Hak Veto Adalah, Digunakan Dewan Keamanan PBB untuk Konflik Palestina-Israel

Liputan6.com, Jakarta Hak veto adalah salah satu instrumen paling kuat dan kontroversial dalam arena politik internasional, terutama dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konsep ini memberikan kewenangan istimewa kepada lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu  Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris dan Prancis, untuk membatalkan keputusan, ketetapan, atau rancangan peraturan yang diajukan di forum ini.

Hak veto adalah memberikan kewenangan, di mana berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuatan, namun seringkali juga menjadi sumber perdebatan mengenai efektivitas dan keadilan dalam tata kelola global. Hak veto dianggap sebagai insentif krusial, untuk meyakinkan negara-negara besar agar bergabung dan berkomitmen pada organisasi internasional ini.

Hak veto adalah wewenang khusus yang mencakup berbagai jenis keputusan, termasuk yang berkaitan dengan sanksi, intervensi militer, dan tindakan-tindakan penting lainnya yang mempengaruhi keamanan dan stabilitas internasional. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan hak veto telah menjadi subjek kritik yang intens, sering kali menghambat aksi kolektif yang diperlukan untuk mengatasi krisis internasional.

Dampak hak veto terhadap dinamika geopolitik global sangatlah signifikan. Di satu sisi, hak ini memungkinkan negara-negara adidaya, untuk melindungi kepentingan nasional mereka dan sekutu-sekutunya dalam arena internasional. Di sisi lain, penggunaan veto seringkali menghalangi PBB untuk mengambil tindakan tegas dalam situasi-situasi kritis, seperti konflik bersenjata atau pelanggaran hak asasi manusia.

Berikut ini hak veto dan contoh kasusnya dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Jumat (30/8/2024). 

Hak veto meskipun mungkin tidak familiar bagi banyak orang, tetapi memainkan peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan internasional dan mempengaruhi kebijakan global. Hak ini merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Prancis. Fungsi utama hak veto adalah memberikan kewenangan kepada negara-negara tersebut, untuk membatalkan atau menolak keputusan yang bersifat politik dan non-prosedural.

Dengan kata lain, negara-negara pemegang hak veto memiliki kekuatan untuk memblokir keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, undang-undang, atau resolusi yang telah disetujui dalam sidang Dewan Keamanan PBB jika keputusan tersebut dianggap merugikan kepentingan salah satu dari lima negara tersebut. Meskipun hak veto dirancang untuk mempermudah kinerja dan pengambilan keputusan di tingkat internasional dengan memastikan bahwa kepentingan utama dari negara-negara besar terlindungi, hak ini sering kali menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaannya. Ketergantungan pada hak veto dapat mengakibatkan perlindungan kepentingan negara pemilik hak veto, kadang-kadang mengorbankan kepentingan global atau menghambat tindakan terhadap isu-isu penting.

Ketika sebuah keputusan yang diusulkan dihadapkan pada hak veto, hal ini dapat menunda atau bahkan menggagalkan proses pengambilan keputusan secara keseluruhan. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam merespons atau menangani ancaman keamanan internasional dengan cepat dan efektif. Situasi ini sering kali mengakibatkan ketidakmampuan Dewan Keamanan, untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan berbagai wilayah di dunia secara adil, sehingga mempengaruhi efisiensi dan efektivitas badan tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu organ utama dalam struktur PBB, yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dengan komposisi 15 negara anggota, Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap dan sepuluh anggota non-permanen. Anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto, sebuah kekuatan istimewa yang memberikan mereka kemampuan unik untuk membatalkan atau memblokir keputusan yang diambil oleh Dewan.

Kewenangan yang dimiliki Dewan Keamanan PBB mencakup beberapa aspek penting dalam pengambilan keputusan internasional:

1. Pemilihan Ketua Majelis Umum PBB

Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk merekomendasikan kandidat untuk posisi Ketua Majelis Umum PBB. Kandidat yang direkomendasikan oleh Dewan Keamanan akan menjalani pemilihan oleh Majelis Umum, dengan Dewan Keamanan memainkan peran kunci dalam menentukan calon yang dianggap paling sesuai untuk posisi tersebut.

2. Rekomendasi Masuknya Negara Baru sebagai Anggota PBB

Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi mengenai penerimaan negara baru ke dalam keanggotaan PBB. Keputusan ini memerlukan persetujuan dari Majelis Umum, tetapi rekomendasi Dewan Keamanan sangat mempengaruhi keputusan akhir.

