IHSG Terkoreksi di Tengah Peluncuran Danantara

Liputan6.com, Jakarta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sesi pertama perdagangan hari Senin, 24 Februari 2025, mengalami penurunan sebesar 55 poin atau 0,82 persen ke level 6.747. Aksi jual investor asing masih membebani indeks IHSG.

Outflow investor asing masih menjadi sentimen berdasarkan data 23 Februari 2025 dengan net sell asing di pasar reguler sebesar Rp 683 miliar. Sementara itu, pemerintah Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pasar berharap pembentukan BPI akan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dalam negeri, dan tidak terjadi distorsi pasar yang akan mendorong persaingan tidak sehat juga diharapkan sejalan dengan komitmen Presiden dalam mengelola BPI bebas korupsi," ulas Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas, Senin (24/2/2025).

"Tentunya pasar menantikan suatu pembuktian pembentukan BPI sesuai dengan tujuan dari pemerintahan Prabowo Subianto, ini merupakan harapan pasar di saat pro kontra pembentukan BPI," lanjut riset tersebut.

Masih Belum Bisa Gerakkan IHSG

Seanda, Analis Stocknow.id, Abdul Haq Al Faruqy menilai peluncuran Danantara masih belum bisa mendongkrak optimisme para investor melihat kekhawatiran investor terhadap struktur manajemen Danantara yang masih dianggap terdapat Conflict of Interest dari para pejabat negara.

Dari luar negeri, pelemahan IHSG pada sesi I masih dibayangi oleh sentimen yang berasal dari AS, yaitu kebijakan tarif pajak layanan digital yang diambil oleh Trump sebagai bentuk perlawanan terhadap negara yang mengenakan tarif terhadap perusahaan teknologi AS.

"Hal ini tentu memicu kekhawatiran investor terhadap masifnya tarif yang dikenakan oleh Trump di banyak sektor bisnis AS yang berpotensi mengakibatkan kenaikan angka inflasi AS dan nantinya akan berdampak terhadap kenaikan suku bunga AS," kata Abdul.

Selain itu, Morgan Stanley pada tanggal 19 Februari 2025 lalu yang mengeluarkan Research menjelaskan bahwa ROE emiten-emiten Indonesia mengalami penurunan karena melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh sebab itu, MSCI Indonesia diturunkan dari EW (Equal Weight) ke UW (Underweight) karena prospek pertumbuhan ekonomi yang melemah serta tekanan terhadap ROE.

Senior Analyst Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan, pergerakan IHSG masih rentan karena minimnya sentimen positif dan kecenderungan aksi jual asing masih berlanjut.

"Hari ini Pemerintah mulai meresmikan BPI Danantara, yang merupakan awal dari konsolidasi BUMN di tengah banyaknya sentimen negatif yang muncul saat ini, terutama terhadap saham-saham bank BUMN yang telah mengalami aksi jual dalam beberapa hari berturut-turut," kata Nafan.

Sementara itu, Nafan mencermati potensi volatilitas pasar masih tinggi selama sepekan ke depan. Bahkan perkembangan pasar global masih cenderung mixed di mana imbal hasil US treasury turun.

Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Pimpinan Danantara diminta terlepas dari intervensi politik.

Danantara dinilai sebagai bentuk lembaga yang akan mengelola dan mengembangkan investasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk mencapai hal itu dibutuhkan sosok yang juga profesional.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira menegaskan, Danantara harus dikelola secara independen, tanpa intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.

"Pengurus Danantara harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu," kata Anggawira dalam keterangannya.

Dia khawatir jika pemimpin Danantara tidak independen. Nantinya dikhawatirkan mengambil keputusan yang tidak tepat dan bahkan membawa kerugian besar. "Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi dan pengelolaan aset dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional,tentu kita tidak ingin kejadian seperti 1MDB di Malaysia atau Jiwasraya terjadi kembali," ujar dia.

Anggawira menekankan pengelolaan dana investasi negara harus dilakukan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada risiko besar yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kita butuh sistem yang jelas dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga,untuk itu perlu ada keterlibatan publik yang jelas" tegasnya.