 Mei 2024.

Menurut Jokowi, terobosan ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan dokter spesialis.

"Saya dalam 6 bulan ini kalau ke daerah suka belok ke Puskesmas. Saya senang alat-alat seperti USG sudah tersedia dan di RS sudah ada MRI, mammograf, dan cathlab," kata Jokowi dalam sambutannya.

"Tapi selalu keluhan di daerah utamanya di provinsi adalah dokter spesialis yang tidak ada," lanjutnya.

Kekurangan dokter spesialis ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Indonesia, ucap Jokowi. Mengingat rasio dokter berbanding masyarakat di Tanah Air adalah 0,47 dari 1.000 membuat Indonesia menduduki peringkat 147 dunia dan di Asia peringkat sembilan.

"Artinya masuk tiga besar tapi dari bawah," kata Jokowi.

Indonesia Butuh 124 Ribu Dokter Umum dan 29 Ribu Dokter Spesialis

Sejauh ini, lanjut Jokowi, Indonesia membutuhkan 124 ribu dokter umum dan 29 ribu dokter spesialis.

“Ini jumlah yang tak sedikit, jangan sampai tidak terisi. Jangan sampai alat-alat yang ada tidak berguna karena dokter spesialisnya tak ada,” ucap Jokowi.

Sejauh ini, Indonesia hanya memiliki 2,7 ribu dokter spesialis per tahun dan ini adalah jumlah yang sangat kecil. Masalah lain yang timbul terkait dokter spesialis adalah distribusinya yang tidak merata. Rata-rata dokter spesialis atau sekitar 59 persen terfokus di Pulau Jawa.

“Oleh sebab itu harus ada terobosan, harus kita mulai harus berani memulai, kita harus mempunyai mimpi yang tinggi, standar internasional,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa peluncuran RSPPU dilakukan di tiga rumah sakit.

Ada tiga rumah sakit seluas 14,5 Ha yang dapat dimanfaatkan, termasuk di RS Harapan Kita Ibu dan Anak.

“Pembangunan pertama Rp800 miliar di RS Kanker Dharmais yang akan diresmikan Presiden, 21 tingkat. Kemudian pembangunan kedua yakni RS Harapan Kita sudah dapat hibah dari Jepang Rp1 triliun untuk 22 tingkat. Jadi, mudah-mudahan groundbreaking-nya tahun ini supaya terintegrasi jadi pusat pelayanan, riset, pendidikan kedokteran,” kata Budi.

Budi menambahkan, pihaknya ingin membangun RSPPU untuk mengatasi masalah utama yang sudah 79 tahun tidak pernah terselesaikan. Yaitu distribusi dokter yang tidak merata.

“Oleh karena itu, Kemenkes buat kebijakan untuk buat rencana 15 tahun ke depan dengan bantuan dari Amerika Serikat untuk menghitung kebutuhan dokter spesialis di kabupaten/kota berdasarkan pola demografi dan pola epidemiologis.”

Contohnya di Yogyakarta yang banyak penduduk usia tua, maka dokter spesialisnya berbeda dengan Pulau Bali yang banyak penduduknya usia muda.

“Kita sudah hitung dan sudah selesai sehingga kita sudah tahu membutuhkan 29 ribu dokter spesialis yang harus didistribusikan hingga level kabupaten/kota,” jelas Budi.

Terobosan RSPPU juga memberikan kesempatan bagi dokter spesialis dan dokter umum yang ingin menjadi dokter spesialis di daerah tersebut.

“Sekarang hampir semua lulusan dokter spesialis berasal dari kota karena dokter spesialis dari daerah sulit sekali masuk, lulus, dan diterima, persentasenya sangat kecil. Oleh karena itu, kita lakukan program afirmasi RS pendidikan maka afirmasinya diberikan kepada mereka.”

Budi juga berharap, dokter spesialis di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) langsung diangkat pegawai negeri (PNS).

Seperti disampaikan Jokowi, Budi juga mengatakan bahwa jumlah dokter spesialis masih kurang karena produksinya kurang yakni 2.700 dokter spesialis per tahun. Sedangkan, kebutuhannya 29 ribu.

Sebagai komparasi, inggris dengan penduduk 50 juta orang, produksi dokter spesialisnya 12 ribu per tahun, hampir lima kali lipat dari Indonesia.