3. Rekomendasi Keluarnya Negara dari Keanggotaan PBB

Selain menambahkan anggota baru, Dewan Keamanan juga memiliki wewenang untuk merekomendasikan pengeluaran negara dari keanggotaan PBB. Proses ini jarang terjadi tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab Dewan dalam memastikan bahwa anggotanya mematuhi prinsip-prinsip PBB.

4. Revisi atau Amandemen Piagam PBB

Dewan Keamanan memiliki peran dalam merekomendasikan revisi atau amandemen terhadap Piagam PBB, dokumen pendirian dan konstitusi PBB. Setiap perubahan yang diusulkan harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Umum, tetapi Dewan Keamanan memainkan peran penting dalam inisiatif perubahan.

5. Pemilihan Hakim di Mahkamah Internasional

Dewan Keamanan turut serta dalam proses pemilihan hakim untuk Mahkamah Internasional, badan yudisial utama PBB. Proses ini melibatkan pemilihan hakim yang akan menyelesaikan sengketa hukum internasional dan memberikan penilaian hukum yang objektif.

Hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sering kali menjadi sorotan dalam konflik-konflik internasional yang signifikan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan hak veto yang telah mempengaruhi keputusan PBB dan dinamika global:

Konflik Palestina-Israel

Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel telah menjadi salah satu contoh utama, di mana hak veto digunakan untuk mempengaruhi keputusan Dewan Keamanan PBB. Israel sering kali dikritik karena melanggar resolusi PBB dan hukum internasional terkait konflik ini. Ketika Dewan Keamanan PBB berusaha untuk menerapkan sanksi atau mengambil tindakan terhadap Israel, hak veto dari negara anggota tetap sering kali menghalangi langkah-langkah tersebut. Misalnya, Amerika Serikat, sebagai salah satu pemegang hak veto, sering kali menggunakan haknya untuk memblokir resolusi yang dianggap merugikan Israel. Dalam situasi seperti ini, persoalan dapat dilimpahkan kepada Majelis Umum PBB. Namun, keputusan Majelis Umum bersifat rekomendatif dan tidak mengikat seperti keputusan Dewan Keamanan. Hal ini menunjukkan bagaimana hak veto dapat mempengaruhi efektivitas Dewan Keamanan dalam menangani isu-isu penting di tingkat internasional.

Perang Ukraina

Konflik di Ukraina, terutama setelah aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, menyoroti bagaimana hak veto dapat mempengaruhi respons internasional terhadap pelanggaran hukum internasional. Rusia, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto, telah memblokir berbagai resolusi yang mengutuk tindakannya di Ukraina. Pada tahun 2020, lebih dari 100 negara mendukung proposal dari Prancis dan Meksiko yang mengusulkan pembatasan penggunaan hak veto dalam situasi "kekejaman massal". Proposal ini bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan hak veto, dan memungkinkan Dewan Keamanan untuk bertindak lebih efektif dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Namun, proposal ini belum diterima secara luas, dan hak veto tetap menjadi alat yang kuat bagi anggota tetap Dewan Keamanan untuk mempengaruhi atau memblokir resolusi.

Isu Nuklir Iran

Persoalan nuklir Iran juga menjadi contoh penting di mana hak veto terlibat. Dalam diskusi tentang program nuklir Iran di Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan Dewan Keamanan PBB, tuduhan terhadap Iran tidak hanya terkait dengan pengembangan teknologi nuklir tetapi juga dengan dugaan pengembangan senjata nuklir secara rahasia. Dalam konteks ini, Rusia dan China, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memainkan peran kunci dalam merancang dan menjadi ko-sponsor resolusi yang berkaitan dengan Iran. Mereka sering kali menggunakan hak veto mereka, untuk mempengaruhi kebijakan internasional mengenai program nuklir Iran dan mencegah resolusi yang dianggap merugikan kepentingan mereka, atau mengancam stabilitas regional.

Hak veto, meskipun dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuatan di antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sering kali menjadi elemen kontroversial dalam struktur pengambilan keputusan PBB. Penggunaan hak veto dapat menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, terutama ketika kepentingan nasional dari negara-negara pemilik hak veto menghalangi tindakan yang dianggap penting untuk komunitas internasional. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk terus berupaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menghadapi isu-isu global, dengan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh hak veto dan berusaha untuk memperkuat efektivitas Dewan Keamanan PBB.