Curhat Panglima TNI: 10 Tahun Tunjangan Prajurit Tidak Naik

Liputan6.com, Jakarta - Pernah menjadi prajurit tidak serta merta membuat kepala negara yang berlatar belakang militer, secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan semua prajurit. Hal ini terjadi selama 10 tahun terakhir di Indonesia.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengungkapkan, prajurit-prajurit di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, mengeluhkan nasib mereka yang selama 10 tahun terakhir tidak menikmati kenaikan tunjangan kemahalan. Padahal, kata Moeldoko, biaya hidup di wilayah itu mahal.  

"Waktu saya ke Papua, ditanyakan oleh prajurit saya. Panglima, kami sudah 10 tahun tidak berubah tunjangan kemahalan ini. Nah ini yang sedang kita pikirkan untuk dinaikkan," ujar Moeldoko usai membuka acara Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima TNI III, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (15/1/2015).

Daerah lain yang mengeluhkan hal sama yakni prajurit di Maluku. Malah prajurit di daerah ini tidak dapat tunjangan kemahalan setelah dananya dipisah dari Papua.

"Yang di Maluku, dulu kan menjadi satu dengan yang Papua ya. Begitu pisah dengan Papua malah tidak dapat tunjangan kemahalan, padahal di sana cukup mahal," jelas Moeldoko.

Guna mengatasi hal ini, Moeldoko mengaku telah mengajukan hal ini ke Kementerian Pertahanan. "Sedang kita ajukan juga ke Kemenhan, nanti kita lihat perkembangannya," ujar Moeldoko.

Peningkatan kesejahteraan prajurit telah menjadi perhatian Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Presiden Jokowi pernah memanggil Panglima TNI dan memintanya melaporkan keadaan institusi TNI sesungguhnya.

Mulai dari kesejahteraan prajurit, rumah dinas, hingga kondisi lapangan di wilayah timur Indonesia. Presiden ingin masalah itu dinomorsatukan.

Presiden Jokowi menyampaikan mengenai perlunya rencana jangka panjang bagi TNI. Tidak saja hanya dalam 5 atau 10 tahun tapi hingga 25 dan 50 tahun ke depan. Jokowi menilai rencana jangka panjang perlu ditentukan untuk menetapkan arah TNI. (Mut)