Jokowi dan PM Najib Sepakat Hukum Nelayan Pelanggar Batas Wilayah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak sepakat akan memperketat aturan wilayah perairan di wilayah kedua negara tersebut. Kedua kepala pemerintahan itu akan saling mendukung dalam menegakkan aturan batas negara dengan memberlakukan sanksi bagi para nelayan yang melanggar wilayah batas perairan.

"‎Kita bicara juga masalah nelayan. Kami setuju bahwa apa yang disepakati selama ini kalau nelayan memasuki wilayah antara Indonesia dan Malaysia, akan diusir pulang. Tidak dikenakan Undang-Undang (tak dihukum)," ‎‎ujar Najib usai melakukan pertemuan bilateral di kantor Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya, Jumat (6/2/2015). ‎

"Sebaliknya, kalau mereka masuk ke dalam perairan Indonesia secara sahih, kalau itu perairan indonesia, maka mereka bisa diambil tindakan (dihukum),"‎ lanjut Najib.

Selain persoalan tersebut, pucuk pimpinan partai UMNO itu juga menyampaikan hasil pembicaraan mengenai isu maritim dan perbatasan yang selama ini masih terus dibahas dan belum disepakati.

"Walaupun kita sudah mengadakan musyawarah sebanyak 26 kali, tapi belum menunjukkan hasil yang boleh memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Karena itu kami berdua setuju untuk meneruskan usaha penyelesaian perbatasan maritim ini," kata Nadjib.

Kesepakatan yang telah dibuat tersebut yaitu, pembentukan utusan khusus dari pemerintah Malaysia dan Indonesia yang ditugaskan menyelesaikan tentang persoalan batas negara yang belum terselesaikan antara 2 negara.

"Kami berdua bersepakat masalah kemaritimam ini akan diselesaikan dengan membentuk tim technical meeting. Pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Kami juga setuju melantik utusan khusus di Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengadakan perundingan mencari solusi yang disepakati kedua negara," papar Najib.‎

Menanggapi apa yang disampaikan Najib, Presiden Jokowi mengaku kesepakatan penegasan batas wilayah dan memperketat aturan tersebut dibuat demi menegakkan hukum yang telah dibuat oleh masing-masing negara.

"Ya itu telah disepakati, berkaitan dengan nelayan baik di overlapping area maupun di perairan Indonesia dan Malaysia," ujar dia.

Terkait maritim dan perbatasan, Presiden ke-7 RI itu mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk membentuk utusan khusus demi menyelesaikan persoalan tersebut. "Mengenai perbatasan dan maritim tadi sudah disepakati bentuk technical committees (panitia teknis) dan special envoy (utusan khusus) agar masalah diselesaikan‎," ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid. (Riz/Mut)